tag:blogger.com,1999:blog-81501448347363737982024-03-08T14:56:02.174+07:00LEGAL BANKINGBelajar tentang hukum perbankan IndonesiaUnknownnoreply@blogger.comBlogger36125tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-56156904940250304522010-05-19T10:46:00.002+07:002010-05-19T11:14:59.743+07:00Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht)<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKPTH&R%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:IN;
mso-fareast-language:IN;}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:4.0cm 17.0pt 4.0cm 155.95pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b><span lang="IN" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) <o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><span lang="IN">Nomor: .....................<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapan Juni seribu sembilan-ratus sembilanpuluh delapan (8-6-1998). </span><br />
<a name='more'></a><o:p></o:p><span lang="IN"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Berhadapan dengan saya, XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:--------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Nyonya HJ.SRIASTUTY, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Bina Husada nomor 52, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Sunter Jay a, Kecamatan Tanjung Priok, Samarinda Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda Nomor : 09.5103.710159.0407;------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya Tuan ANTON, swasta, bertempat tinggal sama dengan penghadap tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda Nomor : 09.5103.290357.0082, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris serta saksi-saksi yang sama dan menanda-tangani minuta akta ini sebagai tanda persetujuannya.------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:----------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- bahwa antara perseroan terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT XYZ, berkedudukan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut DEBITUR dengan perseroan terbatas PT. BANK ABC SENTOSA, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut juga BANK, telah dibuat Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal hari ini, Nomor 25 dibuat dihadapan Notaris serta Perubahan Plafond dan Jaminan yang dibuat dibawah tangan tertanggal lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (5-6-1998);---------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- bahwa penghadap Nyonya HJ.SRIASTUTY tersebut berkehendak menjamin Debitur tersebut atas hutang-hutangnya kepada BANK tersebut, serta menyatakannya dalam suatu akta Notaris.--------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Maka sekarang penghadap Nyonya HJ.SRIASTUTY tersebut diatas menerangkan didalam akta ini, dengan tidak dapat ditarik Icembali dan tanpa syarat, mengikat dirinya sendiri sebagai penjamin dari Debitur tersebut, yang timbul karena akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan dengan BANK tersebut maupun terhadap perjanjian hutang lainnya yang akan dibuat kemudian dengan BANK termasuk Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan dan yang keseluruhan persyaratannya telah diketahui dengan jelas oleh penghadap sehingga karena itu tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, dan karena itu pula penghadap mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh BANK tersebut kepada Debitur tersebut, sebagai hutang pengrtadap sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari BANK tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya.--------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin, terutama: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">1. Hak untuk meminta supaya harta bendanya Debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.---------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang tersebut diantara Penjamin menurut pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan.------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">3. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang ter-maksud dalam pasal-pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Pernyataan jaminan yang termuat dalam akta ini terus sampai semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tersebut beserta perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya dikemudian hari sudah dilaksanakan sepenuhnya dan selengkapnya oleh Debitur atau Debitur tersebut telah dibebaskan dengan cara lain oleh BANK tersebut.------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Pusat di Samarinda.---------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">---------------------------------- <b>DEMIKIANLAH AKTA INI </b>-------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan JAKA SAMBODO dan Tuan AMBO DAI, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, sebagai saksi-saksi.-------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Dilangsungkan dengan satu tambahan. ------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Notaris di Samarinda <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">XXXXXXX, SH.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-90003754417203969202010-05-19T10:39:00.001+07:002010-05-19T10:39:43.573+07:00Perjanjian Standby L/C<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKPTH&R%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iamas-microsoft-com:office:smarttags" name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:IN;
mso-fareast-language:IN;}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:4.0cm 17.0pt 4.0cm 155.95pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;">PERJANJIAN STANDBY LETTER OF CREDIT</span></b><b><span lang="IN" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Perjanjian ini dibuat pada tanggal--------------------------------------------------- , oleh dan<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">antara:--------------------------------------------------------------------------------------- <br />
<a name='more'></a><span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">[1] P.T. Bank DDDDnnnnDDn berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya terletak di Jalan <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN"> (selanjutnya disebut<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">"Bank"), dan---------------------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">[2] P.T. Bank -------------------------------------- , berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.4pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">bertindak melalui kantor cabangnya terletak di Jalan------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN"> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.4pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(selanjutnya disebut </span>"Beneficiary") ------------------------------------------------------ <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">[3] P.T. Jalan ---------------------------------------------------------------- dengan alamat<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">Jalan (selanjutnya disebut "Debitur")<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">Bahwa :--------------------------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;">(i) Debitur berkeinginan untuk mendapatkan fasilitas standby letter of credit dari Bank; ----- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;">(ii) Tunduk pada ketentuan-ketentuan tercantum dalam Perjanjian ini. Bank setuju untuk memberikan fasilitas standby letter of credit tersebut kepada Debitur. ------------------------------------------------------ <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Mengingat hal tersebut di atas, para pihak telah setuju untuk membuat Perjan-jian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b>l. DEFINISI </b>----------------------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Perjanjian ini, istilah berikut mempunyai arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini: ----- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">1.1 "Beneficiary" berarti [nama lending bank], alamat---------------------------------- <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"> <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.2 "Hari Kerja" berarti hari di mana bank-bank di Jakarta men-jalankan kegiatan usahanya dan melakukan transaksi kliring.---------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.3 "Jangka Waktu Komitmen" berarti jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir (i) 12 (dua belas) bulan kemudian atau (ii) tanggal berakhirnya kewajiban Bank untuk menerbitkan SBLC, yang mana di antara keduanya terjadi terlebih dahulu. --------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">1.4 "Logam Mulia" berarti emas batangan seberat------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">1.5 "Pemberitahuan Penerbitan" berarti sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.2 (c). <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">1.6 "Perjanjian Kredit" berarti perjanjian kredit antara Beneficiary dengan Debitur, tertanggal , berdasarkan<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">perjanjian mana Beneficiary akan memberikan kredit kepada Debitur dalam jumlah yang tidak melebihi Rp. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">( ------------------------------------------------------------------------- rupiah).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.7 "Pinjaman Pokok" berarti setiap jumlah pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit. ---------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.8 "Peristiwa Cidera Janji" berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut pada Pasal 10.1. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.9 "Perjanjian Jaminan" berarti (i) Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik (termasuk hipotik-hipotik yang kemudian dipasang), (ii) Surat Kuasa Untuk Menjual, (iii) gadai deposito dan (iv) gadai logam mulia. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">1.10 "Persil" berarti ------------------- (-----------------------------------------------)<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">bidang tanah [hak milik/hak guna bangunan] terletak, ----------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN"> sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">(Tanda Bukti Hak) [Hak Milik/Hak Guna Bangunan] nomor---------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">--------------- / ---------------, tanggal --------------- luas ----------------- </span>M"-<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;">sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur nomor---------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">tanggal --------------------, terdaftar atas nama --------------------------- berikut<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">semua bangunan, mesin-mesin dan barang-barang apapun yang sekarang ada maupun kemudian berada di atas. tanah tersebut yang menurut hukum yang berlaku dianggap sebagai benda tidak bergerak.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">1.11 "SBLC" berarti irrevocable standby letter of credit (standby letter of credit yang tidak dapat ditarik kembali), diterbitkan oleh Bank atas permintaan Debitur untuk kepentingan Beneficiary, dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum pada Lampiran A Perjanjian ini, dan diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">1.12 "Deposito Berjangka" berarti deposito atas nama Debitur/ [atas nama pihak lain], sebesar Rp , sebagaimana<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">terbukti dari Sertipikat Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh [nama bank] No --------------------------- tanggal --------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;">termasuk penggantinya. ---------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">1.13 "Tanggal Penerbitan" berarti tanggal dikeluarkannya SBLC oleh Bank.<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">2. FASILITAS </span></b><span lang="IN">--------------------------------------------------------------------------- <b><o:p></o:p></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.4pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2.1 <b>Kewajiban Untuk Menerbitkan SBLC</b>. Dalam Jangka Waktu Komit-men dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Bank setuju untuk menerbitkan SBLC untuk kepentingan Beneficiary yang jumlah pokok keseluruhannya tidak melebihi Rp --------------------------------- [ditambah bunga <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">atasnya sebagaimana </span>ditentukan dalam Perjanjian Kredit]. ------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">2.2 <b>Cara Penerbitan</b> ----------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Bank akan menerbitkan serangkaian SBLC dalam Jangka Waktu Komitmen, di mana untuk setiap Pinjaman Pokok berdasarkan Perjanjian Kredit akan diterbitkan 1 (satu) SBLC. </span>Setiap SBLC yang diterbitkan oleh Bank harus memenuhi antara lain ketentuan tersebut di bawah ini (i) diterbitkan dalam rupiah, (ii) mempunyai jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan 14 (empat belas) hari sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali atas permintaan Debitur, SBLC tersebut diperpanjang oleh Bank menurut per-timbangannya sendiri. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;">(b) Setiap SBLC harus memuat ketentuan antara lain bahwa suatu permintaan pembayaran oleh Beneficiary berdasarkan SBLC harus dilakukan melalui tested telex. --------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(c) Jika Debitur menginginkan diterbitkannya SBLC oleh Bank untuk Beneficiary maka Debitur harus memberitahukan kepada Bank 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya (berlaku sejak diterima) Tanggal Penerbitan SBLC, tanggal mana harus jatuh pada Hari Kerja. Pemberitahuan tersebut (selanjutnya disebut "Pemberitahuan Penerbitan") harus dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang di lekatkan pada Perjanjian ini, dan tidak dapat ditarik kembali apabila telah diterima oleh Bank, kecuali Bank secara tertulis menyetujuinya. Bank harus yakin terlebih dahulu bahwa semua prasyarat yang diminta pada Pasal 9 Perjanjian ini telah dipenuhi atau akan dipenuhi oleh Debitur selambat-lambatnya pada Tanggal Penerbitan. Kalau tidak, maka Pemberitahuan Penerbitan yang telah dikirim oleh Debitur diang-gap tidak pernah dikirimkan. ----------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(d) Segera setelah diterimanya Pemberitahuan Penerbitan, selambat-lambatnya pada jam 11.00 WIB pada Tanggal Penerbitan, Bank akan menerbitkan SBLC untuk Beneficiary melalui tested telex (yang dikonfirmasi dengan answerback). Tested telex tersebut berlaku sebagai warkat kredit.----- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">2.3 <b>Pembayaran Oleh Debitur</b>. Atas permintaan Bank, Debitur wajib mem-bayar kepada Bank semua jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank kepada Beneficiary karena pencairan SBLC. Kewajiban Debitur mem-bayar kepada Bank berdasarkan ketentuan Pasal ini adalah tanpa syarat dan tidak boleh dikaitkan dengan adanya klaim, bahwa pembayaran berdasarkan SBLC tidak sah, atau adanya perselisihan antara Debitur dengan Beneficiary atau adanya perselisihan, bertalian dengan akta atau surat-surat lainnya; dan Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menilai kebenaran atau keabsahan dari surat yang diajukan oleh Beneficiary sebelum Bank melakukan pembayaran SBLC. --------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">2.4 <b>Denda Bunga</b>. Dalam hal Debitur lalai membayar kepada Bank jumlah yang telah jatuh tempo, maka Debitur dikenakan denda bunga sebesar [ -----% ( -------------- persen) per bulan] atas jumlah yang terlambat dibayar terhitung sejak tanggal jumlah tersebut harus dibayar hingga tanggal dibayarnya seluruh jumlah tersebut. </span>Bunga dihitung menurut hari yang berlalu dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan harus dibayar segera atas permintaan Bank. ------------------------------------------------------ <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">2.5 <b>Cara Pembayaran</b> --------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Semua jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank ber-dasarkan Perjanjian ini harus dibayar dalam rupiah selambat-lambatnya pukul 11.00 pagi (WIB) pada tanggal di mana pembayaran itu jatuh tempo, ke rekening Bank nomor -------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify;">pada ---- atau rekening lain yang ditentukan oleh Bank.----------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Debitur dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, dibatalkan, atau menjadi batal atau berakhir oleh karena sebab apapun termasuk hal-hal termuat dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Bank untuk mempergunakan semua jumlah uang yang tercatat atas nama Debitur dalam mata uang apa pun baik dalam rekening maupun deposito yang ada pada Bank atau cabang-cabangnya untuk membayar semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini. --------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(c) Bank mempunyai hak untuk menentukan sendiri pembayaran mana yang terhutang kepadanya yang harus dilakukan terlebih dahulu. ----------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;">(d) Debitur tidak berhak mengkompensasikan hutangnya kepada Bank dengan hutang Bank kepada Debitur. ------------------------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(e) Apabila kewajiban pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada hari berikutnya yang merupakan Hari Kerja, kecuali bila hari berikutnya itu jatuh pada bulan kalender berikutnya, maka dalam hal ini pembayaran terse-but harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.----------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">2.6 Rekening Hutang. Bank akan membuka dalam pembukuanriya suatu rekening atas nama Debitur di mana dicatat nilai SBLc pembayaran yang ditarik berdasarkan SBLC, dan perhitungan dan pembayaran komisi SBLC, bunga dan jumlah-jumlah lain yang jatuh tempo dan wajib dibayar. Rekening tersebut mengikat Debitur mengenai jumlah yang pada suatu saat terhutang kepada Bank kecuali terbukti adanya kesalahan perhitungan. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">3. ONGKOS-ONGKOS, BIAYA-BIAYA DAN PAJAK-PAJAK </span></b><span lang="IN">--------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">3.1 Debitur wajib membayar komisi SBLC kepada Bank berkenaan dengan diterbitkannya SBLC sebesar --------- % ( ------------------------------------------------------------------------ persen)<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;">per tahun atas jumlah SBLC. Komisi atas setiap SBLC akan dihitung dari Tanggal Penerbitan sampai tanggal jatuh temponya, dan harus dibayar di muka pada Tanggal Penerbitan. Bank mempunyai hak untuk menilai kembali besarnya komisi tersebut dengan memberi-tahukan kepada Debitur 2 (dua) hari sebelutn Tanggal Penerbitan. Besarnya komisi yang ditentukan Bank akan mengikat Debitur. -------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">3.2 Biaya-biaya. Debitur harus mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya-biaya penasihat hukum, dalam hubungan dengan penyiapan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-doku-men lain yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.--------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">3.3 Ongkos-ongkos. Debitur harus atas permintaan Bank mengganti ongkos-ongkos yang diderita Bank karena memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan fasilitas pener-bitan SBLC ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">3.4 Pajak-Pajak. ---------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Setiap dan semua pembayaran-pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini, baik komisi maupun biaya-biaya lainnya, harus dibayar penuh tanpa potongan-potongan apapun termasuk pajak yang dikenakan pemerintah. -------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Apabila oleh peraturan yang berlaku, Debitur diharuskan melakukan pemotongan-pemotongan atas jumlah-jumlah yang harus dibayar kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, maka jumlah vang harus dibayar oleh Debitur itu harus ditambah dengan jumlah tambahan yang sedemikian rupa besarnya sehingga setelah dilakukannya pemotongan tersebut, Bank tetap menerima (bebas dari tanggung jawab berkenaan dengan adanya pemotongan-pemotongan tersebut) suatu jumlah bersih yang sama dengan jumlah yang sedianya harus diterima seandainya pemotongan-pemotongan tersebut tidak ada.------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Apabila Debitur melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini untuk mana berdasarkan hukum yang berlaku ia harus melakukan pemotongan, maka dia harus membayar penuh potongan tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan wajib mengirimkan kepada Bank dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah ia melakukan pembayaran tersebut bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Bank. ------------------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">4. PERUBAHAN KEADAAN </span></b><span lang="IN">---------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">4.1 <b>Ilegal</b>. Apabila ada peraturan Pemerintah yang berlaku setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, melarang Bank memenuhi komit-mennya untuk menerbitkan SBLC atau menerima komisi atas SBLC, maka dengan pemberitahuan tertulis dari Bank kepada Debitur, komitmen Bank untuk mengeluarkan SBLC berdasarkan Perjanjian ini dinyatakan berakhir, tanpa Debitur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi berupa apapun. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">4.2 <b>Biaya Tambahan</b>. Apabila karena: (i) diberlakukannya peraturan yang baru atau adanya perubahan dalam penafsiran atas hukum atau peraturan setelah tanggal Perjanjian ini atau (ii) dipatuhinya oleh Bank suatu ketentuan dari Bank Indonesia atau badan Pemerintah lainnya yang dibuat setelah tanggal Perjanjian ini, mengakibatkan terjadi tam-bahan biaya bagi Bank dalam menyediakan fasilitas SBLC ini, atau terjadi pengurangan jumlah yang akan diterima oleh Bank berdasarkan Perjanjian maka Debitur dari waktu ke waktu atas permintaan Bank membayar kepada Bank suatu jumlah yang cukup untuk mengganti kerugian kepada Bank atas adanya tambahan biaya atau berkurang-nya jumlah yang diterima tersebut. --------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">4.3 <b>Force Majeure</b> ------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Apabila pada waktu manapun selama berlakunya Perjanjian ini, terjadinya perubahan moneter, ekonomi atau politik yang menurut pendapat Bank bisa menghambat pelaksanaan Perjanjian ini atau secara ekonomis transaksi tersebut dalam Perjanjian ini tidak dapat dipertahankan lagi karena antara lain, menurut pertimbangan Bank sendiri bisa merugikan pihak Bank, maka (a) selama keadaan tersebut masih berlangsung, Debitur tidak boleh menyampaikan Pemberitahuan Penerbitan dan (b) Komitmen Bank untuk menerbitkan SBLC dinya-takan berakhir, kecuali dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pembe-ritahuan oleh Bank, keadaan-keadaan tersebut di atas berakhir atau Bank dan Debitur melalui suatu negosiasi dengan itikad baik telah menemukan suatu pilihan lain yang bisa diterima oleh kedua belah pihak sebagai dasar untuk meneruskan Perjanjian ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">5. PERNYATAAN </span></b><span lang="IN">---------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Debitur menjamin Bank bahwa pernyataan-pernyataan yang tersebut di bawah ini adalah benar: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">5.1 <b>Perseroan Terbatas</b>. Debitur a</span>dalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah. Keterangan mengenai anggaran dasar. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur adalah sebagai berikut: <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;">(a) Anggaran dasar Debitur tercantum dalam: ------------------------------------ <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify;">Selain dari yang tersebut di atas, tidak ada perubahan lain atas anggaran dasar Debitur. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegamg Saham tanggal susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Debitur adalah sebagai berikut:------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">5.2 <b>Pemegang Saham</b>. Pada tanggal Perjanjian ini, pemegang saham Debitur terdiri atas: <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">5.3 <b>Wewenang</b>. Debitur mempunyai hak penuh untuk mendapatkan fasilitas penerbitan SBLC ini dan untuk melaksanakan kewajiban: kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini. ------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">5.4 <b>Persetujuan</b> ---------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Debitur telah mengambil semua tindakan yang perlu sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang harus dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini. --------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Tidak ada persetujuan, pemberitahuan atau pendaftaran ke instansi pemerintah yang diperlukan oleh Debitur untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian ini. ----------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">5.5 <b>Perjanjian Mengikat</b> ------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini apabila ditandatangani oleh Wakil Debitur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar Debitur merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat Debitur. ---------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Penandatanganan Perjanjian ini oleh Debitur dan dokurrien dokumen lainnya yang dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan atau anggaran dasar Debitur, dan tidak akan menyebabkan terjadinya cidera janji terhadap perjanjian lain atau memerlukan persetujuan dari pihak-pihak lain di mana Debitur merupakan pihak atau hartanya terikat dalam perjanjian lain tersebut. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">5.6 <b>Tingkatan</b>. Bank mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini yang dijamin dengan Perjanjian Jaminan, masing-masing Perjanjian Jaminan tersebut merupakan hak jaminan yang sah yang menjamin semua jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, dan Debitur tidak menjaminkan barang-barang yang ter-masuk dalam Perjanjian Jaminan kepada pihak lain manapun. ----------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">5.7 <b>Litigasi</b>. Tidak ada gugatan, atau perkara di depan pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang berlangsung yang me-libatkan Debitur. ------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">5.8 <b>Tidak Ada Cidera Janji Dalam Perjanjian-Perjanjian Lain</b>. ------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Debitur tidak melakukan cidera janji dalam perjanjian-perjanjian lain di luar Perjanjian ini, di mana Debitur menjadi pihak atau di mana asetnya terikat di dalam perjanjian-perjanjian lain tersebut. ----- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">5.9 <b>Tidak Ada Hutang Lain</b>. Debitur tidak mempunyai hutang lain selain dari yang telah diberitahukan kepada Bank secara tertulis. --------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">5.10 Informasi. Laporan keuangan Debitur tertanggal----------------------------- 2000<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify;"><span lang="IN">yang telah diserahkan kepada Bank, adalah lengkap dan benar dan memberikan gambaran yang wajar tentang keadaan keuangan Debitur pada tanggal tersebut, dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten. Pada tanggal tersebut Debitur tidak mempunyai "Contingent Liability", kewajiban perpajakan atau komitmen jangka panjang yang tidak dinyatakan dalam laporan keuangan tersebut. </span>Sejak tanggal tersebut tidak ada perubahan-perubahan besar terhadap keadaan keuangan Debitur selain dari apa yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Semua informasi, baik keuangan atau lainnya yang telah diberikan oleh Debitur berkenaan dengan fasilitas kredit ini adalah benar dan berisikan fakta-fakta yang diperlukan atau yang dianggap perlu yang harus dinyatakan dalam laporan keuangan tersebut. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">5.11 Pihak yang berhak. Orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan benar-benar berhak menandatangani Perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut. ---------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">5.12 Tunggakan Pajak. Debitur tidak mempunyai tunggakan pajak. -------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">5.13 Izin-izin. Debitur mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">5.14 Laporan Keuangan. Semua laporan keuangan yang diberikan dan/atau akan diberikan oleh Debitur kepada Bank menggambar-kan secara benar kondisi keuangan dan aset Debitur.---------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">5.15 Pengulangan. Setiap pernyataan di atas selalu benar seandainya semua pernyataan tersebut dibuat pada setiap tanggal Pem-beritahuan Penerbitan. ---------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">6. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH DEBITUR<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Debitur setuju bahwa, selama Jangka Waktu Komitmen dan selama ter-dapat jumlah yang berdasarkan Perjanjian ini masih oleh Debitur kepada Bank: ------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.1 Tujuan Penanggungan Fasilitas. Debitur akan mempergunakan SBLC yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini untuk menjamin pelunasan atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Beneficiary berdasar-kan Perjanjian Kredit dan akan metn. pergunakan fasilitas kredit yang di peroleh dari Beneficiary untuk membiayai <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.2 Keutuhan Badan Hukum. Debitur berkewajiban menjaga keutuhan badan hukumnya dan melakukan usaha dengan cara yang sah dan efisien sesuai dengan praktek bisnis yang benar dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">6.3 Informasi -------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(a) Laporan Keuangan. Debitur akan memberikan kepada Bank (i) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir setiap triwulan, salinan neraca dan perhitungan rugi laba Debitur yang tidak diaudit untuk triwulan tersebut, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten dan dinyatakan sah oleh Direksi Debitur, (ii ) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya tahun fiskal Debitur, neraca dan perhitungan rugi laba yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan yang dinyatakan sah oleh Direksi Debitur, (iii) laporan keuangan tersebut harus disertai pernyataan dari Direksi Debitur bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa yang dengan pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan berlangsung terus, atau jika suatu Peristiwa Cidera Janji telah terjadi, harus disebutkan tindakan-tindakan apa yang telah diambil oleh Debitur untuk memperbaikinya, dan (iv) dengan segera semua informasi lebih lanjut mengenai kondisi keuangan dan kegiatan atau operasi Debitur yang sewaktu-waktu diminta oleh Bank. ----------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 68.05pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">(b) Pemeriksaan. Debitur wajib mengizinkan Bank dan wakil-wakilnya untuk memeriksa fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan. pembukuan dan catatan-catatan Debitur dan mewajibkan wakil-wakilnya, karyawannya dan akuntannya memberikan bantuan mereka sepe-nuhnya berkenaan dengan pemeriksaan tersebut. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.4 <b>Asuransi</b>. Debitur wajib mengasuransikan kepada perusahaan asuran-si yang disetujui oleh Bank, semua barang milik Debitur, termasuk Persil dalam jumlah dan risiko yang ditentukan oleh Bank, polis asuransi harus mencantumkan (i) Bank sebagai pihak yang berhak menerima klaim asuransi (banker's clause), (ii) suatu ketentuan bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak boleh mengakhiri asuransi tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Bank secara tertulis 4 (empat) minggu sebelumnya; selanjutnya polis asuransi tersebut harus diserahkan oleh Debitur kepada Bank. --------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.5 <b>Tingkatan</b>. Debitur menjamin bahwa hak Bank atas pembayaran semua jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini yang di jamin dengan Perjanjian Jaminan lebih tinggi dari hak Kreditur lainnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.6 <b>Persetujuan Lebih Lanjut dari Pemerintah</b>. Apabila diharuskan oleh peraturan yang berlaku, Debitur wajib mendapatkan izin-izin yang diperlukan berkenaan dengan fasilitas penerbitan SBLC yang diatur dalam Perjanjian ini. -------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">6.7 <b>Mematuhi Peraturan dan Lain-Lain</b>. Debitur harus mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, menjaga agar semua hartanya yang berguna untuk melaksanakan kegiatan usahanya selalu dalam keadaan baik, dan mempertahankan wadah badan hukumnya, dan melaksanakan usahanya dengan baik dan secara efisien. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.8 <b>Pajak-Pajak</b>. Debitur wajib membayar semua pajak-pajak tepat pada waktunya dan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan pera-turan perpajakan yang berlaku. ----------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">6.9 <b>Pemberitahuan</b>. Debitur wajib, segera setelah terjadinya peristiwa-Peristiwa berikut, memberitahukan kepada Bank (i) kerugian atau kerusakan atas barang-barang Debitur apabila taksiran untuk Perbaikan atau penggantian melebihi [Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)] atau (ii) tuntutan terhadap Debitur di depan Pengadilan atau badan arbitrase yang melebihi [Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah),] atau (iii) terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mem-perbaikinya.--------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">6.10 <b>Perjanjian Kredit</b>.--------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(a) <b>Dokumen-Dokumen</b>. Debitur wajib memberikan salinan Perjan-jian Kredit dan semua perubahan-perubahannya; selanjutnya Debitur dengan segera setelah diterimanya atau bersamaan dengan dikirimkannya, mengirimkan kepada Bank salinan (foto kopi yang dinyatakan sama dengan aslinya oleh Debitur) setiap pembe-ritahuan yang diterimanya dari atau dikirimkannya kepada [nama bank pemberi kredit] berkenaan dengan Perjanjian Kredit (ter-masuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan penarikan pinjaman pokok, pemilihan jangka waktu bunga, dan pem-bayaran sebelum waktunya); <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(b) <b>Perubahan-perubahan</b>. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Debitur tidak akan melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit.--------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(c) <b>Suku Bunga</b>. Sedikitnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal awal masa pembebanan bunga suatu Pinjaman Pokok, Debitur harus memberitahukan kepada Bank (i) masa pembebanan bunga Pinjaman Pokok tersebut dan (ii) suku bunga dan jumlah bunga yang harus dibayar Debitur berkenaan dengan Pinjaman Pokok tersebut.--------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">6.11 Tindakan Lainnya. Debitur dengan segera, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank akan melakukan semua tindakan-tindakan, menan-datangani dokumen-dokumen dan memberikan informasi-informasi yang diminta oleh Bank guna betul-betul mengefektifkan Perjanjian ini dan untuk melindungi semua hak-hak yang dimiliki Bank berdasarkan Perjanjian ini. ------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">7. PEMBATASAN-PEMBATASAN </span></b><span lang="IN">--------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Debitur setuju selama Jangka Waktu Komitmen dan selama masih berla-kunya SBLC yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari Bank: ------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.1 <b>Merger, Akuisisi, Penjualan Aset</b>. Debitur tidak diperbolehkan (i) me-lakukan penggabungan (merger), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian besar harta atau modal saham peru-sahaan lain, (ii) menjual, menyewakan semua atau bagian terbesar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa dan (iii) membubarkan perseroan, (iv) mengalihkan dan/atau membebani sa-ham-saham perseroan sebagai jaminan kepada pihak lain.-------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.2 <b>Penanggungan</b>. Debitur tidak diperbolehkan memberikan penang-gungan dalam bentuk apapun untuk kepentingan hutang pihak lain.----------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.3 <b>Transaksi Yang Tidak Wajar</b>. Debitur tidak diperbolehkan melakukan transaksi bisnis yang tidak wajar. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.4 <b>Dividen</b>. Debitur tidak diperbolehkan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.5 <b>Hutang Lain</b>. Debitur tidak diperbolehkan mendapatkan hutang baru, kecuali hutang yang timbul dari kegiatan bisnis yang biasa dan jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dalam jumlah yang tidak melebihi [Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).]----------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.6 <b>Perubahan Anggaran Dasar</b>. Debitur tidak diperbolehkan mengubah (i) struktur permodalan kecuali menambah modal dari laba ditahan atau penyetoran saham baru oleh para pemegang sahamnya, (ii) anggaran dasar dan komposisi para pemegang saham dan persentase kepemi-likan saham masing-masing. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.7 <b>Pengurusan</b>. Debitur tidak diperbolehkan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">7.8 <b>Memberikan Kredit</b>. Debitur tidak diperbolehkan (i) memberikan kredit kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan bisnis yang biasa, (ii) melakukan pembelian barang modal (termasuk pembelian mesin-mesin baru dan perluasan pabrik) dan investasi dalam perusa-haan manapun termasuk anak Perusahaan dan afiliasi. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">8. JAMINAN </span></b><span lang="IN">---------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Sebagai jaminan atas pembayaran kembali pada waktunya atas semua hutang Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Debitur akan memberikan dokumen-dokumen tersebut di bawah ini dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Bank:------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">(1) Surat Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan atas Persil;-------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">(2) <st1:city><st1:place>Surat</st1:place></st1:city> Kuasa Untuk Menjual Persil;------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">(3) Gadai logam mulia;----------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">(4) Gadai/Cessie deposito.------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">9. PRASYARAT </span></b><span lang="IN">------------------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Penerbitan SBLC yang Pertama Kali. Bank baru akan menerbitkan SBLC setelah menerima dokumen-dokumen tersebut di bawah ini, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Bank, paling sedikit 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Penerbitan SBLC yang pertama kali: ---------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">(a) <b>Anggaran Dasar</b>. Anggaran dasar Debitur dan perubahan-peruba-hannya sampai dengan tanggal Perjanjian ini. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(b) <b>Contoh Tanda Tangan</b>. Surat dari Direksi Debitur yang berwenang yang menyebutkan nama dan contoh tanda tangan dari orang-orang yang diberi hak untuk menandatangani atas nama Debitur Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang disebut dalam Perjanjian ini yang harus dibuat oleh Debitur. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">(c) <b>Jaminan</b>. Dokumen-dokumen Perjanjian Jaminan. -------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(d) <b>Pernyataan</b>. Pernyataan dari Direksi Debitur bahwa pada tanggal Pemberitahuan Penerbitan semua pernyataan Debitur tersebut pada Pasal 5 adalah lengkap dan benar dan bahwa pada tanggal tersebut tidak terjadi peristiwa yang dengan pemberitahuan dan/atau lewatnya waktu yang merupakan Peristiwa Cidera Janji. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b>10. PERISTIWA CIDERA JANJI </b>------------------------------------------------------ <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">10.1 Peristiwa Cidera Janji. Masing-masing peristiwa atau kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan suatu peristiwa* cidera janji ("Peristiwa Cidera Janji" ) dalam Perjanjian ini. ------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(a) Tidak Membayar. Debitur lalai atau tidak membayar jumlah-jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau doku-men-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">(b) Pernyataan Tidak Benar. Pernyataan Debitur yang dimuat dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar atau menyesatkan.---------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">(c) Tidak Mematuhi Ketentuan Perjanjian. Debitur tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam Pasal 6 dan 7 Perjanjian ini atau Debitur lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Kre-dit, atau dokumen-dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kredit dan keadaan tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Bank membe-ritahukannya kepada Debitur.-------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(d) Eksekusi Barang Jaminan. Ada kreditur lain yang mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi barang jaminan yang dibe-rikan oleh Debitur, karena Debitur tidak membayar hutang yang dijamin dengan barang jaminan tersebut.------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;">(e) Cidera Janji atas Perjanjian lain. Debitur tidak membayar hutang kepada kreditur lain, sehingga hutang tersebut oleh kreditur yang bersangkutan dinyatakan jatuh tempo dan harus sekaligus diba-yar oleh Debitur. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(f) Putusan Pengadilan. Adanya putusan di mana Debitur diwajibkan untuk membayar uang sebesar [Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)] dan putusan mana tidak dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, atau perkara (baik pidana atau perdata) diajukan terhadap Debitur yang menurut pendapat Bank sendiri, dapat membahayakan kemampuan Debitur untuk memenuhi kewaji-bannya dalam Perjanjian ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(g) Penundaan Pembayaran/Pailit. Debitur (i) tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo, (ii) melakukan likuidasi, (iii) dinya-takan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang (surseance van betaling) oleh pengadilan dan (iv) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau ada pihak lain yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit.--------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(h) Ketidakberlakuan Perjanjian Jaminan Dan Musnahnya Barang Jaminan. Karena suatu perubahan ketentuan hukuni yang berlaku Perjanjian Jaminan menjadi tidak dapat dilaksanakan atau barang jaminan musnah atau nilainya turun sedemikian rupa yang menu-rut pendapat Bank sendiri tidak cukup untuk menjamin hutang Debitur kepada Bank, dan Debitur tidak memberikan kepada Bank dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Bank memberi-tahukannya, jaminan pengganti yang dianggap cukup oleh Bank. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 73.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.65pt;"><span lang="IN">(i) Perubahan Keadaan. Terjadi perubahan pada ketentuan hukum yang berlaku atau perubahan keadaan ekonomi dan politik atau kondisi keuangan Debitur yang sedemikian rupa sehingga menu-rut pertimbangan Bank sendiri dapat membahayakan kepentingan Bank atas pelunasan jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank bedasarkan Perjanjian----------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">10.2 Akibat Terjadinya Peristiwa Cidera Janji. Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji, maka Bank berhak (i) dengan pem-beritahuan tertulis kepada Debitur meminta kepada Debitur untuk menyetor uang tunai dalam Rupiah kedalam rekening deposito yang dibuka khusus untuk itu pada Bank dalam jumlah yang sama besar dengan jumlah SBLC yang masih berlaku yang merupakan "Contingent liability" Bank, (ii) menyatakan bahwa seluruh jumlah yang terhutang dan semua jumlah-jumlali yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan sekaligus, tanpa harus diadakan protes atau pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari pengadilan hal-hal mana dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh Debitur, (iii) mengeksekusi Perjanjian Jaminan, atau (iv) mengambil salah satu atau gabungan dari tindakan tersebut pada sub (i), (ii) dan (iii) di atas.------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">10.3 Rekening khusus tersebut dalam Pasal 10.2 (i) di atas akan diberi bunga sesuai dengan kctentuan yang berlaku pada Bank dan jumlah yang dideposito dalam rekening tersebut tidak dapat diambil oleh Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank, dan Debitur dengan ini menyerahkan secara mutlak haknya atas deposito tersebut kepada Bank (yang berlaku setelah deposito itu berada pada Bank) sebagai jaminan atas pemenuhan kewajibannya terhadap Bank.----------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b><span lang="IN">11. JANJI KHUSUS DENGAN BENEFICIARY </span></b><span lang="IN">--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Beneficiary setuju bahwa dalam Jangka Waktu Komitmen atau selama masih ada SBLC yang masih berlaku berdasarkan Perjanjian ini:-------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">11.1 Pemberitahuan. Beneficiary dengan segera setelah diterimanya atau bersamaan dengan dikirimkannya, mengirimkan kepada Bank salinan (foto kopi yang dinyatakan sama dengan aslinya oleh Beneficiary) setiap pemberitahuan yang diterima-nya dari atau dikirimkannya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit (termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan penarikan pinjaman pokok. pemilihan jangka waktu bunga, dan pembayaran sebelum waktunya); selanjutnya Beneficiary akan memberikan kesempatan kepada Bank dalam waktu kerja untuk memeriksa rekening hutang dan laporan keuangan Debitur yang dimiliki oleh Beneficiary berkenaan dengan Perjanjian Kredit, apabila diminta oleh Bank sewaktu-waktu.-- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">11.2 Perubahan-perubahan. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Benefi-ciary tidak akan melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Beneficiary sedapat mungkin akan berkon-sultasi lebih dahulu dengan Bank apabila Beneficiary hendak melak-sanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit.-------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">11.3 Suku Bunga. Sedikitnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal awal masa pembebanan bunga suatu Pinjaman Pokok, Beneficiary harus memberitahukan kepada Bank (i) masa pembebanan bunga Pinjaman Pokok tersebut dan (ii) suku bunga dan jumlah bunga harus dibayar Debitur berkenaan dengan Pinjaman Pokok tersebut. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><b>12. LAIN-LAIN </b>-------------------------------------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">12.1 Perjanjian Menyeluruh. Perjanjian ini mengesampingkan semua persetujuan-persetujuan yang sudah ada terlebih dahulu mengenai transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini.------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.2 Perubahan-Perubahan. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh diubah kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Debitur, Bank dan Beneficiary.-------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">12.3 Upaya Hukum. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam me-laksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang diatur dalam Perjanjian ini, tidak boleh ditafsirkan bahwa Bank telah melepaskan hak-hak tersebut.----------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.4 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkenaan dengan pemutusan Perjanjian ini, Debitur dengan ini mengesamping-kan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">12.5 Pengganti. Perjanjian ini mengikat untuk keuntungan para pihak serta para pengganti hak mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa Debitur tidak boleh memindahkan hak-hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Bank [dan Benefi-ciary] berhak memindahkan hak-haknya dalam Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Debitur, untuk itu Bank [dan Beneficiary] diberi hak memberikan semua informasi berkenaan dengan Debitur kepada pihak yang akan menerima pemindahan hak tersebut.----------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.6 Pemberitahuan. Pemberitahuan kepada salah satu pihak dalam Per-janjian ini harus tertulis dan disampaikan secara (i) diantar <span lang="IN">langsung (ii) dengan pos tercatat dan (iii) melalui telex/telefax (di susul dengan konfirmasi melalui surat) sebagaimana dipilih oleh pihak-pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut, yang ditujukan ke alamat atau nomor telex/telefax yang disebut di bawah ini atau ke alamat atau nomor telex/telefax yang lain yang akan diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Pemberitahuan itu dianggap diterima pada (i) tanggal penerimaan jika dikirim langsung, (ii) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat, atau (iii) tanggal pengi-riman dengan answerback jika dikirim melalui telex/telefax, yang mana yang lebih dulu. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;">Jika ditujukan kepada Debitur:<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;">P.T........................................................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;">Telex: Fax<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;">Jika ditujukan kepada Bank:<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;">P.T. Bank.....................................................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><st1:city><st1:place>Jakarta</st1:place></st1:city> Telex: Fax :<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;">[Jika ditujukan kepada Beneficiary:]<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;"> <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 45.35pt; text-align: justify;"> <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.7 Mengungkapkan Informasi. Debitur dengan ini memberi izin kepada Bank untuk memberikan informasi berkenaan dengan transaksi tersebut dalam Perjanjian ini, yang dari waktu ke waktu diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.------------------------------------------------------ <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.8 Judul Perjanjian. Judul pada setiap pasal Perjanjian ini dipakai hanya untuk memudahkan membaca Perjanjian inj karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapUlj atas isi Perjanjian ini. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span lang="IN">12.9 Rangkap. Perjanjian ini dibuat dalam beberapa rangkap dan ditanda-tangani oleh para pihak di atas meterai secukupnya dan masing-masing dianggap merupakan dokumen yang asli. </span>Note Tidak perlu kalau akta notaris. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 51.05pt; text-align: justify; text-indent: -1cm;">12.10 Domisili. Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.-------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Demikianlah dengan maksud untuk terikat oleh hukum, Perjanjian ini ditanda-tangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang pada tanggal tersebut di atas.----------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; width: 571px;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 230.4pt;" valign="top" width="307"><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">P.T. Bank XYZ<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">1) Oleh.............................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Nama :<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Jabatan : Presiden Direktur/Wakil <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Presiden Direktur<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">2) Oleh.............................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Nama :<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Jabatan : Presiden Direktur/Wakil <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> Presiden Direktur<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Beneficiary<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">P.T................................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Oleh .... <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Nama : <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Jabatan: :<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 198pt;" valign="top" width="264"><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">P. T.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Oleh.............................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Nama :<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 66.6pt; text-indent: -66.6pt;">Jabatan : [lihat ketentuan anggaran dasar Debitur]<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-31148746025323032672010-05-19T10:35:00.001+07:002010-05-19T10:38:49.196+07:00Perjanjian Kredit untuk Term Loan<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b>PERJANJIAN KREDIT</b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b>Nomor : ..............................</b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">Yang bertanda tangan dibawah ini: <br />
<a name='more'></a></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">I. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">selanjutnya disebut pihak PERTAMA (DEBITUR) </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">II. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">selanjutnya disebut pihak KEDUA (BANK) </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan-permohonan untuk memperoleh pinjaman dari PT. BANK □□□□□□□(BANK). </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bahwa atas permohonan tersebut Debitur dan Bank telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat/menetapkan perjanjian kredit dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 1 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank membuka/menyediakan pada kantornya di Jakarta untuk P'njaman kepada Debitur yaitu dalam bentuk pinjaman: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Hingga jumlah setinggi-tingginya Rp. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( ) dengan cara</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">sebagai berikut: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">dalam jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( )</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">ditarik sekaligus oleh Debitur (selanjutnya disebut pinjaman dengan fasilitas promes), maka Debitur dengan ini mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( )</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">tersebut dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut perjanjian ini juga dianggap sebagai tanda penerimaannya atau kwitansi yang sah oleh Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 2 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank setiap waktu berhak untuk mengurangi fasilitas kredit diatas tanpa persetujuan dari Debitur terlebih dahulu sebelum perjanjian kredit ini berakhir, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank jaminan-jaminan yang disediakan oleh Debitur tidak mencukupi lagi. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pinjaman tersebut dapat diulang berarti bila setelah atau sebelum jumlah maksimum pinjaman ditarik, Debitur melakukan pembayaran-pembayaran kembali atas hutang pokoknya, Debitur dapat meminjam kembali jumlah-jumlah pembayaran tersebut dari BANK dalam jangka waktu penarikan dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah hutang pokok yang terhutang oleh Debitur kepada Bank pada setiap saat tidak melebihi jumlah maksimum pinjaman yang telah ditetapkan diatas, demikian tanpa mengurangi syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Penyerahan pinjaman uang oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dapat dilakukan bilamana persediaan dana rupiah pada Bank mencukupi (dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan oleh yang berwajib). </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 3 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu bulan,</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">terhitung mulai tanggal dan dengan sendirinya</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">menurut hukum harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal , pelunasan mana</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">meliputi hutang pokok, angsuran hutang pokok yang bersangkutan, bunga-bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Demikian pula Debitur diperkenankan untuk melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan ketentuan Debitur wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan perhitungan Bank yang berlaku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, atas permintaan Debitur dan dengan persetujuan Bank terlebih dahulu masa berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank dan permintaan perpanjangan waktu tersebut haruslah diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 4 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Setelah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kredit ini dipenuhi, maka penarikan-penarikan jumlah-jumlah uang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, dapat dilakukan dengan sekaligus atau secara bertahap dengan pem-beritahuan 3 (tiga) hari dimuka oleh Debitur kepada Bank mengenai jumlah-jumlah yang akan ditarik. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Debitur wajib untuk menandatangani dan menyerahkan kepada Bank, sebuah Surat Aksep atau lebih untuk tiap-tiap penarikan Pinjaman uang yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dalam bentuk dan dengan tanggal pembayaran yang disetujui oleh Bank, Surat Aksep mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Jumlah-jumlah uang yang akan dibayar oleh Debitur atas Surat Aksep akan dianggap sebagai pembayaran kembali untuk sebagian/ seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 5 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Debitur dengan ini (sekarang tetapi untuk dikemudian hari pada waktunya yakni seketika (= jumlah) uang pinjaman dikreditir oleh Bank kedalam Rekening Debitur pada Bank) mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Bank disebabkan karena pinjaman uang yang diterima oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, uang dengan jumlah pokok sebesar Rp </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( )</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">atau keseluruhan jumlah-jumlah hutang pokok yang diterima sebagai pinjaman oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, demikian berikut bunga-bunga, biaya-biaya serta Iain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank dengan ini menerima baik pengakuan hutang yang diberikan oleh Debitur sebagaimana diuraikan di atas. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 6 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Atas pinjaman yang diberikan tersebut Debitur diwajibkan membayar bunga: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- secara fasilitas promes yang diberikan tersebut Debitur diwajibkan membayar bunga yang besarnya ditetapkan dari waktu ke waktu/ sebe-sar % efective/flat</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">sebulan, atas jumlah terhutang, prosentase bunga yang mana dapat diubah oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemerintah yang berlaku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bunga atas pinjaman tersebut dihitung dari hari kehari dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank bersama-sama hutang pokok sesuai dengan jatuh tempo penarikan-penarikan berdasarkan Surat Aksep yang ditandatangani oleh Debitur dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, Debitur juga berkewajiban membayar provisi sebesar ....... % (........ persen) dari jumlah maksimum pinjaman tersebut yang akan dipungut pada waktu perjanjian ini ditandatangani dan pada waktu perpanjangan pinjaman tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, baik jumlah pokok maupun bunga, pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/saat pembayaran menjadi awal), maka Debitur wajib membayar kepada Bank bunga tambahan atas jumlah yang harus dibayarnya itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, dengan suku bunga pertahun (yang dihitung atas dasar bahwa satu tahun adalah 360 hari (tigaratus enampuluh) hari dan untuk hari-hari yang benar-benar berlalu) yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 7 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran untuk melunasi atau mengangsur hutangnya kepada Bank di Kantor Bank pada hari kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda penerimaannya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Yang dimaksud dengan pinjaman dalam Perjanjian Kredit ini ialah semua jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk setiap penambahan, peru-bahan, pembaharuan dan penggantian-nya) baik hutang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, pajak, pengacara, ongkos untuk menagih hutang dan pelaksanaan Perjanjian Kredit yang berkenaan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Debitur pada Bank berdasarkan per-janjian akta ini, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi, biaya-biaya akta, dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud, Debitur sekarang tetapi untuk nantinya dengan ini memberi kuasa kepada Bank, untuk dan atas nama debitur membebankan pada rekening koran/Giro Debitur yang ada pada Bank, dan setiap cabang dari Bank, mencairkan segala kekayaan Debitur apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh Bank dan/atau untuk membebankan rekening-rekening Debitur lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank guna pembayaran lunas hutang Debitur pada Bank sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh Debitur akan dicatat dalam pembukuan yang ada pada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pembukuan dan catatan dari Bank merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 8 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan serta kebiasaan Bank, baik peraturan dan kebiasaan yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari oleh Bank berkenaan dengan pinjaman dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 9 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Guna menjamin lebih jauh semua pembayaran hutang-hutang Debitur kepada Bank, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maupun berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang mungkin dibuat dikemu-dian hari, atau karena garansi Bank, wesel-wesel, surat-surat aksep, akseptasi atau surat dagang yang ditandatangani oleh Debitur, baik sebagai akseptan, endosan. penarik, avalist, penanggung dari hutang Debitur lain atau karena sebab apapun juga, maka Debitur berjanji membuat atau minta untuk dibuat perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan Bank antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 10 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 jika salah satu hal yang tersebut dibawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada Bank, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, dan perpanjangan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atas jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. bilamana sesuatu angsuran hutang pokok atau bunga atau Iain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau Surat Aksep yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam pasal 3 diatas ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau Surat Aksep, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">c. bilamana menurut Bank, Debitur lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat lain dalam Perjanjian Kredit ini (dan/atau sesuatu penam-bahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">d. jika sesuatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini (dan/atau penamba-han, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal(-hal) yang oleh Bank dianggap penting; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">e. apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa se-hingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">f. Debitur atau Penanggungnya meninggal dunia, jatuh pailit atau mengaju-kan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus sendiri harta kekayaan ataupun suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur dan/atau penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">g. ijin usaha Debitur dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau tidak diperbaharui/diperpanjang lagi, atau meng-hentikan usahanya baik sementara maupun selamanya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">h. jika kekayaan Debitur atau Penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">i. bilamana diadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan para pemegang saham, direksi dan/atau dewan Komisaris (bila ada) dari Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">j. Debitur tidak cukup melaksanakan salah satu kewajibannya yang ditetap-kan dalam akta ini atau peraturan-peraturan yang lazim dipergunakan atau kemudian akan diberlakukan oleh Bank, maka Debitur berada dalam kea-daan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya salah satu kewajiban secara layak dan pada waktunya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">k. bilamana sesuatu barang yang menjadi jaminan untuk pembayaran dan pembayaran kembali hutang-hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk perubahan-perubahan, penggantian-peng-gantian atau pembaharuannya) disita oleh instansi yang berwenang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">l. apabila Debitur lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas barang-barang jaminan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">m. apabila terjadi kerusakan atau kehancuran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya atas setiap barang dan/atau gedung yang diberikan sebagai jaminan untuk fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">n. apabila Debitur atau salah satu Penanggung telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan rinjaman uang atau pemberian kredit antara lain dimana Debitur atau Penanggung adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/ menjamin (borg) dan bilamana kelalaian atau pelang-garan tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak yang lain dalam perjanjian tersebut untuk menyat kan bahwa hutang atau kredit yang'diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Dalam terjadinya salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas, Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit selanjutnya untuk jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh Debitur dan Bank berhak untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. menuntut/menagih pembayaran dan pembayaran kembali atas semua hutang-hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini (dan/atau penambahan, perubahan, dan penggantiannya kemudian), termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya yang berkenaan, dan/atau; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank, dan/atau setiap tindakan hukum lainnya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 11 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini (berikut perpanjangan, penambahan, perubahan, pemba-haruan atau penggantiannya) dan/atau dari salah satu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan perjanjian-perjanjian itu, maka semua hasil penjualan yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan, termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan d;iri pihak ketiga, termasuk pembayaran-pembayaran dibawah/berdasarkan polis-polis asuransi, akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Apabila hasil penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib membayar kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bilamana hasil penjualan tersebut belum cukup untuk melunas-kan hutang-hutang Debitur kepada Bank, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 12 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. mempergunakan pinjaman yang diberikan oleh Bank semata-mata hanya untuk usaha; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasar-kan perjanjian ini dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur kepada siapapun juga; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">c. menjalankan usahanya dengan rajin dan effisien dan sesuai dengan praktek yang semestinya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">d. mengijinkan wakil-wakil dari Bank untuk sewaktu-waktu selama jam-jam kerja mengadakan pemeriksaan pada pembukuan perusahaan Debitur, daftar neraca, daftar persediaan ichtisar permodalan, daftar rugi/ laba dan apapun yang diminta oleh Bank, satu dan lain hal atas biaya Debitur; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">e. menyerahkan kepada Bank dalam 15 (limabelas) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku Debitur neraca dan perhitungan laba/rugi dari Debitur yang tidak di audit untuk triwulan yang bersangkutan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">f. memelihara seluruh kekayaan Debitur dengan sebaik-baiknya dan senan-tiasa mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank disetujui oleh Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh bank </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 13 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Debitur memiliki semua ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan Debitur berjanji untuk segera meminta ijin-ijin baru atau memperpanjang/memper-baharui ijin-ijin lama yang telah lampau waktunya, apabila hal demikian itu disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Debitur tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang sedemikian rupa. sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha Debitur atau harta yang dijaminkan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Debitur tidak tersangkut dalam sesuatu perkara atau sengketa apapun juga. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">4. Bahwa untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kredit ini, Jaminan-jaminan yang diuraikan dalam pasal 10 dan Surat-surat Aksep, Debitur tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari orang/pihak siapapun juga, kecuali ijin atau persetujuan-persetujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dari Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">5. Bahwa semua buku-buku keuangan dari Debitur, keterangan-keterangan dan Iain-lain data yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Debitur kepada Bank adalah lengkap dan benar buku-buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha Debitur pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal tersebut tidak terjadi perubahan dalam keadaan keuangan Debitur atau hasil usahanya yang sedemikian yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Surat Aksep dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Bank dan Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 14 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Setiap jumlah uang yang diterima oleh Bank sebagai pem-bayaran dari jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain yang disebut atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini akan di-pergunakan untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PERTAMA : untuk membayar semua ongkos pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Bank untuk pembuatan dan pelaksanaan (termasuk secara paksa) dari setiap perjan-jian yang berkenaan; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">K E D U A : untuk pembayaran bunga yang terhutang; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">KETlGA : untuk setiap jumlah lain yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau setiap perjanjianyang berkenaan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 15 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur akan menutup asuransi dan menjaga agar barang-barang jaminan tetap diasuransikan menurut syarat-syarat yang tertera dibawah ini sampai kewajiban-kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan setiap perjanjian lain yang berkenaan dipenuhi dan dibayar lunas. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Asuransi akan ditutup untuk jumlah dan terhadap bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang dianggap perlu oleh Bank pada perusahaan-perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Polis-polis asuransi tersebut akan memuat ketentuan-ketentuan antara lain tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai hak dari Bank untuk menerima pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi (banker's clause). </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Polis-polis asuransi aslinya harus diserahkan oleh Debitur kepada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 16 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mempertanggungkan lagi barang-barang jaminan tersebut kepada Pihak ketiga. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 17 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Kuasa tersebut dalam Perjanjian Kredit ini tidak dapat di-^but kembali selama perjanjian yang tersebut dalam Perjanjian it ini belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini berikut dengan perubahannya, pembaharuannya serta perpanjangannya yang mungkin ada dan atau perjanjian-perjanjian apapun antara Debitur dengan Bank yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut tidak akan dibuat. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pun kuasa tersebut diberikan dengan melepaskan segala aturan yang tersebut dalam Undang-undang yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 18 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Tentang Perjanjian Kredit ini dengan segala akibatnya serta pelaksa-naannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri. .</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">Demikianlah Perjanjian Kredit ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti bilamana perlu. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PIHAK PERTAMA/DEBITUR Jakarta, ………………………</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PIHAK KEDUA PT BANK DDDDDDDD</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">DIKETAHUI & DISETUJUI</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PENANGGUNG / AVALIS</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-89574247435787536952010-05-19T10:32:00.001+07:002010-05-19T10:32:28.286+07:00Perjanjian Kredit Fixed Loan<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKPTH&R%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:IN;
mso-fareast-language:IN;}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:4.0cm 17.0pt 4.0cm 155.95pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b>PERJANJIAN KREDIT UNTUK FIXED LOAN<span lang="IN"><o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b>PERJANJIAN KREDIT<span lang="IN"><o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">Nomor : ..............................<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Yang bertanda tangan dibawah ini: <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">I. <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">selanjutnya disebut pihak PERTAMA (DEBITUR)-------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">II. <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">selanjutnya disebut pihak KEDUA (BANK)--------------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan-permohonan untuk memperoleh pinjaman dari PT. BANK DnDnnnD(BANK).-------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bahwa atas permohonan tersebut Debitur dan Bank telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat/menetapkan perjanjian kredit dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut:------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 1</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bank membuka/menyediakan pada kantornya di Jakarta untuk pinjaman kepada Debitur yaitu dalam bentuk pinjaman dalam fixed loan jumlah setinggi-tingginya Rp.------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">( ------------------------------------------------------------------------------------------- )<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya-biaya.------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Jumlah uang mana akan ditarik sekaligus oleh Debitur pada saat penanda-tanganan perjanjian kredit ini, oleh karenanya Debitur dengan ini mengaku telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp. --------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">( ------------------------------------------------------------------------------------------- )<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut, perjanjian ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya atau kwitansi yang sah dari Debitur.--------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">----------------------------------------------- <b>Pasal 2</b>-------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">1. Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal .................................. dan diadakan untuk jangka waktu ............... bulan sehingga dengan sendirinya menurut hukum harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal .................. pelunasan mana meliputi hutang pokok, angsuran hutang pokok yang bersangkutan, bunga-bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya.--------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">Cara pembayaran kembali hutang pokok Debitur kepada Bank adalah sesuai dengan skala pelunasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">- Demikian pula Debitur diperkenankan untuk melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan ketentuan Debitur wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan perhitungan Bank yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, atas permintaan Debitur dan dengan per-setujuan Bank terlebih dahulu masa berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank dan permintaan perpanjangan waktu tersebut haruslah diajukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut.-------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 3</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Debitur dengan ini (sekarang tetapi untuk dikemudian hari pada waktunya yakni seketika jumlah uang pinjaman dikreditir oleh Bank kedalam Rekening Debitur pada Bank) mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Bank disebabkan karena pinjaman uang yang diterima oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, uang dengan jumlah pokok sebesar Rp.-------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">( ------------------------------------------------------------------------------------------- )<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">atau keseluruhan jumlah-jumlah hutang pokok yang diterima sebagai pinjaman oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, demikian berikut bunga-bunga, biaya-biaya serta Iain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini.---------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bank dengan ini menerima baik pengakuan hutang yang diberikan oleh Debitur sebagaimana diuraikan diatas. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 4</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;">1. Atas pinjaman yang diberikan tersebut Debitur diwajibkan membayar bunga untuk fasilitas kredit tersebut sebesar %<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;">Efective/Flat sebulan, atas jumlah terhutang, prosentase bunga yang mana dapat diubah oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau keten-tuan-ketentuan Undang-undang Pemerintah yang <span lang="IN">berlaku. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bunga atas pinjaman tersebut dihitung dari hari kehari dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank sesuai dengan skala pelunasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.--------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2. Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, Debi-tur juga berkewajiban membayar provisi sebesar ------------------------------------------------------------------------------ % <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">dari jumlah maksimum pinjaman tersebut yang akan dipungut pada waktu perjanjian ini ditandatangani dan pada waktu perpanjangan pinjaman tersebut.-------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">3. Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, baik jumlah pokok, angsuran hutang pokok maupun bunga, pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/saat pembayaran menjadi awal), maka Debitur wajib membayar kepada Bank bunga tambahan atas jumlah yang harus dibayarnya itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, dengan suku bunga pertahun (yang dihitung atas dasar bahwa satu tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) hari dan untuk hari-hari yang benar-benar berlalu) yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.-------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 5</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">1. Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran untuk melunasi atau mengangsur hutangnya kepada Bank di Kantor Bank pada hari kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda penerimaannya.----------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2. Yang dimaksud dengan pinjaman dalam Perjanjian Kredit ini ialah semua jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk setiap perpanjangan, penambahan, perubahan, pembaharuan dan penggantiannya) baik hutang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya pajak, pengacara ongkos untuk menagih hutang dan pelaksanaan Perjanjian Kredit yang berkenaan.--------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">3. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Debitur pada Bank berdasarkan Perjanjian ini. baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi, biaya-biaya akta, dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud, Debitur sekarang tetapi untuk nantinya dengan ini memberi kuasa kepada Bank, untuk dan atas nama Debitur membebankan pada Rekening Koran/Giro Debitur yang ada pada Bank, dan setiap cabang dari Bank, mencairkan segala kekayaan Debitur apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh Bank dan/atau untuk membebankan rekening-rekening Debitur lainnya yang juga diadmi-nistrasikan oleh Bank guna pembayaran lunas hutang Debitur pada Bank sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian ini. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify;"><span lang="IN">- Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh Debitur akan dicatat dalam pembukuan yang ada pada Bank.----------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Pembukuan dan catatan dari Bank merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini.---------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">----------------------------------------------- <b>Pasal 6</b>-------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Debitur berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan Bank, baik peraturan dan kebiasaan yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari oleh Bank berkenaan dengan pinjaman dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini.------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 7</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Guna menjamin lebih jauh semua pembayaran hutang-hutang Debitur kepada Bank, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maupun berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang mungkin dibuat dikemu-dian hari, atau karena garansi Bank, wesel-wesel, surat-surat aksep, akseptasi atau surat dagang yang di-tanda-tangani oleh Debitur, baik sebagai akseptan, endosan, penarik, avalist, penanggung dari hutang Debitur lain atau karena sebab apapun juga, maka Debitur berjanji membuat atau minta untuk dibuat perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan Bank antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:--------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 8</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 jika terjadi salah satu hal yang tersebut dibawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada Bank, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, penggantian, dan perpanjangan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">a. bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atas jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">b. bilamana sesuatu angsuran hutang pokok atau bunga atau Iain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau Surat Aksep yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam pasal 7 diatas ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian kredit ini dan/atau Surat Aksep, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">c. bilamana menurut Bank, Debitur lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat lain dalam Perjanjian Kredit ini (dan/atau sesuatu perpanja-ngan, penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini;------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">d. jika sesuatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini (dan/atau penam-bahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Bank dianggap penting;-------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">e. apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi;--------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">f. Debitur atau Penanggungnya meninggal dunia, jatuh pailit atau mengaju-kan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus sendiri harta kekayaan ataupun suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur dan/atau penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">g. ijin usaha Debitur dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau tidak diperbaharui/diperpanjang lagi, atau meng-hentikan usahanya baik sementara maupun selamanya;------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">h. jika kekayaan Debitur atau Penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">i. bilamana diadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan para pemegang saham, direksi dan/atau dewan komisaris (bib ada) dari Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank; ------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">j. Debitur tidak cukup melaksanakan salah satu kewajibannya yang ditetap-kan dalam perjanjian ini atau peraturan-peraturan yang lazim dipergunakan atau kemudian akan diberlakukan oleh Bank, maka Debitur berada dalam keadaan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan tidak dilaksana-kannya salah satu kewajiban secara layak dan pada waktunya.------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">k. bilamana sesuatu barang yang menjadi jaminan untuk pembayaran dan pembayaran kembali hutang-hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk perubahan-perubahan, penggantian-peng-gantian, perpanjangan atau pem-baharuannya) disita oleh instansi yang berwenang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">l. apabila Debitur lalai untuk mengasuransikan atau memper-panjang asuransi atas barang-barang jaminan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini;-------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">m. apabila terjadi kerusakan atau kehancuran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya atas setiap barang dan/atau gedung yang diberikan sebagai jeminan untuk fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">n. apabila Debitur atau salah satu Penanggung telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit antara lain dimana Debitur atau Penanggung adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/ menjamin (borg) dan bilamana kelalaian atau pelang-garan tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak yan; lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutan: atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjad harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jauh waktu pembayaran yang telah ditentukan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Dalam terjadinya salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas, Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit selanjutnya untuk jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh Debitur dan Bank berhak untuk:---- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">a. menuntut/menagih pembayaran dan pembayaran kembali atas semua hutang-hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini (dan/atau perpan-jangan, penambahan, perubahan, pembaharuan, dan penggantiannya kemudian), termasuk letapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya yang ber-kenaan, dan/atau; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">b. melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap Jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank, dan/atau setiap tindakan hukum lainnya.------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 9</b>--------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini (berikut perpanjangan, penambahan, perubahan, pemba-haruan atau penggantiannya) dan/atau dari salah satu perjanjian pamberian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan perjan-jian-perjanjian itu, maka semua hasil penjualan yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan, termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan dari piluk ketiga, termasuk pembayaran-pembayaran dibawah/berdasarkan polis-polis asuransi, akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank.-------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Apabila hasil penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib membayar kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut.--------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Bilamana hasil penjualan tersebut belum cukup untuk melunaskan hutang-hutang Debitur kepada Bank, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tang-gung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 10</b>-------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Debitur dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk:------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">a. mempergunakan pinjaman yang diberikan oleh Bank semata-mata hanya untuk usaha;--- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">b. mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berda-sarkan Perjanjian ini dari pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur kepada siapa-pun juga;------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">c. menjalankan usahanya dengan rajin dan effisien dan sesuai dengan praktek yang semestinya; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">d. mengijinkan wakil-wakil dari Bank untuk sewaktu-waktu selama jam-jam kerja mengadakan pemeriksaan pada pembukuan perusahaan Debitur, daftar neraca, daftar persediaan ichtisar permodalan, daftar rugi/laba dan apapun yang diminta oleh Bank, satu dan lain hal atas biaya Debitur;---------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">e. menyerahkan kepada Bank dalam 15 (limabelas) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku Debitur neraca dan perhitungan laba/rugi dari Debitur yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">f. memelihara seluruh kekayaan Debitur dengan sebaik-baiknya dan senan-tiasa mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Bank. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">----------------------------------------------- <b>Pasal 11</b>------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">- Debitur menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa:-------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">1. Debitur memiliki semua ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan Debitur berjanji untuk segera meminta ijin-ijin baru atau memperpanjang/memperbaharui ijin-ijin lama yang telah lampau waktunya, apabila hal demikian itu disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">2. Debitur tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang sedemikian rupa, sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha Debitur atau harta yang dijaminkan.------------------------------------------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">3. Debitur tidak tersangkut dalam sesuatu perkara atau sengketa apapun juga.-------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">4. Bahwa untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kredit ini, Jaminan-jaminan yang diuraikan dalam pasal 7 dan Surat-surat Aksep, Debitur tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari orang/pihak siapapun juga, kecuali ijin akan persetujuan-persetujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dari Debitur.---- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 22.7pt; text-align: justify; text-indent: -22.7pt;"><span lang="IN">5. Bahwa semua buku-buku keuangan dari Debitur, keterangan-keterangan dan Iain-lain data yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Debitur kepada Bank adalah lengkap dan benar buku-buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha Debitur pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal tersebut tidak terjadi perubahan dalam keadaan keuangan Debitur atau hasil usahanya yang sedemikian yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Surat Aksep dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Bank dan Debitur.----------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 12</b>-------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Setiap jumlah uang yang diterima oleh Bank sebagai pem-bayaran dari jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain yang disebut atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini akan dipergunakan untuk:-------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 90pt; text-align: justify; text-indent: -90pt;"><span lang="IN">PERTAMA : untuk membayar semua ongkos pengacara dan ongkos pengadilan yang teiah dikeluarkan oleh Bank untuk pembuatan dan pelaksanaan (termasuk secara paksa) dari setiap perjan-jian yang berkenaan; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">K E D U A : untuk pembayaran bunga yang terhutang;--------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 90pt; text-align: justify; text-indent: -90pt;"><span lang="IN">KETIGA : untuk setiap jumlah lain yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau setiap perjanjian yang berkenaan.----------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">----------------------------------------------- <b>Pasal 13</b>------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Debitur akan menutup asuransi dan menjaga agar barang-barang jaminan tetap diasuransikan menurut syarat-syarat yang tertera dibawah ini sampai kewajiban-kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan setiap perjanjian lain yang berkenaan dipenuhi dan dibayar lunas.------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Asuransi akan ditutup untuk jumlah dan terhadap bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang dianggap perlu oleh Bank pada perusahaan-perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank.------------------------------------ <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Polis-polis asuransi tersebut akan memuat ketentuan-ketentuan antara lain tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai hak dari Bank untuk menerima pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi (banker's clause).-- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">- Polis-polis asuransi aslinya harus diserahkan oleh Debitur kepada Bank.----------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">----------------------------------------------- <b>Pasal 14</b>------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mempertanggung-kan lagi barang-barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga.------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">-----------------------------------------------<b>Pasal 15</b>-------------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Kuasa-kuasa tersebut dalam Perjanjian Kredit ini tidak dapat dicabut kembali selama perjanjian yang tersebut dalam Perjanjian Kredit ini belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini berikut dengan perubahannya, pembaharuannya serta perpanjangannya yang mungkin ada dan atau perjanjian-perjanjian apapun antara Debitur dengan Bank yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut tidak akan dibuat. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Pun kuasa tersebut diberikan dengan melepaskan segala aturan yang tersebut dalam Undang-undang yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa.---------------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">----------------------------------------------- <b>Pasal 16</b>------------------------------------- <span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">- Tentang Perjanjian Kredit ini dengan segala akibatnya serta Pelaksanaan-nya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.-------------------------- <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="IN">Demikianlah Perjanjian Kredit ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti bilamana perlu. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">PIHAK PERTAMA/DEBITUR PIHAK KEDUA<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> PT BANK □□□□□□□<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">DIKETAHUI & DISETUJUI<o:p></o:p></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">PENANGGUNG / AVALIS<span lang="IN"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-9316462245751162762010-05-19T10:27:00.000+07:002010-05-19T10:30:23.421+07:00Perjanjian Kredit Modal Kerja (Rekening Koran)<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b>PERJANJIAN KREDIT UNTUK KREDIT </b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b>PRK (PINJAMAN REKENING KORAN) </b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b>Nomor : ..............................</b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">Yang bertanda tangan dibawah ini: </div><a name='more'></a><br />
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">I. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (DEBITUR) </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">II. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">selanjutnya disebut pihak KEDUA (BANK) </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan-permohonan untuk memperoleh pinjaman dari PT. BANK □□□□□□□ (BANK). </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bahwa atas permohonan tersebut Debitur dan Bank telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat/menetapkan perjanjian kredit dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 1 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">Bank membuka/menyediakan pada kantornya di Jakarta untuk pinjaman kepada Debitur yaitu dalam bentuk pinjaman dalam rekening koran sampai jumlah setinggi-tingginya Rp.- </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( )</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya-biaya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">Kredit mana dalam jangka waktu berlakunya perjanjian kredit ini dapat ditarik atau diambil secara berulang-ulang/berangsur-angsur dengan kebutuhan dan permintaan Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Penarikan-penarikan yang dilakukan oleh Debitur untuk fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman ini dilakukan melalui Rekening Koran/ Giro Debitur atau catatan-catatan yang sah pada Bank dengan cara menandatangani dan memberikan Cek, Bilyet Giro, Surat Aksep atau perintah pembebanan/pende-betan Rekening Koran/Giro Debitur kepada Bank yang menjadi tanggung jawab dan risiko sepenuhnya dari Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 2 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank setiap waktu berhak untuk mengurangi fasilitas kredit diatas tanpa persetujuan dari Debitur terlebih dahulu sebelum perjanjian kredit ini berakhir, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank jaminan-jaminan yang disediakan oleh Debitur tidak mencukupi lagi. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pinjaman tersebut dapat diulang berarti bila setelah atau sebelum jumlah maksimum pinjaman ditarik, Debitur melakukan pembayaran-pembayaran kembali atas hutang pokoknya, Debitur dapat meminjam kembali jumlah-jumlah pembayaran tersebut dari BANK dalam jangka waktu penarikan dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah hutang pokok yang terhutang oleh Debitur kepada Bank pada setiap saat tidak melebihi jumlah maksimum pinjaman yang telah ditetapkan diatas, demikian tanpa mengurangi syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Penyerahan pinjaman uang oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Per-janjian Kredit ini dapat dilakukan bilamana persediaan dana rupiah pada Bank mencukupi (dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan oleh yang ber-wajib). </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 3 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------- sehingga dengan sendirinya menurut hukum/harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">pelunasan mana meliputi hutang pokok yang bersangkutan, bunga-bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Demikian pula Debitur diperkenankan untuk melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan ketentuan Debitur wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan perhitungan Bank yang berlaku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, atas permintaan Debitur dan dengan persetujuan Bank terlebih dahulu masa berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank dan permintaan perpanjangan waktu tersebut haruslah diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 4 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Setelah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kredit ini dipenuhi, maka penarikan-penarikan jumlah-jumlah uang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, dapat dilakukan dengan sekaligus atau secara bertahap dengan pem-beritahuan 3 (tiga) hari dimuka oleh Debitur kepada Bank mengenai jumlah-jumlah yang akan ditarik. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Debitur wajib untuk menandatangani dan menyerahkan kepada Bank; sebuah Surat Aksep atau lebih untuk tiap-tiap penarikan pinjaman uang yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dalam bentuk dan dengan tanggal pembayaran yang disetujui oleh Bank, Surat Aksep mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Jumlah-jumlah uang yang akan dibayar oleh Debitur atas Surat Aksep akan dianggap sebagai pembayaran kembali untuk sebagian/ seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 5 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Debitur dengan ini (sekarang tetapi ur;uk dikemudian hari pada waktunya yakni seketika jumlah uang pinjaman dikreditir oleh Bank kedalam Rekening Debitur pada Bank) mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Bank disebabkan karena pinjaman uang yang diterima oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, uang dengan jumlah pokok sebesar Rp. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">( )</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">atau keseluruhan jumlah-jumlah hutang pokok yang diterima sebagai pinjaman oleh Debitur dari Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, demikian berikut bunga-bunga, biaya-biaya serta Iain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank dengan ini menerima baik pengakuan hutang yang diberi-kan oleh Debitur sebagaimana diuraikan di atas. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 6 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Atas pinjaman yang diberikan tersebut Debitur diwajibkan membayar bunga untuk Fasilitas kredit tersebut sebesar </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">effective sebulan, atas jumlah terhutang, prosentase bunga yang mana dapat diubah oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau keten-tuan-ketentuan Undang-undang Pemerintah yang berlaku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bunga atas pinjaman tersebut dihitung dari hari kehari dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank tiap-tiap tanggal 25 setiap bulan, untuk pertama kalinya pada tanggal 25 dari bulan dimana untuk pertama kali Debitur menerima pinjaman uang berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, Debitur juga berkewajiban membayar provisi sebesar 1% (satu prosen) dari jumlah maksimum pinjaman tersebut yang akan dipungut pada waktu perjanjian ini ditandatangani dan pada waktu perpanjangan pinjaman tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, baik jumlah pokok maupun bunga, pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/saat pembayaran menjadi awal), maka Debitur wajib membayar kepada Bank bunga tambahan atas jumlah yang harus dibayarnya itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, dengan suku bunga pertahun (yang dihitung atas dasar bahwa satu tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) hari dan untuk hari-hari yang benar-benar berlalu) yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 7 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran untuk melunasi atau mengangsur hutangnya kepada Bank di Kantor Bank pada hari kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda penerimaannya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Yang dimaksud dengan pinjaman dalam Perjanjian Kredit ini ialah semua jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk setiap penambahan, peru-bahan, pembaharuan dan penggantiannya) baik hutang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, pajak, pengacara, ongkos untuk menagih hutang dan pelaksanaan Perjanjian Kredit yang berkenaan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Debitur pada Bank berdasarkan perjanjian ini, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi, biaya-biaya akta, dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud, Debitur sekarang tetapi untuk nantinya dengan ini memberi kuasa kepada Bank, untuk dan atas nama debitur membebankan pada rekening koran/Giro debitur yang ada pada Bank, dan setiap cabang dari Bank, mencairkan segala kekayaan Debitur apapun tentunya yang diadministrasikan oleh Bank dan/atau untuk membebankan rekening-rekening Debitur lainnya yang juga diadminis-trasikan oleh Bank guna pembayaran lunas hutang Debitur pada Bank sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh Debitur akan dicatat dalam pembukuan yang ada pada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pembukuan dan catatan dari Bank merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai ---kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 8 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Penyetoran-penyetoran uang oleh Debitur kedalam Rekening Koran/Giro Debitur pada Bank dianggap sebagai pembayaran sebagian ataupun seluruhnya dari apa yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bank akan mencatat penarikan-penarikan jumlah-jumlah uang berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan penyetoran uang oleh Debitur dalam satu Rekening Koran/Gironya Debitur sehingga senantiasa dapat diketahui jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur pada Rekening Koran/Gironya Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur wajib meminta kutipan atau foto copy dari Rekening Koran/Gironya di Kantor Perseroan Terbatas PT. BANK DDDDDDDDnDD dengan batas waktu selambat-lambatnya akhir hulan dari tiap-tiap bulan berjalan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bilamana Debitur pada batas pengambilan tersebut tidak ataupun belum meminta kutipan/foto copy dari Rekening Koran/Gironya, maka dianggap Debitur telah menyetujui perhitungan jumlah yang terhutang dalam Rekening Koran/Giro tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Apabila Debitur telah mengambil kutipan/foto copy Rekening Koran/Giro sesuai dengan waktu pengambilan diatas dan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai, Debitur dapat mengajukan keberatannya dengan surat tentang Rekening Koran/Giro tersebut dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak diterimanya kutipan salinan rekening pinjaman tersebut dari Bank, lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut tanpa keberatan tertulis oleh Debitur maka dianggap Rekening Koran/Giro itu disetujui oleh Debitur dan Debitur tidak boleh menyangkal sesuatu apapun didalam Rekening Koran/Giro itu setelah jangka waktu 15 (limabelas) hari tersebut lewat. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 9 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan Bank, baik peraturan dan kebiasaan yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari oleh Bank berkenan dengan pinjaman dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 10 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Guna menjamin lebih jauh semua pembayaran hutang-hutang Debitur kepada Bank, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maupun berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang mungkin dibuat dikemudian hari, atau karena garansi Bank, wesel-wesel, surat-surat aksep, akseptasi atau surat dagang yang ditandatangani oleh Debitur, baik sebagai akseptan, endosan, penarik, avalist, penanggung dari hutang Debitur lain atau karena sebab apapun juga, maka Debitur berjanji membuat atau minta untuk dibuat perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan Bank antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 11 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 jika salah satu hal yang tersebut dibawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada Bank, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perpanjangan, penambah-an, perobahan, pembaharuan atau penggantiannya serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atas jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. bilamana sesuatu angsuran hutang pokok atau bunga atau Iain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau Surat Aksep yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam pasal 4 diatas ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau Surat Aksep, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">c. bilamana menurut Bank, Debitur lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat lain dalam Perjanjian Kredit ini (dan/atau sesuatu perpan-jangan, penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">d. jika sesuatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini (dan/atau perpanja-ngan, penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal yang oleh Bank dianggap penting; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">e. apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">f. Debitur atau Penanggungnya meninggal dunia, jatuh pailit atau mengaju-kan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus sendiri harta kekayaan ataupun suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur dan/atau penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">g. ijin usaha Debitur dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau tidak diperbaharui/diperpanjang lagi, atau meng-hentikan usahanya baik sementara maupun selamanya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">h. jika kekayaan Debitur atau Penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">i. bilamana diadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan para pemegang saham, direksi dan/atau dewan Komisaris (bila ada) dari Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">j. Debitur tidak cukup melaksanakan salah satu kewajibannya yang ditetap-kan dalam akta ini atau peraturan-peraturan yang lazim dipergunakan atau kemudian akan diberlakukan oleh Bank, maka Debitur berada dalam keadaan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan tidak dilaksana-kannya salah satu kewajiban secara layak dan pada waktunya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">k. bilamana sesuatu barang yang menjadi jaminan untuk pem-bayaran dan pembayaran kembali hutang-hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk perubahan-perubahan, penggantian-peng-gantian atau pembaharuannya) disita oleh instansi yang berwenang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">l. apabila Debitur lalai untuk mengasuransikan atau memper-panjang asuransi atas barang-barang jaminan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">m. apabila terjadi kerusakan atau kehancuran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya atas setiap barang dan/atau gedung yang diberikan sebagai jaminan untuk fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">n. apabila Debitur atau salah satu Penanggung telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit antara lain dimana Debitur atau Penanggung adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/ menjamin (borg) dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak yang lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Dalam terjadinya salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas. Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit selanjutnya untuk jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh Debitur dan Bank berhak untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. menuntut/menagih pembayaran dan pembayaran kembali atas semua hutang-hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini (dan/atau perpan-jangan, penambahan, perubahan, pembaharuan dan penggantiannya ke-mudian), termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya yang berkenaan, dan/atau; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank, dan/atau setiap tindakan hukum lainnya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 12 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini (berikut perpanjangan, penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya) dan/atau dari salah satu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan perjanjian-perjanjian itu, maka semua hasil penjualan yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan, termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan dari pihak ketiga, termasuk pembayaran-pembayaran dibawah/berdasarkan polis-polis asuransi, akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Apabila hasil penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib membayar kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Bilamana hasil penjualan tersebut belum cukup untuk melunas-kan hutang-hutang Debitur kepada Bank, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggun<; jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 13 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">a. mempergunakan pinjaman yang diberikan oleh Bank semata-mata hanya uniu, usaha; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">b. mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasar-kan akta ini dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur kepada siapapun juga; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">c. menjalankan usahanya dengan rajin dan effisien dan sesuai dengan praktek yang semestinya; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">d. mengijinkan wakil-wakil dari Bank untuk sewaktu-waktu selama jam-jam kerja mengadakan pemeriksaan pada pembukuan perusahaan Debitur, daftar neraca, daftar persediaan ichtisar permodalan, daftar rugi/ laba dan apapun yang diminta oleh Bank, satu dan lain hal atas biaya Debitur; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">e. menyerahkan kepada Bank dalam 15 (limabelas) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku Debitur neraca dan perhitungan laba/rugi dari Debitur yang tidak di audit untuk triwulan yang bersangkutan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">f. memelihara seluruh kekayaan Debitur dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 14 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">1. Debitur memiliki semua ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan Debitur berjanji untuk segera meminta ijin-ijin baru atau memperpanjang/memper-baharui ijin-ijin lama yang telah lampau waktunya, apabila hal demikian itu disyaratkan oleh peraturan yang berla-ku. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">2. Debitur tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang sedemikian rupa, sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha Debitur atau harta yang dijaminkan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">3. Debitur tidak tersangkut dalam sesuatu perkara atau sengketa apapun juga. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">4. Bahwa untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kredit ini, Jaminan-jaminan yang diuraikan dalam pasal 10 dan Surat-surat Aksep, Debitur tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari orang/pihak siapapun juga, kecuali ijin atau persetujuan-persetujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dari Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">5. Bahwa semua buku-buku keuangan dari Debitur, keterangan-keterangan dan Iain-lain data yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Debitur kepada Bank adalah lengkap dan benar buku-buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha Debitur pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal tersebut tidak terjadi peru-bahan dalam keadaan keuangan Debitur atau hasil usahanya yang sedemikian yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Surat Aksep dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Bank dan Debitur. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 15 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Setiap jumlah uang yang diterima oleh Bank sebagai pem-bayaran dari jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain yang disebut atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini akan di-pergunakan untuk: </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PERTAMA : untuk membayar semua ongkos pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Bank untuk pembuatan dan pelaksanaan (termasuk secara paksa) dari setiap perjan-jian yang berkenaan; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">K E D U A : untuk pembayaran bunga yang terhutang; </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">KETIGA : untuk setiap jumlah lain yang terhutang kepada Bank ber-dasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau setiap perjanjian yang berkenaan. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 16 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur akan menutup asuransi dan menjaga agar barang-barang jaminan tetap diasuransikan menurut syarat-syarat yang tertera dibawah ini sampai kewajiban-kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan setiap perjanjian lain yang berkenaan dipenuhi dan dibayar lunas. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Asuransi akan ditutup untuk jumlah dan terhadap bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang dianggap perlu oleh Bank pada perusahaan-perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Polis-polis asuransi tersebut akan memuat ketentuan-ketentuan antara lain tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai hak dari Bank untuk menerima pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi (banker's clause) </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Polis-polis asuransi aslinya harus diserahkan oleh Debitur kepada Bank. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 17 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mempertanggung-kan lagi barang-barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">-----------------------------------------------Pasal 18 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Kuasa-kuasa tersebut dalam Perjanjian Kredit ini tidak dapat dicabut kembali selama perjanjian yang tersebut dalam Perjanjian Kredit ini belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisah-kan dari Perjanjian Kredit ini berikui dengan perpanjangan, penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya yang mungkin ada dan atau perjanjian-perjanjian apapun antara Debitur dengan Bank yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut tidak akan dibuat. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Pun kuasa tersebut diberikan dengan melepaskan segala aturan yang tersebut dalam Undang-undang yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">----------------------------------------------- Pasal 19 </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Tentang Perjanjian Kredit ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaan-nya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">- Demikianlah Perjanjian Kredit ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti bilamana perlu. </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PIHAK PERTAMA/DEBITUR PIHAK KEDUA </div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PT BANK □□□□□□□□</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">DIKETAHUI & DISETUJUI</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">PENANGGUNG / AVALIS</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-73680254006636166962010-05-19T08:36:00.001+07:002010-05-19T08:40:05.476+07:00Perjanjian Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee)<span style="font-size: small;"></span><br />
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b><span style="font-size: small;">PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERUSAHAAN</span></b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b><span style="font-size: small;">(CORPORATE GUARANTEE)</span></b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; text-align: center;"><b><span style="font-size: small;">No.</span></b></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Penanggungan Perusahaan ini ( selanjutnya disebut “Perjanjian Penanggungan”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, [ ] tanggal [ ], oleh dan antara :</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a name='more'></a><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. Perseroan Terbatas PT. ARTHA MAKMUR berkedudukan di ………………….., beralamat ………………………………. , yang untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini diwakili oleh ……………………………… dalam kedudukannya sebagai ………………. yang telah mendapat persetujuan dari …………………………., dalam kedudukannya sebagai …………………….. demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut " PENANGGUNG ")</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">2. PT. BANK JAYA ARTHA berkedudukan di ………………….., beralamat ………………………………. , yang untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini diwakili oleh ……………………………… dalam kedudukannya sebagai………………. yang telah mendapat persetujuan dari …………………………., dalam kedudukannya sebagai …………………….. demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut " BANK" ).</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">sehubungan dengan diterimanya Fasilitas Kredit dari BANK kepada PT. ARTHA MULIA INDONESIA (selanjutnya disebut “DEBITUR”) berdasarkan :</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">(1) Perjanjian Kredit No. ……………………. tanggal …………..</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">(selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”), maka untuk menjamin pembayaran kembali Hutang DEBITUR kepada BANK, dengan ini PENANGGUNG menyatakan dan mengikat diri kepada BANK sebagai berikut :</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. PENANGGUNG menanggung pembayaran kembali setiap Hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, dan atas permintaan pertama BANK melaksanakan pembayaran kepada BANK atas setiap bagian atau seluruh Hutang DEBITUR.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">2. Penanggungan ini merupakan jaminan yang terus menerus dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara BANK dan DEBITUR, karena tanpa penanggungan ini Perjanjian Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku penanggungan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas karena adanya perubahan dari diri DEBITUR maupun PENANGGUNG, suatu penyelesaian sementara atau hal-hal lainnya, atau kelonggaran waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan kepada DEBITUR dalam melaksanakan semua atau setiap kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit. Penanggungan ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dalam penanggungan ini dan para pengganti serta penerima hak mereka.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">3. Selama Hutang DEBITUR kepada BANK belum lunas, janji-janji yang timbul berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini tidak dapat dicabut atau dipengaruhi oleh hal-hal apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap kekhilafan (defect) atau tindakan-tindakan yang tidak lazim dari DEBITUR atau oleh keadaan memaksa atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan timbulnya suatu kelalaian (default) dari DEBITUR.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Penanggungan ini juga akan tetap berlaku meskipun terjadi ketidakmampuan, ketidakberesan atau kelalaian, yang mempengaruhi Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG dan untuk ini PENANGGUNG mengesampingkan, untuk kepentingan BANK, semua dan setiap hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada penanggung/penjamin (borg) antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430, 1439, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843 dan pasal 1847 sampai dengan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Selanjutnya PENANGGUNG sepakat bahwa BANK berhak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENANGGUNG, melakukan perubahan, perpanjangan, penambahan dan pembaharuan atas Perjanjian Kredit dalam bentuk yang disepakati antara BANK dan DEBITUR, dan PENANGGUNG tunduk pada hal tersebut.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">4. PENANGGUNG dengan ini mengalihkan kepada BANK dan memberikan kepada BANK suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan tuntutan PENANGGUNG yang ada sekarang atau dikemudian hari timbul terhadap DEBITUR dan harta DEBITUR sehubungan dengan:</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">a. Setiap hak yang timbul berdasarkan paasal 1402 ayat 3 jo pasal 1840 Undang-Undang Hukum Perdata;</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">b. Hasil harta DEBITUR atas likuidasi DEBITUR, termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">c. Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab apapun yang terhutang terhadap PENANGGUNG.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dalam hal PENANGGUNG menerima suatu jumlah berdasarkan pengalihan dimuka maka PENANGGUNG dianggap telah menerima dan menyimpankan jumlah tersebut untuk BANK dan dengan segera memberitahu BANK atas penerimaan tersebut dan membayar kepada dan menindahkan kepada BANK seluruh jumlah yang diterima tersebut atas petunjuk BANK.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">5. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat dalam Perjanjian Penanggungan ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat hukum lainnya baik disebabkab oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Penanggungan ini menjadi mendapatkan akibat yang sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dialaksanakan oleh para pihak.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">6. PENANGGUNG dengan ini menyatakan, menjamin dan mengikat diri bahwa PENANGGUNG mempunyai kewenangan penuh dan sah (termasuk telah memperoleh izin yang diperlukan) untuk melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini serta memiliki harta benda dan kekayaan yang sah untuk pelaksanaan kewajibannya tersebut.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">7. Selama Hutang DEBITUR kepada BANK belum lunas, PENANGGUNG dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap BANK mengenai pelaksanaan yang tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan BANK berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap PENANGGUNG secara tersendiri maupun bersama-sama dengan DEBITUR dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan BANK sendiri.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">8. Suatu pernyataan atau penagihan BANK yang menunjukkan bahwa sesuatu jumlah sudah harus dibayarkan kepada BANK, akan merupakan bukti sempurna bahwa jumlah tersebut benar sudah harus dibayarkan kepada BANK, dan setiap penagihan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan proses-proses hukum dianggap telah disampaikan dengan baik apabila dikirimkan melalui surat-surat tercatat ke alamat PENANGGUNG yang tersebut diatas, dan dianggap bahwa surat tersebut diterima oleh PENANGGUNG dalam jangka waktu pos.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">9. Penanggungan ini berlaku terus, walaupun terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh perusahaan PERSEROAN atau juga perusahaan PENANGGUNG dan karenanya akan mencakup semua kewajiban-kewajiban yang diperoleh atau bertambah sesudah dan sebelum perubahan tersebut.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">10. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Perjanjian Penanggungan ini maka setiap istilah dalam Perjanjian Kredit memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Perjanjian Penanggungan ini. </span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sebaliknya dengan ini BANK menyatakan menyetujui dan menerima baik pernyataan dan janji-janji PENANGGUNG sebagaimana terurai diatas.</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">PENANGGUNG BANK </span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">PT. ARTHA MAKMUR PT. BANK JAYA ARTHA</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">Materai</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;">(…………………………) (…………………………….)</span></div><div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-35302128175244406092010-05-19T08:18:00.004+07:002010-05-19T08:38:02.842+07:00Pemindahan Dan Penyerahan Hak ( Cessie )<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKPTH&R%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype name="metricconverter" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iamas-microsoft-com:office:smarttags" name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:"Arial Narrow";
panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
h2
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:22.5pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:-22.5pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-bidi-font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
h3
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-bidi-font-weight:normal;}
h5
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:5;
font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-weight:normal;}
h6
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:22.5pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:-22.5pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:6;
font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-weight:normal;}
p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:22.5pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-22.5pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 1008.0pt;
margin:86.4pt 64.8pt 144.0pt 115.2pt;
mso-header-margin:35.3pt;
mso-footer-margin:144.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:2117675870;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:111716984;}
@list l0:level1
{mso-level-start-at:2;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:22.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:22.5pt;
text-indent:-22.5pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK ( CESSIE )<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak ( Cessie ) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, tanggal ____________________ oleh dan antara :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;">1. <b>Perseroan Terbatas PT. BERDIKARI, </b>berkedudukan di _____________________________, dalam hal ini diwakili oleh ________________________________________dalam kedudukannya selaku________________________________, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini mendapat persetujuan dari ____________________________, dalam kedudukannya selaku____________________________________, demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”)<b><o:p></o:p></b></span></div><div class="MsoBodyText"><b><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;"> <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><st1:metricconverter productid="2. PT"><span style="font-size: 12pt;">2. <b>PT</b></span></st1:metricconverter><b><span style="font-size: 12pt;">. BANK MULIATAMA</span></b><span style="font-size: 12pt;">, berkedudukan di </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 12pt;">Jakarta</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 12pt;"> dalam hal ini melalui cabangnya di …………………., beralamat di ………………………………………………………………………., yang diwakili oleh ………………………………………………………………………….,<b> </b>dalam kedudukannya sebagai karyawan pimpinan, demikian berdasarkan kuasa Direksi berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, ( untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA<b>” </b>)<b>,</b></span><br />
<a name='more'></a><span style="font-size: 12pt;"><b></b><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Sehubungan dengan Pengalihan Pinjaman Debitur milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti ternyata dalam Perjanjian Kredit tanggal ___________________, nomor ____________________, dan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Berikut Jaminan tanggal sebesar ___________________ (____________________________), yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisah dari akte cessie ini, maka dengan ditetapkan dan disetujui oleh dan antara para pihak sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><h5 align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></h5><h5 align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Pasal 1<o:p></o:p></span></h5><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Dengan ini PIHAK PERTAMA memindahkan dan menyerahkan (cessie) kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini menerangkan telah menerima pemindahan dan menyerahkan ini dari PEMINJAM :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Segala hak dengan nama apapun juga yang ada pada dan dapat dijalankan oleh PIHAK PERTAMA atas tagihan-tagihan PIHAK PERTAMA kepada debiturnya <b>menurut daftar tagihan, di bawah tangan, tertanggal ____________</b> ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini. Keseluruhan akan mencapai jumlah sebesar tidak kurang dari Rp. _____________________ (__________________________________). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: center; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: center; text-indent: -22.5pt;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 2<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Mulai hari ini apa yang dipindahkan dan diserahkan dengan akte ini menjadi hak dan tanggungannya PIHAK KEDUA, dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas Piutang sebagaimana tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada <b><u>hak tagih atas pokok dan bunga, pemberian jaminannya dan hak untuk mendapatkan pembayaran asuransi jaminan (bila ada).</u></b> Sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari PIHAK KEDUA, penagihan piutang-piutang baik yang kini maupun yang kelak dicessiekan kepada PIHAK KEDUA dengan ini boleh dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memakai nama PIHAK PERTAMA sendiri. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">PIHAK PERTAMA menjamin bahwa para debiturnya akan membayar seluruh tagihan piutangnya yang telah dicessiekan kepada PIHAK KEDUA dimana pembayaran dilakukan langsung masuk rekening PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><h6 align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></h6><h6 align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Pasal 3<o:p></o:p></span></h6><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tentang benar adanya ha-hak yang dipindahkan dan diserahkan dengan akta ini, dan bahwa hak-hak itu belum dipindahkan dan diserahkan kepada pihak lain, tidak dikenakan sitaan dan tidak dibebani dengan beban-beban apapun juga, karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal tersebut ;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA pula, baik sekarang maupun dikemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dari siapapun juga, yang menyatakan mempunyai hak telebih dahulu atas apa yang dipindahkan dan diserahkan itu, karena itu PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan mengenai hal tersebut <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><h6><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;"> <o:p></o:p></span></h6><h6 align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Pasal 4<o:p></o:p></span></h6><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">a. Laporan bulanan seluruh piutang PIHAK PERTAMA kepada debiturnya yang dialihkan kepada PIHAK KEDUA dengan informasi terperinci mengenai nama si berhutang - plafond awal - jumlah yang sudah dibayar - tanggal jatuh waktu - sisa saldo yang masih terhutang oleh si berhutang.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;"> Laporan ini harus diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya …………………. hari sejak berakhirnya bulan yang bersangkutan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Neraca-neraca keuangan serta data-data informasi lainnya sehubungan dengan perusahaan PIHAK PERTAMA.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PIHAK PERTAMA setuju bahwa seseorang wakil dari PIHAK KEDUA dapat selalu pada jam kerja, selama PIHAK PERTAMA masih berhutang pada PIHAK KEDUA (baik lagsung maupun tidak langsung) untuk memeriksa dan membuat catatan-catatan dari buku-buku perusahaan PIHAK PERTAMA.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 5<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tentang sah dan adanya hak-hak yang dicessiekan dengan akte dan bersedia menggantikan setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak terbayarnya tagihan-tagihan piutang oleh para debitur PIHAK PERTAMA.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 6<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Ongkos-ongkos mengenai pelaksanaan pemindahan dan penyerahan hak ini, termasuk biaya-biaya untuk menagihkan tagihan piutang/receivable PIHAK PERTAMA yang dengan ini sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan dan pembayarannya PIHAK PERTAMA.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 7<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam akte ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari akte ini dan dengan tidak adanya kekuasaan-kekuasaan mana, akte ini tidak dibuat, karena kekuasaan-kekuasaan mana tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 8<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ____________________, namun tidak mengurangi hak dan wewenang PIHAK KEDUA untuk memohon pelaksanaan (Eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan Hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini di muka Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;"><tbody>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 233.9pt;" valign="top" width="312"><h3><span style="font-family: "Times New Roman";">PIHAK PERTAMA<span style="color: black;"><o:p></o:p></span></span></h3></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><h3><span style="color: black; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></h3></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><h3><span style="font-family: "Times New Roman";">PIHAK KEDUA<span style="color: black;"><o:p></o:p></span></span></h3></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 233.9pt;" valign="top" width="312"><h2><span style="color: black; font-family: "Times New Roman"; text-decoration: none;">PT. BERDIKARI<o:p></o:p></span></h2></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><h2><i><span style="color: black; font-family: "Times New Roman"; font-weight: normal;"><o:p><span style="text-decoration: none;"> </span></o:p></span></i></h2></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><h2><span style="color: black; font-family: "Times New Roman"; text-decoration: none;">PT. BANK MULIATAMA<o:p></o:p></span></h2></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">(………………….)<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">(………………….)<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">(…………………………..)<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 184.25pt;" valign="top" width="246"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-30123863800892091322010-05-19T08:03:00.002+07:002010-05-19T08:41:51.699+07:00SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA BLOKIR/ DEBET<div style="text-align: center;"><b>SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA BLOKIR/ DEBET</b></div><br />
<br />
<br />
Yang bertanda tangan dibawah ini :<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Perseroan Terbatas ......................................... berkedudukan di ................................, Jalan ............................................................................ yang diwakili oleh tuan ............................................ dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama perseroan, demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA,<br />
<br />
Bahwa untuk menjamin:<br />
pemenuhan salah kewajiban Perseroan Terbatas ............................................... selaku ................................................................... sebagaimana ternyata dalam Perjanjian ......................................... Nomor .................................... tanggal ............................................. ;<br />
<br />
Dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada :<br />
<br />
..................................................., berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabangnya di ............................................, Jalan ________________________, untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA/BANK,<br />
<br />
-------------------------------------------------- KHUSUS ----------------------------------------------<br />
<br />
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan blokir atas rekening tabungan/giro milik PEMBERI KUASA yang ada pada PENERIMA KUASA/BANK sebagai berikut :<br />
<br />
Nomor rekening :<br />
Atas Nama : <br />
Sebesar :<br />
<br />
serta pada setiap waktu dan/atau waktu yang telah ditetapkan oleh PENERIMA KUASA/BANK sendiri untuk mendebet/mencairkan terlebih dahulu rekening tabungan/giro milik PEMBERI KUASA yang ada pada BANK tersebut bilamana PEMBERI KUASA telah memenuhi salah satu dan/atau seluruh kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut:<br />
<br />
• -<br />
• -<br />
• -<br />
<br />
Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun sebelum terlaksana maksud pemberian kuasa ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.<br />
<br />
Demikian surat persetujuan dan kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.<br />
<br />
............................................., tanggal .......................................<br />
<br />
PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA<br />
PT. <br />
<br />
<br />
<br />
Meterai Rp. 6.000,- <br />
+ stempel perseroan<br />
<br />
<br />
(..................................) (.....................................)Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-28531640563918547722010-05-19T07:54:00.001+07:002010-05-19T08:43:28.238+07:00Draft Perjanjian Kredit Investasi<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKPTH&R%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iamas-microsoft-com:office:smarttags" name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Arial Narrow";
panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
h2
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-bidi-font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
h3
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
font-weight:normal;
font-style:italic;
mso-bidi-font-style:normal;}
p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:42.55pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-21.25pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:40.5pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-18.0pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial Narrow";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 936.0pt;
margin:86.4pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;
mso-header-margin:28.8pt;
mso-footer-margin:43.2pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:-2;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-1;}
@list l0:level1
{mso-level-start-at:0;
mso-level-text:*;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
margin-left:0cm;
text-indent:0cm;}
@list l1
{mso-list-id:113793236;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:1267361470;}
@list l1:level1
{mso-level-start-at:2;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:156893894;
mso-list-template-ids:-2070927776;}
@list l2:level1
{mso-level-start-at:13;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2:level2
{mso-level-start-at:2;
mso-level-text:"%1\.%2\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2:level3
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2:level4
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2:level5
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l2:level6
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l2:level7
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l2:level8
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l2:level9
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\.";
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-90.0pt;}
@list l3
{mso-list-id:366374691;
mso-list-template-ids:-806301266;}
@list l3:level1
{mso-level-start-at:9;
mso-level-tab-stop:21.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:21.0pt;
text-indent:-21.0pt;}
@list l3:level2
{mso-level-start-at:2;
mso-level-text:"%1\.%2\.";
mso-level-tab-stop:21.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:21.0pt;
text-indent:-21.0pt;}
@list l3:level3
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l3:level4
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l3:level5
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l3:level6
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l3:level7
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l3:level8
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l3:level9
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l4
{mso-list-id:371542280;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-85439962;}
@list l4:level1
{mso-level-start-at:7;
mso-level-text:"%1\.11";
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;
text-decoration:none;
text-underline:none;}
@list l5
{mso-list-id:1258827626;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698703;}
@list l5:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l6
{mso-list-id:1364399948;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698703;}
@list l6:level1
{mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l7
{mso-list-id:1571387269;
mso-list-template-ids:464315154;}
@list l7:level1
{mso-level-start-at:7;
mso-level-tab-stop:24.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:24.75pt;
text-indent:-24.75pt;}
@list l7:level2
{mso-level-start-at:2;
mso-level-text:"%1\.%2\.";
mso-level-tab-stop:24.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:24.75pt;
text-indent:-24.75pt;}
@list l7:level3
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l7:level4
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l7:level5
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l7:level6
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l7:level7
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l7:level8
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l7:level9
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l8
{mso-list-id:1940484732;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-774705466;}
@list l8:level1
{mso-level-start-at:6;
mso-level-text:"6\.%1\.";
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;
text-decoration:none;
text-underline:none;}
@list l9
{mso-list-id:2146383372;
mso-list-template-ids:1431326752;}
@list l9:level1
{mso-level-start-at:7;
mso-level-tab-stop:19.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:19.5pt;
text-indent:-19.5pt;}
@list l9:level2
{mso-level-start-at:9;
mso-level-text:"%1\.%2\.";
mso-level-tab-stop:19.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:19.5pt;
text-indent:-19.5pt;}
@list l9:level3
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l9:level4
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l9:level5
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l9:level6
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l9:level7
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.";
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-54.0pt;}
@list l9:level8
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l9:level9
{mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\.";
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-72.0pt;}
@list l0:level1 lfo1
{mso-level-start-at:1;
mso-level-number-format:bullet;
mso-level-numbering:continue;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
mso-level-legacy:yes;
mso-level-legacy-indent:18.0pt;
mso-level-legacy-space:0cm;
margin-left:40.5pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 16pt;">PERJANJIAN KREDIT<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 10.5pt;">Nomor : <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Perjanjian Kredit ini (yang selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal ____________________________, oleh dan antara<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
<a name='more'></a><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-size: 11pt;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">perseroan terbatas<b> PT. SURYA BAGASKARA SEJAHTERA</b>, berkedudukan di Samarinda</span><span style="font-size: 11pt;">, beralamat di Jalan Puri Agung Nomor 09 RT. 005 RW. 05 Kelurahan Bugis Selatan, Samarinda Tengah, dalam hal ini diwakili oleh <b>Tuan Andi Astana </b>, dalam kedudukannya selaku <i>Direktur Utama</i> perseroan, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini memperoleh persetujuan dari <b>Tuan Joko Andari</b>, dalam kedudukannya selaku <i>Komisaris Utama</i> , (untuk selanjutnya disebut <b>“PEMINJAM”)</b><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-size: 11pt;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">perseroan terbatas <b>P.T. BANK KEMAKMURAN Tbk</b>, berkedudukan di Jakarta (dalam hal ini melalui cabang Balikpapan, di Jalan Jendral Sudirman Komplek Sea View Blok C-12a-14), dalam hal ini diwakili oleh <b>Tuan Luthfie Ananta Bagaskara</b>, <i>Assistant Vice President</i><b>, </b> dalam kedudukannya sebagai karyawan pimpinan, demikian berdasarkan kuasa Direksi berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut <b>“BANK”)</b><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Bahwa <b>BANK</b> dan <b>PEMINJAM</b> telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 1<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">FASILITAS KREDIT<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.1. JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU FASILITAS<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) adalah :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 26.7pt;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jenis Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 191.35pt;" valign="top" width="255"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jangka Waktu<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 5cm;" valign="top" width="189"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jumlah<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 191.35pt;" valign="top" width="255"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 5cm;" valign="top" width="189"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 4cm;" valign="top" width="151"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">PINJAMAN INVESTASI <o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 191.35pt;" valign="top" width="255"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">30 (tiga puluh) bulan termasuk <i>grace period</i> selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini sehingga akan berakhir pada tanggal <o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 5cm;" valign="top" width="189"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">Rp. 6.000.000.000,- <o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">( Enam milyar rupiah)<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">sehingga seluruh jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM adalah Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah) namun demikian BANK mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengadakan perubahan atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut, dimana jumlah yang menjadi kewajiban PEMINJAM kepada BANK adalah jumlah berdasarkan perhitungan-perhitungan BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.2. PERUBAHAN MATA UANG PINJAMAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Apabila berdasarkan pertimbangan BANK perlu dilakukan perubahan mata uang pinjaman, maka dengan pemberitahuan tertulis BANK kepada PEMINJAM, BANK dapat dan berhak, sewaktu-waktu, atas pertimbangannya sendiri, melakukan perubahan atau mengubah dan/atau penambahannya yang akan atau telah ditarik oleh PEMINJAM. Bersama ini PEMINJAM menyatakan persetujuannya atas perubahan mata uang pinjaman ini yang mungkin dilakukan oleh BANK. Perubahan mata uang ini tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan / gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat perubahan mata uang pinjaman tersebut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM setuju bahwa perubahan mata uang pinjaman dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku dan/atau ditetapkan oleh BANK pada hari dimana perubahan tersebut dilakukan. Fluktuasi kurs mata uang pinjaman yang timbul sehubungan dengan dilakukannya perubahan berdasarkan ketentuan ini adalah menjadi resiko dan tanggung jawab PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Apabila terjadi perubahan yang dimaksud pada ketentuan 1.2. ini maka dalam jumlah Fasilitas Kredit menjadi lebih besar dari jumlah yang disebut dalam ketentuan 1.1. di atas, maka PEMINJAM wajib mengembalikan kelebihan jumlah fasilitas tersebut dalam jangka waktu dan cara yang ditentukan BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.3. PENARIKAN FASILITAS KREDIT<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;"> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><b><span style="font-size: 11pt;">A. JANGKA WAKTU PENARIKAN</span></b><span style="font-size: 11pt;">. Jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit ini adalah sejak tanggal ___________________, dan akan berakhir pada tanggal _________________ (dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 12. Perjanjian ini). Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari BANK setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari PEMINJAM. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 22.5pt;"><b><span style="font-size: 11pt;">B. CARA PENARIKAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">1) Bila PEMINJAM hendak melakukan penarikan dana atas Fasilitas Kredit PEMINJAM wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis atau menyerahkan bukti penarikan kepada BANK yang memberitahukan pinjaman dan tanggal penarikan yang dikehendaki, tanggal mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja setelah BANK menerima pemberitahuan tersebut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">2) (Tiap) Penarikan Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit, pada hari kerja dan jam kerja BANK yang disetujui bersama oleh BANK dan PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atau mengatur kembali (Rescheduling) penarikan Fasilitas Kredit tersebut. Penundaan atau pengaturan kembali mana tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat penundaan atau pengaturan kembali penarikan Fasilitas Kredit tersebut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Selain itu BANK juga mempunyai hak untuk sewaktu-waktu membatalkan Fasilitas Kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMINJAM. Atas segala akibat yang (mungkin) timbul sehubungan dengan pembatasan Fasilitas Kredit tersebut tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat pembatalan jumlah Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 11pt;">C. BUKTI PENARIKAN</span></b><span style="font-size: 11pt;">. Untuk (tiap) penarikan, PEMINJAM, wajib dan akan menyerahkan pada BANK, media penarikan berupa </span><b><i><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt;">Surat Promes dengan jangka waktu maksimum ____ bulan </span></i></b><b><i><span style="font-size: 11pt;"> </span></i></b><span style="font-size: 11pt;">dan/atau tanda terima uang oleh nasabah (<i>Customer Acknowledgement Receipt/CAR)</i> atau media penarikan lainnya yang diminta oleh BANK dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh BANK, media-media penarikan mana akan menjadi bukti bagi BANK mengenai telah diterimanya uang oleh PEMINJAM dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya media-media penarikan seperti tersebut di atas, maka Perjanjian ini dapat juga dianggap sebagai Tanda Terima Uang untuk sejumlah penuh Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.4. PEMBUKTIAN HUTANG<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka PEMINJAM dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Kredit dari Bank dengan jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 1.1. di atas, jumlah mana belum termasuk bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. PEMINJAM dan BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.5. PEMBAYARAN KEMBALI</span></b><span style="font-size: 11pt;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">A. Pembayaran kembali akan dilakukan oleh PEMINJAM kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut (dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 12) :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45.9pt;" valign="top" width="61"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 108.35pt;" valign="top" width="144"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 318.95pt;" valign="top" width="425"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Pembayaran kembali<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45.9pt;" valign="top" width="61"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 108.35pt;" valign="top" width="144"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 318.95pt;" valign="top" width="425"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45.9pt;" valign="top" width="61"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 108.35pt;" valign="top" width="144"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PINJAMAN INVESTASI<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 318.95pt;" valign="top" width="425"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-size: 11pt;">Dilakukan dengan cara mengangsur dalam 24</span><span style="font-size: 11pt;"> (dua puluh empat) <span style="color: black;">kali angsuran secara bulanan, jumlah angsuran ditentukan dengan cara pro rata basis atau <i>simple interest</i> sesuai jumlah yang ditarik yang akan diatur dalam <i>schedule</i> (jadwal pembayaran kembali) terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dimana jumlah angsuran tersebut belum termasuk perhitungan bunga</span><o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45.9pt;" valign="top" width="61"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 108.35pt;" valign="top" width="144"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 318.95pt;" valign="top" width="425"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-size: 11pt;">Angsuran bulanan tersebut harus dibayar secara tertib dan berturut-turut oleh <b>PEMINJAM</b> kepada <b>BANK</b>, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasinya seluruh hutang dari <b>PEMINJAM</b>.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45.9pt;" valign="top" width="61"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 108.35pt;" valign="top" width="144"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 318.95pt;" valign="top" width="425"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">B. Setiap pembayaran pertama-tama akan diperuntukkan bagi pembayaran ongkos-ongkos, bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok, kemudian untuk denda yang belum dibayarkan dan kemudian untuk pinjaman pokok yang terhutang dan harus dibayarkan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.6. BUNGA<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">A. Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas Kredit ini, PEMINJAM wajib membayar bunga kepada BANK sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 162pt;" valign="top" width="216"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jumlah Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Bunga<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 162pt;" valign="top" width="216"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 162pt;" width="216"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">PINJAMAN INVESTASI<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">Rp. 6.000.000.000,-<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">(enam milyar rupiah)<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 137.7pt;" valign="top" width="184"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">12,5 % p.a.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">(dua belas koma </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">lima</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;"> persen) <o:p></o:p></span></div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">B. Namun demikian BANK mempunyai hak dan bersama ini diberi persetujuan dan kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah ketentuan besarnya suku bunga tersebut sesuai perkembangan keadaan pasar, perubahan suku bunga mana pasti disetujui oleh PEMINJAM, dan BANK akan memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">C. Tanggal pembayaran bunga adalah bersamaan dengan tanggal jatuh tempo angsuran pokok pinjaman setiap bulan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">D. Bunga tersebut di atas terhutang oleh PEMINJAM sejak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK sesuai dengan jumlah hari yang telah berlalu, dihitung atas dasar bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enampuluh) hari, dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK pada setiap tanggal pembebanan bunga.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.7. KOMISI DAN FEE<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM setuju untuk membayar uang komisi dan fee sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;" valign="top" width="37"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 144pt;" valign="top" width="192"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jenis Komisi<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 94.5pt;" valign="top" width="126"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Besarnya<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 122.25pt;" valign="top" width="163"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Cara Pembayaran<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;" valign="top" width="37"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 144pt;" valign="top" width="192"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 94.5pt;" valign="top" width="126"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 122.25pt;" valign="top" width="163"><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;" valign="top" width="37"><div class="MsoNormal"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 144pt;" valign="top" width="192"><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">PINJAMAN INVESTASI<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120"><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">Provisi<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 94.5pt;" valign="top" width="126"><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">0,5 % p.a.<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 122.25pt;" valign="top" width="163"><div class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">Ditarik sekaligus dimuka<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.8. BUNGA DENDA.<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Bilamana PEMINJAM tidak atau gagal membayar lunas suatu pinjaman. bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban PEMINJAM untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada saat itu) PEMINJAM wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Besarnya bunga denda adalah :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">(a) Bilamana jumlah uang yang tidak atau gagal dibayar adalah dalam rupiah, sebesar _______ % ( ______ __________________ persen) di atas bunga yang berlaku dari bunga yang tertunggak dan/atau jumlah uang yang tidak atau gagal dibayar tersebut ; dan atau<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent">(b) Bilamana jumlah uang tidak atau lalai dibayar adalah dalam mata uang _________________, sebesar _______ % ( ______________________ persen) di atas bunga yang berlaku dari bunga yang tertungggak dan/atau jumlah uang yang tidak atau gagal dibayar tersebut. </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal jumlah uang yang bersangkutan tidak atau lalai dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat, dan wajib dibayar dengan sekaligus lunas oleh PEMINJAM seketika ditagih oleh BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">1.9. PEMBUKUAN.<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK pada kantor / cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini, akan tetapi PEMINJAM setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain, baik yang berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 2.<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KUASA MENDEBET REKENING<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM bersama ini memberi kuasa, kekuasaan dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK sendiri khusus untuk mendebet rekening PEMINJAM pada BANK, baik rekening/account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama ini PEMINJAM memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama PEMINJAM tersebut) dan/atau rekening/account lain berupa apapun, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan ditetapkan sendiri oleh BANK dan menggunakan/ memakai jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, media-media penarikan lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM pada BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 3<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK pada PEMINJAM akan digunakan oleh PEMINJAM untuk keprluan ( -keperluan) sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.9pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Jenis Fasilitas<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 324.9pt;" valign="top" width="433"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Keperluan<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.9pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 324.9pt;" valign="top" width="433"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.9pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PINJAMAN INVESTASI <o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 324.9pt;" valign="top" width="433"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Pembiayaan Kantor dan Workshop<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 4<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">SYARAT PENARIKAN PINJAMAN<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini, BANK baru wajib memberikan pinjaman kepada PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini bila PEMINJAM paling tidak telah memenuhi, seperti namun tidak terbatas pada, syarat-syarat :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">4.1. BANK telah menerima dokumen-dokumen (semua dengan bentuk dan ini yang disetujui BANK dan dalam hal yang diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjukkan pada BANK saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut) sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2">A. Dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 5 butir 5.1. Perjanjian ini, yaitu termasuk akta pendirian dan/atau anggaran dasar yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari ini, berikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan oleh instansi yang berwajib terhadap anggaran dasar tersebut dan perubahan-perubahannya, berikut pula salinan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dimana diangkat Direksi atau Komisaris Peminjam yang sekarang menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau persetujuan komisaris bila disyaratkan dalam anggaran dasar.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">B. Asli </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;"> kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PEMINJAM kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama PEMINJAM melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian (-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikut contoh tandatangan orang-orang tersebut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">C. Salinan </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;"> izin usaha perdagangan dan/atau surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh PEMINJAM dalam menjalankan usahanya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">D. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada kontraktor yang ditunjuk.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">E. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang-barang yang dijadikan Jaminan dan/atau Perjanjian (-perjanjian) jaminan yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">4.2. Semua Perjanjian (-perjanjian Jaminan telah ditandatangani dan dalam bentuk dan isi yang disetujui BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">4.3. PEMINJAM tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 5<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMINJAM<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.1. KEWENANGAN BERTINDAK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM tidak sedang dan tidak akan dicabut kewenangan bertindaknya menurut hukum, dan Anggaran Dasar PEMINJAM telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan tertanggal 26 Juni 2000 nomor C-12420 HT.01.04 TH.2000 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor ___________ tertanggal ___________ dan Tambahan Berita Negara Nomor ________ ; dokumen-dokumen mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.2. KEKUATAN PERJANJIAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrument yang timbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai akibatnya, adalah sah dan mengikat PEMINJAM serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pembuatan, Penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain seperti yang dimaksud di atas tidak melanggar suatu perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau anggaran dasar PEMINJAM atau perjanjian lain dimana PEMINJAM merupakan pihak di dalamnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.3. TIDAK ADA TUNTUTAN / SENGKETA<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa maupun tuntutan terhadap PEMINJAM maupun barang-barang yang dijadikan Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas Kredit ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.4. LAPORAN KEUANGAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau dibuat oleh PEMINJAM sendiri (yang telah dinyatakan “sah” oleh PEMINJAM) adalah benar, tepat dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuangan PEMINJAM yang sebenarnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.5. PERIJINAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh PEMINJAM. Ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan wewenang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh PEMINJAM apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun belum seluruh pinjaman dibayar lunas oleh PINJAMAN.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.6. PAJAK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM tidak mempunyai tunggakan-tunggakan pajak, kecuali yang diperkenankan oleh perundang-undangan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">5.7. KEPAILITAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran <i>(surseance van betaling)</i> terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 6<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMINJAM<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Kecuali ditentukan lain oleh BANK, PEMINJAM wajib :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">6.1. Menggunakan Fasilitas Kredit seperti yang disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini..<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">6.2. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas, mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit yang diuraikan dalam dokumen (-dokumen) Bukti Hak Kepemilikan dan/atau Perjanjian (-perjanjian Jaminan, terhadap resiko kebakaran dan/atau resiko lain yang ditetapkan oleh BANK pada perusahaan asuransi serta untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada <i>Banker’s Clause)</i> yang ditentukan oleh BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">6.3. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi PEMINJAM serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan, dan (b) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">6.4. Memberikan pada BANK segala informasi/ keterangan/ data-data (seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan PEMINJAM (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha PEMINJAM, (b) bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha PEMINJAM bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan PEMINJAM, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">6.5. Menyerahkan pada BANK :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Laporan Keuangan Tahunan (Audited), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, segera setelah diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun fiscal yang bersangkutan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Laporan Keuangan Semesteran (House Figures) segera setelah diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak Penghasilan (SPT-PPh) yang bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="font-size: 11pt;">6.6.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span lang="SV" style="font-size: 11pt;">Melakukan transaksi perbankan di Bank KEMAKMURAN<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 7<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PEMBATASAN-PEMBATASAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang timbul sehubungan dan berkaitan dengannya, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PEMINJAM tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset PEMINJAM, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PEMINJAM, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 24.75pt; text-align: justify; text-indent: -24.75pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Menjaminkan / mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan PEMINJAM kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan / mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PEMINJAM untuk membayar atas </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;">- </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;"> yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PEMINJAM seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">7.7. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham, dan nilai saham PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">7.8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 19.5pt; text-align: justify; text-indent: -19.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.9.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Melakukan merger atau akuisisi.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.10. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham PEMINJAM baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">7.11</span><span style="font-size: 11pt;">. Melakukan <i>fixed asset financing.</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 8<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar dan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas kepada, biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula pajak (seperti, namun tidak terbatas pada bea meterai) daripada Perjanjian ini (termasuk segala perubahan dan/atau penambahannya) menjadi tanggungan PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain yang mengakibatkan bertambahnya biaya (seperti namun tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Maka sejak tanggal permintaan BANK, PEMINJAM wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 9<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-align: justify; text-indent: -22.5pt;"><span style="font-size: 11pt;">9.1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (-pinjaman), bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah yang wajib, maka PEMINJAM menyerahkan pada BANK Jaminan (-jaminan), yang pengalihan dan kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk dan ini yang memuaskan BANK termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang diasuransikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, yaitu :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 27.9pt;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 211.5pt;" valign="top" width="282"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Jaminan :<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 239.4pt;" valign="top" width="319"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 450.9pt;" valign="top" width="601"><div class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Hak Tanggungan peringkat I atas tanah dan bangunan atas :<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 450.9pt;" valign="top" width="601"><div class="MsoNormal" style="margin-left: 17.1pt; text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 450.9pt;" valign="top" width="601"><div class="MsoNormal" style="margin-left: 17.1pt; text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="page-break-inside: avoid;"> <td colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 450.9pt;" valign="top" width="601"><div class="MsoNormal" style="margin-left: 17.1pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Kesemuanya berikut dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya.<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 211.5pt;" valign="top" width="282"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 239.4pt;" valign="top" width="319"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21pt; text-align: justify; text-indent: -21pt;"><span style="font-size: 11pt;">9.2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Bank berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-ketentuan di atas.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 10<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KOMPENSASI<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">10.1. Kewajiban PEMINJAM untuk membayar kembali hutangnya pada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh PEMINJAM TANPA peminjam berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan / piutang dagang PEMINJAM terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">10.2. PEMINJAM menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang PEMINJAM pada BANK (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini, PEMINJAM dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam Pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 11<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">PENGALIHAN HAK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahan dan/atau penambahannya) kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM; menyimpang dari hal dimuka, PEMINJAM tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajibannya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 12<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KELALAIAN<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan 1.1. di atas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari PEMINJAM terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa PEMINJAM melalaikan kewajibannya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.2. Bilamana menurut BANK, PEMINJAM tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenan dengan Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.3. Jika suatu pernyataan, </span><st1:city><st1:place><span style="font-size: 11pt;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 11pt;"> keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.4. Apabila semata menurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas PEMINJAM mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan PEMINJAM tidak dapat membayar hutangnya lagi.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.5. Bilamana PEMINJAM atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang-hutang PEMINJAM (untuk selanjutnya disebut juga PENJAMIN) berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (“surseance van betaling”) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap PEMINJAM dan/atau terhadap PENJAMIN kepada instansi yang berwenang.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.6. Bilamana PEMINJAM atau PENJAMIN dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana PEMINJAM atau PENJAMIN adalah suatu perusahaan) <i>Casu Quo </i>meninggal dunia atau menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan (“<i>Onder Currated Gesteld”).</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.7. Bilamana kekayaan PEMINJAM atau PENJAMIN seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan PEMINJAM atau PENJAMIN dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.8. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.9. Apabila PEMINJAM atau PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinja������ng atau pemberian kredit dimana PEMINJAM atau PENJAMIN adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada BANK dan/atau pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">12.10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">12.11. Apabila nilai asset/kekayaan milik PEMINJAM menurut penilaian BANK menurun.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 13<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.1 Jumlah Kredit berikut seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ini wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK, selambat-lambatnya pada tanggal <u> </u> ___________________________. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas <i>"non revolving"</i> dimana setiap pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit ini tidak dapat ditarik atau dipergunakan kembali oleh PEMINJAM. (<i>On Liquidation Basis</i>) <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">PEMIINJAM bersedia untuk dilakukan penilaian <i>(appraisal)</i> ulang atas tanah dan bangunan gedung setelah selesai dibangun.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM wajib menyerahkan copy laporan rekening Koran bulan di bank lain setiap 3 (tiga) bulan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM wajib melakukan transfer pembayaran kewajiban ke BANK 1(satu) minggu sebelum jatuh tempo tanggal kewajiban angsuran dan pokok ke rekening giro PEMINJAM di BANK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -1cm;"><span style="font-size: 11pt;">13.6.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM wajib mengaktifkan mutasi rekening di BANK atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sehubungan dengan aktivitas usaha PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">Pasal 14<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">KETENTUAN PENUTUP<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 40.5pt; text-align: justify; text-indent: -40.5pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.1. PEMINJAM dengan ini menyatakan bahwa PEMINJAM tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang dan yang akan diadakan kelak.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.3. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.4. Dalam hal ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang- undangan maka bila menurut penilaian BANK ketidakberlakuan pasal yang bersangkutan tidak membahayakan kepentingan BANK maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini..<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.5. Dalam hal terjadi atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh PEMINJAM.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.6. Mengenai Perjanjian ini PEMINJAM dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata </span><st1:country-region><st1:place><span style="font-size: 11pt;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 11pt;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.7. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik </span><st1:country-region><st1:place><span style="font-size: 11pt;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 11pt;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -27pt;"><span style="font-size: 11pt;">14.8. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik </span><st1:country-region><st1:place><span style="font-size: 11pt;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 11pt;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 33.75pt;"><tbody>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">PEMINJAM,<o:p></o:p></span></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">BANK,<o:p></o:p></span></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><div class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 11pt;">PT. SURYA BAGASKARA SEJAHTERA<o:p></o:p></span></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 11pt;">PT. BANK KEMAKMURAN, Tbk.<o:p></o:p></span></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;">Materai Rp. 6.000,-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><h2 align="left" style="text-align: left;">Andi Astana</h2></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Joko Andari<o:p></o:p></span></u></b></div></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><div class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 11pt;">Luthfie Ananta Bagaskara<o:p></o:p></span></u></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 163.05pt;" valign="top" width="217"><h3 align="left" style="text-align: left;">Direktur Utama</h3></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 127.55pt;" valign="top" width="170"><h3>Komisaris Utama</h3></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 155.95pt;" valign="top" width="208"><h3>Branch Manager</h3></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-84967191936726137842010-04-27T13:48:00.002+07:002010-05-19T08:48:57.449+07:00Tentang Materai<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:"Book Antiqua";
panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:"Monotype Sorts";
mso-font-alt:Symbol;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Book Antiqua";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
h1
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.75pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-18.0pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
mso-list:l11 level1 lfo1;
tab-stops:list 17.75pt;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-language:AR-SA;
font-style:italic;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Book Antiqua";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:-.25pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoSubtitle, li.MsoSubtitle, div.MsoSubtitle
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:98.25pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:-22.5pt;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-list:l15 level1 lfo3;
tab-stops:list 98.25pt;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:bold;
font-style:italic;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:35.5pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:21832532;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1889703062 67698689 -745631746 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l0:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:107.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:107.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l0:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:-36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:-36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:0cm;
mso-level-number-position:right;
margin-left:0cm;
text-indent:-9.0pt;}
@list l0:level4
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1
{mso-list-id:212814601;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:2136526368 67698689 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l1:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:180.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:180.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l1:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:315573584;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:2031239212 -231593390 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l2:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l2:level2
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:108.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:108.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:"Monotype Sorts";
color:windowtext;}
@list l3
{mso-list-id:340357032;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:2074094080 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l3:level1
{mso-level-start-at:8;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:47.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:47.75pt;
text-indent:-24.0pt;}
@list l4
{mso-list-id:439298365;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-1498107944 1928237512 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l4:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:-36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:-36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l5
{mso-list-id:442960951;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-1409278740 1172079084 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l5:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:237.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:237.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l5:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:111.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:111.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l6
{mso-list-id:582834463;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698689;}
@list l6:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l7
{mso-list-id:628442245;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-1023535622 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l7:level1
{mso-level-start-at:6;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:47.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:47.75pt;
text-indent:-24.0pt;}
@list l8
{mso-list-id:645471883;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-152521522 -1708090064 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l8:level1
{mso-level-number-format:alpha-upper;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l9
{mso-list-id:716245096;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1305518750 -766457690 -441822136 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l9:level1
{mso-level-start-at:2;
mso-level-tab-stop:124.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:124.75pt;
text-indent:-36.75pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l9:level2
{mso-level-start-at:3;
mso-level-number-format:alpha-upper;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l10
{mso-list-id:732853495;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:135400680 172933440 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l10:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:198.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:180.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l10:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l11
{mso-list-id:801777521;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:899343156 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l11:level1
{mso-level-number-format:alpha-upper;
mso-level-style-link:"Heading 1";
mso-level-tab-stop:17.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:17.75pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l12
{mso-list-id:1005285372;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-332118418 -231593390 1735977914 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l12:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l12:level2
{mso-level-start-at:2;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:-36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:-36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l13
{mso-list-id:1157186191;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698689;}
@list l13:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l14
{mso-list-id:1258950029;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:914682714 172933440 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l14:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:198.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:180.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l15
{mso-list-id:1391343515;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-417928348 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l15:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:98.25pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:98.25pt;
text-indent:-22.5pt;}
@list l15:level2
{mso-level-tab-stop:135.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:135.0pt;
text-indent:-23.25pt;}
@list l16
{mso-list-id:1405179603;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:710463610 1172079084 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l16:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:198.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:198.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l17
{mso-list-id:1476802298;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:582653904 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l17:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l17:level2
{mso-level-tab-stop:131.25pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:131.25pt;
text-indent:-23.25pt;}
@list l18
{mso-list-id:1530802294;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-807135994 946907324 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l18:level1
{mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l19
{mso-list-id:1737433443;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-171780824 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;}
@list l19:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:107.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:107.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l20
{mso-list-id:1876501617;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:2136526368 -231593390 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l20:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:198.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:180.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l20:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l21
{mso-list-id:1884318954;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1332800778 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l21:level1
{mso-level-start-at:5;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:54.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:54.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l21:level2
{mso-level-start-at:3;
mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:68.4pt;
text-indent:-14.4pt;
font-family:Symbol;}
@list l21:level3
{mso-level-start-at:3;
mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:117.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:4.0cm;
text-indent:-14.4pt;
font-family:Symbol;}
@list l22
{mso-list-id:2063938386;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1889703062 -231593390 -745631746 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l22:level1
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%1\)";
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l22:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:-36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:-36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l22:level3
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:0cm;
mso-level-number-position:right;
margin-left:0cm;
text-indent:-9.0pt;}
@list l22:level4
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:36.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoSubtitle" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="color: black; font-style: normal; text-decoration: none;"><span style="color: black;">A.</span><span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-style: normal; text-decoration: none;">PENGERTIAN <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span style="color: black;">Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik </span><st1:country-region><st1:place><span style="color: black;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
<a name='more'></a><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan. <o:p></o:p></span></div><h1 style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm;"><span style="color: black; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none;"><o:p> </o:p></span></h1><div class="MsoHeader"><br />
</div><h1 style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="color: black; font-style: normal; text-decoration: none;">B.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-style: normal; text-decoration: none;">DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: normal; margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2"><span style="color: black;">Peraturan mengenai Bea Meterai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-undang No.13 tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai (“<b>UUBM</b>”) untuk menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 (<i>zegelverordening 1921</i>). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: normal; margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2"><span lang="SV" style="color: black;">Sedangkan pelaksanaan UUBM diatur dalam:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18.25pt;"><span lang="SV" style="color: black;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tertanggal 20 April 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2000 (“<b>PP No.24/2000</b>”).<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="color: black;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Keputusan Menteri Keuangan No.133b/KMK.04/2000 tertanggal 28 April 2000 tentang pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain (“<b>Kep No.133b/2000</b>”).<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="color: black;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-29/PJ.5/2000 tertanggal 20 Oktober 2000 tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai. <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><b><span style="color: black;">C.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="color: black;">HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="SV" style="color: black;">C.1<i>. </i>DOKUMEN YANG DIKENAKAN BEA METERAI<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt; text-indent: 0.2pt;"><span style="color: black;">Menurut pasal 1 sampai dengan pasal 5 PP No.24/2000, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Akta Notaris termasuk salinannya; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan yaitu: <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">surat-surat biasa dan surat-surat kerumah-tanggaan<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-indent: -18.5pt;"><span style="color: black;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> yang memuat jumlah uang, termasuk didalamnya:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Yang menyatakan penerimaan uang;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(iii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(iv)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">f.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> berharga seperti </span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">wesel</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> , promes dan aksep<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">g.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Cek dan Bilyet Giro <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">h.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam </span></span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> kolektif :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.75pt;"><span style="color: black;">Terhadap seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam butir a sampai dengan h dikenakan Bea Meterai dengan tarif sesuai daftar yang termuat dalam Lampiran. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.75pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="SV" style="color: black;">C.2. DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 36pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt; text-indent: 0.2pt;"><span lang="SV" style="color: black;">Menurut pasal 4 PP No.24/2000, dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai adalah:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Dokumen yang berupa:<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;"> Penyimpanan Barang;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Konosemen;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">(iii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Surat Angkutan Penumpang dan Barang;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 81.65pt; text-indent: -27.65pt;"><span lang="SV" style="color: black;">(iv)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Keterangan Pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii);<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span lang="NL" style="color: black;">(v)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="NL" style="color: black;">Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">(vi)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 81.65pt; text-indent: -27.65pt;"><span lang="SV" style="color: black;">(vii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat seba- gaimana dimaksud dalam butir (i) sampai (vi).<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Segala bentuk Ijazah.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjungan dan pembayar-an lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas Negara, kas pemerintah Daerah dan Bank;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan Bank;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">f.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">g.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh Bank, Koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black;">h.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black;">Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan Jawatan Pegadaian.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black;">i.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black;">Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span style="color: black;">C.3. SAAT TERHUTANG BEA METERAI<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span style="color: black;">Bea Meterai terhutang sejak:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Untuk dokumen yang dibuat oleh 1 (satu) pihak yaitu pada saat dokumen tersebut diserahkan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Untuk dokumen yang dibuat oleh lebih dari 1 (satu) pihak adalah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Untuk dokumen yang dibuat di Luar negeri adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="ES" style="color: black;">C.4. CARA PELUNASAN BEA METERAI DAN PENGGUNAAN BENDA METERAI<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -18pt;"><b><span style="color: black;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="color: black;">Cara Pelunasan<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">menggunakan benda meterai:<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">materai tempel<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">kertas materai<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">menggunakan cara lain sesuai ketentuan Pasal 1 Kep.No.133b/2000, yaitu:<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt;"><span style="color: black;">Dengan pencetakan kata “LUNAS BEA METERAI“ di atas dokumen tersebut yang dicetak dengan menggunakan:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Mesin Teraan Meterai;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Teknologi Percetakan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Sistem Komputerisasi;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 88.75pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Alat lain dengan teknologi tertentu.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 71.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt;"><span lang="SV" style="color: black;">Pelunasan Bea Meterai dengan cara lain harus mendapat izin tertulis dari DirJen Pajak, dan hasil pencetakannya harus dilaporkan juga ke DirJen Pajak (<i>Pasal 2 Kep.No.133b/2000</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 53.25pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt;"><span lang="SV" style="color: black;">Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem Komputerisasi dilakukan dengan syarat:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71.75pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d PP No.24/2000; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah dokumen yang akan dilunasi;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Pelunasan Bea Meterai dengan sistem Komputerisasi tanpa ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 14 UUBM.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 92.3pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Sanksi administrasi dijatuhkan apabila :<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 106.5pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="color: black;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Bea Meterai kurang bayar dikenakan denda 200% dari Bea Meterai kurang bayar.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 106.5pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="color: black;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Jika melampaui masa ijin yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan ijin.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 106.5pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="FI" style="color: black;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black;">Jika laporan terlambat, dikenakan sanksi pencabutan ijin.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 70.75pt; text-indent: -70.75pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">b. <b>Pemeteraian Kemudian<i> (Nazegelen)</i></b><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt;"><span style="color: black;">Anggapan bahwa suatu dokumen yang bea materainya tidak dan atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah adalah keliru sebab sah tidaknya suatu dokumen tidak tergantung pada dilunasinya Bea Meterai. Dokumen tersebut tetap sah, hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti dokumen tersebut harus dilunasi / dipenuhi Bea Materainya dengan cara pelunasan Bea Meterai dan dikenakan denda sebesar 200% (<i>pasal 8 UUBM</i>) pada kantor pos besar.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-indent: -31.95pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><b><span style="color: black;">c. Penggunaan Meterai Tempel<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai serta ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black;">(iii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black;">Jika digunakan lebih dari satu meterai. </span></span><span lang="SV" style="color: black;">Tanda tangan harus dibubuhkan sebagian diatas semua meterai tempel dan sebagian diatas kertas.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 72pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><b><span style="color: black;">d. Penggunaan Kertas Meterai<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Kertas-kertas meterai / kertas-kertas segel yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya diatas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 71pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black;">(iii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Kekurangan Bea Meterai pada kertas meterai dapat dilunasi dengan penempatan meterai tempel sebesar kekurangannya.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 99.4pt; text-indent: -31.95pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 36pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><b><span style="color: black;">D. SANKSI PIDANA<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 72pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span style="color: black;">Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain dalam pelunasan Bea Meterai tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (<i>pasal 14 UUBM</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: 3.55pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 39.05pt;"><span style="color: black;">Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>pasal 13 UUBM</i>):<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara </span></span><st1:country-region><st1:place><span style="color: black;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"> meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 53.3pt; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktu mempergunakan nya telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 53.3pt; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="color: black;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 60.35pt; text-indent: -24.85pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 60.5pt; text-indent: -25.2pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><st1:place><b><span style="color: black;">E. DALUWARSA</span></b></st1:place><b><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 60.5pt; text-indent: -25.2pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span style="color: black;">Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhu- tang menurut undang-undang ini daluarsa setelah lampau waktu 5 (</span><st1:city><st1:place><span style="color: black;">lima</span></st1:place></st1:city><span style="color: black;">) tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span style="color: black;">Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 72pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 60.35pt; text-indent: -24.85pt;"><span lang="SV" style="color: black;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 60.5pt; text-indent: -25.2pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 60.35pt; text-indent: -24.85pt;"><span lang="SV" style="color: black;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 60.5pt; text-indent: -25.2pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 60.35pt; text-indent: -24.85pt;"><span lang="SV" style="color: black;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 60.5pt; text-indent: -25.2pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 60.35pt; text-indent: -24.85pt;"><span lang="SV" style="color: black;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV" style="color: black;">Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam alinea diatas dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 111.75pt;"><br />
</div><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><br clear="all" style="page-break-before: always;" /> </span> <br />
<div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Lampiran BAB XI<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 12pt; line-height: 150%;">DAFTAR TARIF BEA MATERAI<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 19.6pt;"><tbody>
<tr> <td style="border-color: black; border-style: solid; border-width: 1.5pt 1pt 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Jenis Dokumen<o:p></o:p></span></b></div></td> <td style="border-color: black black black -moz-use-text-color; border-style: solid solid solid none; border-width: 1.5pt 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Nilai Terkena Bea Materai<o:p></o:p></span></b></div></td> <td style="border-color: black black black -moz-use-text-color; border-style: solid solid solid none; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Tarif<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Bea Materai<o:p></o:p></span></b></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><st1:city><st1:place><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;"> perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp. 6000,-<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Akta Notaris termasuk salinannya; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp. 6000,-<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 6000,-<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span lang="SV" style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan yaitu : <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">surat-surat biasa dan surat-surat kerumah-tanggaan<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 6000,-<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><st1:city><st1:place><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;"> yang memuat jumlah uang, termasuk didalamnya :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Yang menyatakan penerimaan uang; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">< Rp 250.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp 250.000,- s/d<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 1000.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp. 1000.000,-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Nihil<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 3000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 6000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><st1:city><st1:place><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;"> berharga seperti </span><st1:city><st1:place><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">wesel</span></st1:place></st1:city><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;"> , promes dan aksep<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">< Rp 250.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp 250.000,- s/d<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 1000.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp. 1000.000,-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Nihil<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 3000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 6000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Cek dan Bilyet Giro <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 3000,-<o:p></o:p></span></div></td> </tr>
<tr> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.1pt;" valign="top" width="293"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam </span><st1:city><st1:place><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">surat</span></st1:place></st1:city><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;"> kolektif :<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117.15pt;" valign="top" width="156"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">< Rp 250.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp 250.000,- s/d<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 1000.000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">> Rp. 1000.000,-<o:p></o:p></span></div></td> <td style="border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.4pt;" valign="top" width="133"><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Nihil<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 3000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><span style="color: black; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Rp 6000,-<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm;"><br />
</div><div align="center" class="MsoBodyTextIndent" style="margin-left: 0cm; text-align: center;"><b><span style="color: black;">DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><b><span style="color: black;">Peraturan<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><span style="color: black;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black;">Undang-undang No.13 tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang <i>Bea Metera</i>i.<b><o:p></o:p></b></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><span lang="SV" style="color: black;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tertanggal 20 April 2000 tentang <i>Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.</i><o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><span lang="SV" style="color: black;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Keputusan Menteri Keuangan No.133b/KMK.04/2000 tertanggal 28 April 2000 tentang <i>Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain.</i><o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><span lang="SV" style="color: black;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black;">Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-29/PJ.5/2000 tertanggal 20 Oktober 2000 tentang <i>Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai</i>. <o:p></o:p></span></span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-62980459946885584812010-04-27T13:07:00.003+07:002010-04-27T13:19:48.625+07:00Dasar Hukum Asuransi<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:"Copperplate Gothic Light";
panose-1:2 14 5 7 2 2 6 2 4 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
@font-face
{font-family:Univers;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 147 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
h1
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:Univers;
mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-language:AR-SA;
mso-bidi-font-weight:normal;}
h5
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:5;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
mso-bidi-font-weight:normal;}
h6
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:6;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
mso-bidi-font-weight:normal;}
p.MsoHeading8, li.MsoHeading8, div.MsoHeading8
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:72.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:8;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:bold;}
p.MsoHeading9, li.MsoHeading9, div.MsoHeading9
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:54.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:9;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:bold;
font-style:italic;}
p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyText3, li.MsoBodyText3, div.MsoBodyText3
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal;}
p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:54.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:93.6pt 72.0pt 86.4pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:38.7pt;
mso-page-numbers:1;
mso-page-numbers-chapter-style:header-1;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:167794283;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:711777380 657596576 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l0:level1
{mso-level-tab-stop:144.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:144.75pt;
text-indent:-36.75pt;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l1
{mso-list-id:191699272;
mso-list-template-ids:-1115276694;}
@list l1:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level2
{mso-level-tab-stop:126.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:126.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level3
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:171.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:171.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l1:level4
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:198.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:198.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level5
{mso-level-start-at:5;
mso-level-number-format:roman-upper;
mso-level-tab-stop:252.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:252.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:344214902;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698703;}
@list l2:level1
{mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l3
{mso-list-id:387001123;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:883454268 -1 1367879634 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l3:level1
{mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:72.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level2
{mso-level-start-at:3;
mso-level-tab-stop:90.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.75pt;
text-indent:-36.75pt;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l4
{mso-list-id:395203904;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:1326090448;}
@list l4:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l5
{mso-list-id:766734535;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-704625340 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l5:level1
{mso-level-start-at:4;
mso-level-tab-stop:49.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:49.5pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l6
{mso-list-id:964578281;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-335903586;}
@list l6:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l7
{mso-list-id:1195190496;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698703;}
@list l7:level1
{mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l8
{mso-list-id:1370032470;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-1203070928;}
@list l8:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l9
{mso-list-id:1400595845;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:1706985270;}
@list l9:level1
{mso-level-start-at:3;
mso-level-number-format:none;
mso-level-text:"A\.";
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l10
{mso-list-id:1471093086;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1788927220 1068938078 303991714 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l10:level1
{mso-level-tab-stop:108.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:108.75pt;
text-indent:-36.75pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l10:level2
{mso-level-start-at:4;
mso-level-number-format:roman-upper;
mso-level-tab-stop:127.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:127.5pt;
text-indent:-37.5pt;}
@list l11
{mso-list-id:1605453515;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-381935132 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l11:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l11:level2
{mso-level-start-at:7;
mso-level-number-format:roman-upper;
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l12
{mso-list-id:1605577220;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:569943794 1068938078 674926588 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l12:level1
{mso-level-tab-stop:162.75pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:162.75pt;
text-indent:-36.75pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l12:level2
{mso-level-start-at:6;
mso-level-number-format:roman-upper;
mso-level-tab-stop:145.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:145.5pt;
text-indent:-37.5pt;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l13
{mso-list-id:1685395876;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:67698703;}
@list l13:level1
{mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l14
{mso-list-id:1894345031;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:757738456;}
@list l14:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l15
{mso-list-id:1921326362;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1793093136 -28258766 -1 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l15:level1
{mso-level-start-at:2;
mso-level-number-format:alpha-upper;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l15:level2
{mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<h6 style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-family: Tahoma;">A.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI<o:p></o:p></span></span></h6><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu <i>evenemen</i> (peristiwa tidak pasti).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt;"><span style="font-family: Tahoma;">Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoHeading9" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt;"><br />
</div><div class="MsoHeading9" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt;"><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, </span><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">“Suatu persetujuan untung–untungan (</span><span style="font-weight: normal;">kans-overeenkomst</span><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Beberapa hal penting mengenai asuransi:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Perjanjian tersebut bersifat </span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">adhesif </span></i><span style="font-family: Tahoma;">artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Tujuan yang ingin dicapai;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Resiko dan premi;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">6.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><i><span style="font-family: Tahoma;">Evenemen</span></i></span><span style="font-family: Tahoma;"> (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">7.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Syarat-syarat yang berlaku;<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">8.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Polis asuransi.<b><i><o:p></o:p></i></b></span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">B.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">TUJUAN ASURANSI </span></b></span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Pengalihan Risiko<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Pembayaran Ganti Kerugian<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (<i>partial loss</i>), tidak semuanya berupa kerugian total (<i>total loss</i>). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh–sungguh diderita.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 KUH Per) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) – yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) – terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">C.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">BERLAKUNYA ASURANSI<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (</span><i><span style="font-family: Tahoma;">cover note</span></i><span style="font-family: Tahoma;">) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (</span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 255 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-family: Tahoma;">D.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">POLIS ASURANSI<o:p></o:p></span></span></h6><div class="MsoFooter"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Fungsi Polis</span></b></span><i><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></i></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis</span><b><i><span style="font-family: Tahoma;"> </span></i></b><span style="font-family: Tahoma;">merupakan alat bukti tertulis tentang</span><b><i><span style="font-family: Tahoma;"> </span></i></b><span style="font-family: Tahoma;">telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (</span><i><span style="font-family: Tahoma;">dispute</span></i><span style="font-family: Tahoma;">). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Isi Polis</span></b></span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);<b><o:p></o:p></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">g. Premi asuransi;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan <i>BANKER’S CLAUSE</i>, jika terjadi peristiwa (<i>evenemen</i>) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Letak barang tetap serta batas-batasnya;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Pemakaiannya;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sepanjang berpengaruh terhadap obyek pertanggungan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Harga barang-barang yang dipertanggungkan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang dipertanggungkan itu berada.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupannya, yaitu:<b><i><o:p></o:p></i></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Bencana yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Kerugian yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Orang-orang yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Lokasi-lokasi yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">6.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Jangka waktu yang ditutup;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">7.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Bahaya-bahaya yang dikecualikan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Jenis Klausula Asuransi</span></b></span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam</span> <span style="font-family: Tahoma;">dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain</span>:</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">a. Klausula <i>Premier Risque</i></span></b><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (<i>Pasal 253 ayat 3 KUHD</i>). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">b. Klausula <i>All Risk</i><o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (<i>Pasal 276 KUHD</i>) dan karena cacat sendiri bendanya (<i>Pasal 249 KUHD</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoHeading8" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-indent: 36pt;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">Klausula <i>Total Loss Only</i> (TLO)<o:p></o:p></span></div><div class="MsoFooter"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><b><span style="font-family: Tahoma;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Klausula Sudah Diketahui (<i>All Seen</i>)<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;">Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><b><span style="font-family: Tahoma;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Klausula Renunsiasi (<i>Renunciation</i>)<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat <i>evenemen </i>tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Tahoma;">f.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Klausula <i>Free Particular Average </i>(FPA)</span></b></span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Bahwa penaggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (<i>Particular Average</i>) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;"><b><span style="font-family: Tahoma;">g.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Klausula <i>Riot, Strike & Civil Commotion</i> (RSCC)<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><b><i><span style="font-family: Tahoma;">Riot</span></i></b><b><span style="font-family: Tahoma;"> </span></b><span style="font-family: Tahoma;">(<b>kerusuhan</b>) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><b><i><span style="font-family: Tahoma;">Strike</span></i></b><b><span style="font-family: Tahoma;"> </span></b><span style="font-family: Tahoma;">(<b>pemogokan</b>) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang),yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><b><i><span style="font-family: Tahoma;">Civil Commotion</span></i></b><b><span style="font-family: Tahoma;"> </span></b><span style="font-family: Tahoma;">(<b>huru-hara</b>) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Hal yang harus diperhatikan:<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 31.7pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; text-align: justify;"><i><span style="font-family: Tahoma;">Banker’s Clause </span></i><span style="font-family: Tahoma;">atau Klausula Bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><h1 style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-family: Tahoma;">E.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">JENIS ASURANSI<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Tahoma;">Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu</span></b><span style="font-family: Tahoma;">: Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1. <b>Asuransi Kerugian </b>terdiri dari:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;">a. Asuransi Kebakaran;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;"> b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;"> c. Asuransi laut;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;"> d. Asuransi Pengangkutan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><i><span style="font-family: Tahoma;">e. Asuransi Kredit.<o:p></o:p></span></i></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2. <b>Asuransi Jiwa </b>terdiri dari <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> a. Asuransi Kecelakaan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;">b. Asuransi Kesehatan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;">c. Asuransi Jiwa Kredit.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">F.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">BATALNYA ASURANSI<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText3" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt;"><span style="font-weight: normal;">Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (</span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 251 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">);<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (</span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 269 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">);<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (</span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 272 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">);<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (</span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 282 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">);<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal </span></span><st1:country-region><st1:place><span style="font-family: Tahoma;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: Tahoma;"> atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (</span><i><span style="font-family: Tahoma;">Pasal 599 KUHD</span></i><span style="font-family: Tahoma;">).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-family: Tahoma;">G.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">SANKSI</span></span><span style="font-family: Tahoma; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></h6><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; text-indent: 0.55pt;"><span style="font-family: Tahoma;">Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada tertanggung); dan<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Sanksi Pidana.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Sanksi Administratif<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Perizinan usaha;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Kesehatan keuangan; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Penyelenggaraan usaha; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Penyampaian laporan; <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma;">dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (<i>Pasal 37 PP No.73/1992</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (</span></span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma;">lima</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma;"> ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (<i>Pasal 38 PP No.73/1992</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Sanksi Pidana<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt;"><span style="font-family: Tahoma;">Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Terhadap pelaku utama<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Terhadap pelaku pembantu<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-family: Tahoma;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span style="font-family: Tahoma;">Terhadap pemalsu dokumen <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 72pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). <o:p></o:p></span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><br clear="all" style="page-break-before: always;" /> </span> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b><span style="font-family: Tahoma;">DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></b></div><h5 style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;"><o:p> </o:p></span></h5><h5 style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma;">Buku<o:p></o:p></span></h5><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="IT" style="font-family: Tahoma;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="IT" style="font-family: Tahoma;">Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., <i>Hukum Asuransi di Indonesia</i>, Penerbit PT Intermasa, 1986;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">H. Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), <i>Hukum Asuransi</i>, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><i><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Undang – Undang Usaha Perasuransian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perbankan 1992</span></i></span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">, Penerbit CV. </span><span style="font-family: Tahoma;">Eko Jaya, </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma;">Jakarta</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma;">, 1992;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., <i>Hukum Asuransi </i></span></span><st1:country-region><st1:place><i><span style="font-family: Tahoma;">Indonesia</span></i></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: Tahoma;">, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma;">Bandung</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma;"> 1999;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma;">Hasanuddin Rahman, S.H., </span></span><i><span style="font-family: Tahoma;">Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia</span></i><span style="font-family: Tahoma;">, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma;">Bandung</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma;">, 1995.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-66363037063219965172010-04-27T12:41:00.000+07:002010-04-27T12:41:25.980+07:00PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN PERORANGAN<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:"Copperplate Gothic Light";
panose-1:2 14 5 7 2 2 6 2 4 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
h2
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
h3
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:-28.4pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
mso-list:l3 level1 lfo1;
tab-stops:list 28.4pt;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
h4
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:-28.4pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:4;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-language:AR-SA;}
h5
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:28.4pt;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:5;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
h6
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:6;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-language:AR-SA;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7
{mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:31.95pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-indent:3.55pt;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:7;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;
mso-bidi-font-weight:bold;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-28.4pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:28.4pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.OmniPage2, li.OmniPage2, div.OmniPage2
{mso-style-name:"OmniPage \#2";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
line-height:14.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p.OmniPage3, li.OmniPage3, div.OmniPage3
{mso-style-name:"OmniPage \#3";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
line-height:12.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:100.8pt 72.0pt 61.2pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:38.1pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:437221259;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-972126618 -1 1580792648 -535413616 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l0:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:64.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:64.5pt;
text-indent:-28.5pt;}
@list l0:level2
{mso-level-start-at:2;
mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l0:level3
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:135.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:135.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l1
{mso-list-id:575432898;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1900172290 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l1:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:2.0cm;
mso-level-number-position:left;
margin-left:2.0cm;
text-indent:-24.75pt;}
@list l1:level2
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-text:"\(%2\)";
mso-level-tab-stop:103.95pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:103.95pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:775364398;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:105402532 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l2:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:71.9pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:71.9pt;
text-indent:-43.5pt;}
@list l3
{mso-list-id:1103458177;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-875144764 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l3:level1
{mso-level-number-format:alpha-upper;
mso-level-style-link:"Heading 3";
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l4
{mso-list-id:1210337531;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:787254664 -740385156 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l4:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l5
{mso-list-id:1375958401;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-1730361608 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l5:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
font-family:Tahoma;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l5:level2
{mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-36.0pt;}
@list l6
{mso-list-id:1530801560;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1469873184 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
@list l6:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:56.9pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:56.9pt;
text-indent:-28.5pt;}
@list l7
{mso-list-id:1840195806;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-703691286 -1 -1 -1 -1 138850852 -1 -1 -1 -1;}
@list l7:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:108.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:108.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:12.0pt;
font-family:Wingdings;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l7:level2
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:o;
mso-level-tab-stop:108.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:108.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l7:level4
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:144.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:12.0pt;
font-family:Wingdings;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l7:level5
{mso-level-tab-stop:216.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:216.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l8
{mso-list-id:1901400078;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:491313160 -1614405886 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l8:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:90.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:90.0pt;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;}
@list l9
{mso-list-id:2018387024;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:632061172 1913675008 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l9:level1
{mso-level-tab-stop:53.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:53.5pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l9:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:89.5pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:89.5pt;
text-indent:-18.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<h3 style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">A.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM ARTI LUAS<o:p></o:p></span></b></span></h3><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV">Perkumpulan yang dikenal secara luas antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas. Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum sudah diuraikan secara panjang lebar dalam bab sebelumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat badan hukum adalah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Sedangkan anggaran dasar perkumpulan tidak berbadan hukum tidak memperoleh pengesahan dari Pemerintah.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV">Selanjutnya dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai perkumpulan yang tidak berbadan hukum antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer. </span>Macam-macam bentuk perkumpulan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:</div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-indent: -21.3pt;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">kepentingan bersama;</span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-indent: -21.3pt;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">kehendak bersama;</span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-indent: -21.3pt;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">tujuan bersama; dan</span></div><div class="MsoBodyText" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-indent: -21.3pt;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">kerja sama.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left: 28.1pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;">Macam-macam bentuk perkumpulan yang dikenal dalam praktek adalah kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, asosiasi, persatuan dan sebagainya.</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;">Pada umumnya macam-macam perkumpulan tersebut tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan/diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. </div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;">Selain perkumpulan tersebut di atas dikenal pula adanya permitraaan dan kemitraan. <span lang="SV">Permitraan adalah padanan kata dari “<i>partnership</i>” dimana hubungan para pihak adalah setara. Permitraan yang dikenal di Indonesia adalah persekutuan (<i>Maatschap</i>), persekutuan firma (<i>Vennootschap Onder Firma</i>) dan persekutuan komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>). Sedangkan Kemitraan berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pada dasarnya merupakan kerjasama usaha atau hubungan antara pihak-pihak yang tidak setara atau berbeda. Jadi, kemitraan bukanlah suatu bentuk usaha. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV">Akta Pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, dikemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Para pengurus, apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya serta mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Para pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Apabila dalam anggaran dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dalam hal perkumpulan membuka rekening, maka tindakan‑tindakan tersebut diwakili oleh pengurus perkumpulan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Namun dalam hal tidak ada pengaturan dalam anggaran dasar maka tindakan tersebut diwakili oleh seluruh anggota baik langsung maupun malalui kuasa.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dalam hal perkumpulan sebagai peminjam/penjamin/pemberi jaminan maka tindakan tersebut diwakili oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Selain itu Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat mengatur apakah diperlukan persetujuan dari para anggota atau organ perkumpulan lainnya. Dalam hal perkumpulan memperoleh kredit, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perkumpulan. Utang-utang dilunasi dari hasil penjualan barang-barang perkumpulan. Dengan adanya ketentuan ini maka bagi bank agar hendaknya tidak memberikan kredit kepada perkumpulan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span lang="SV">DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM<span style="color: #ff6600;"><o:p></o:p></span></span></b></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. <o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Penunjukan pengurus atau pihak yang berwenang mewakili perkumpulan yang tidak berbadan hukum.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">f.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Kartu identitas pendiri atau pengurus perkumpulan yang tidak berbadan hukum.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">g.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Izin lainnya yang sesuai dengan jenis usaha kegiatannya.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><h3 style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">B.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></b><span dir="LTR"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM ARTI SEMPIT<o:p></o:p></span></b></span></h3><h3 style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;"><o:p> </o:p></span></b></h3><h3 style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">B.1. PERSEKUTUAN PERDATA (<i>MAATSCHAP</i>)<o:p></o:p></span></b></h3><div class="MsoNormal"><br />
</div><h5 style="margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PENGERTIAN<o:p></o:p></span></b></h5><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"> Persekutuan adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. </span>Persekutuan merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena:</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">tidak ada ketentuan tentang besarnya modal minimal;</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">selain berbentuk uang atau barang, dalam rangka memasukkan sesuatu, tenaga dapat pula dimasukkan;</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span><span dir="LTR">bidang usahanya tidak dibatasi;</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV">tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga. <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 1cm; text-indent: -1cm;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian persekutuan adalah:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">“bagian” yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">cara kerja;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">pembagian keuntungan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">tujuan kerjasama;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">waktu atau lamanya perjanjian.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;">Persekutuan Perdata yang menjalankan perusahaan dikenal dengan istilah Perserikatan Perdata. Adapun yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata adalah perkumpulan dalam arti luas ditambah dengan 2 unsur lagi yakni, pemasukan dan pembagian keuntungan.</div><h6 style="line-height: normal; margin-left: 28.1pt;"><o:p><span style="text-decoration: none;"> </span></o:p></h6><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PENDIRIAN<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"> Persekutuan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Persekutuan biasanya menggunakan nama para anggota atau mitranya. Walaupun dimungkinkan perjanjian pendirian persekutuan dibuat dengan lisan namun pada umumnya perjanjian pendirian persekutuan dibuat secara tertulis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">ORGAN PERSEKUTUAN<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"> Akta Pendirian dapat mengatur mengenai sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus persekutuan (Sekutu Statuter). Setelah persekutuan didirikan para mitra persekutuan dapat dengan perjanjian khusus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus (Sekutu Mandater). Sekutur Statuter tidak dapat diberhentikan selama berjalannya persekutuan kecuali atas dasar alasan-alasan tertentu menurut hukum. Sedangkan Sekutu Mandater dapat di berhentikan setiap saat atau meminta agar kekuasaannya dicabut.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt; text-indent: 0.05pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">KEWENANGAN BERTINDAK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"> Berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk tersebut berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa atau semua mitra asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama mitra dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkannya. Apabila pengurus yang ditunjuk ada, mitra yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama mitra dan tidak bisa mengikat para mitra lainnya terhadap pihak ketiga.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><span lang="SV"> Apabila tidak ada pengaturan-pengaturan khusus mengenai kepengurusan, Pasal 1639 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap mitra dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk bertindak atas nama persekutuan dan atas nama mereka. Jadi, sepanjang tidak dibatasi secara tegas dengan perjanjian permitraan, setiap mitra berhak bertindak atas nama permitraan dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap mitra. Akan tetapi sekutu yang lainnya yang tidak setuju, mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan kepengurusan yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kerugian bagi persekutuan.<o:p></o:p></span></div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.7pt 0.0001pt 36pt;"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.7pt 0.0001pt 36pt;"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.7pt 0.0001pt 36pt;"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">TINDAKAN PERSEKUTUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Persekutuan Sebagai Nasabah<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV">Dalam hal persekutuan membuka rekening, maka tindakan‑tindakan tersebut diwakili oleh pengurus persekutuan. Apabila persekutuan tidak mempunyai pengurus maka setiap mitra berhak bertindak atas nama persekutuan dengan syarat tidak ada keberatan dari mitra lainnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Persekutuan Sebagai Peminjam/Penjamin/Pemberi Jaminan</span></b><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="FI">Bank yang mengadakan perjanjian kredit dengan mitra persekutuan tidak dapat mengandalkan pada mitra tersebut untuk mengikat persekutuan secara keseluruhan atau mitra lain secara perorangan. Ketiadaan kuasa khusus atau persetujuan dari mitra lainnya hanya mengikat mitra yang bertindak atau bertanggung jawab terhadap perikatan secara pribadi. Bank harus meminta kepada mitra yang bertindak, surat kuasa atau persetujuan dari mitra lainnya agar dapat mengikat persekutuan secara keseluruhan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="FI">Mitra persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan dari adanya perikatan tersebut telah dinikmati oleh persekutuan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">B.2. PERSEKUTUAN FIRMA </span></b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(“</span><b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">FIRMA</span></b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">” atau “</span><b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">FA</span></b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">”)</span><b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> PENGERTIAN<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata “Firma” berarti nama bersama, yaitu nama orang (biasanya nama pendiri) yang dipergunakan menjadi nama perseroan. Setiap pendiri memilih nama perseroan asal tidak nyata‑nyata dengan sengaja menyamai atau hampir menyamai nama perusahaan lain dengan itikad buruk. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="IT" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dengan demikian terdapat 3 kekhususan Firma, yakni:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">menjalankan perusahaan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">dengan nama bersama;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">pertanggungan jawab sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;">Suatu Persekutuan Perdata baru dapat dikatakan sebagai suatu Firma apabila telah memenuhi ketiga unsur tambahan tersebut.</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang‑undang Hukum Dagang (“<b>KUHD</b>”). <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PENDIRIAN<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV">Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Adapun sanksi bila tidak didaftarkan dan diumumkan, adalah pihak ketiga dapat menganggap bahwa semua persero berwenang bertindak untuk dan atas nama Firma, dan Firma dianggap menjalankan usaha dalam segala bidang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam praktek sehari‑hari pendirian Firma adalah dengan akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Untuk dapat memulai usahanya Firma harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">ORGAN FIRMA</span></b><span lang="SV"> <o:p></o:p></span></h6><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Organ dari suatu Firma terdiri dari para sekutu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditunjuk dan diangkat diantara mereka sebagai Pengurus. Apabila terdapat pengurus maka hal tersebut dapat diketahui dari akta pendiriannya atau akta tersendiri yang harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara untuk kepentingan pihak ketiga. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -28.4pt;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> <b>KEWENANGAN BERTINDAK</b><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pada dasarnya dalam menjalankan perusahaan, tiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma kecuali bila sekutu tersebut dikecualikan dan tidak diberi wewenang tersebut. Dengan demikian sekutu yang melanggar pembatasan wewenang itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga dan terhadap Firma.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap pihak ketiga dalam Akta Pendirian dan/atau perubahannya dapat diadakan pembatasan‑pembatasan kewenangan sekutu-sekutu tersebut. Para sekutu lain terikat oleh perbuatan Pesero yang melakukan tindakan<b> </b>hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma. Jadi tiap‑tiap sekutu dianggap telah memberikan kuasa umum kepada sekutu lainnya untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma. <o:p></o:p></span></div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.7pt 0.0001pt 36pt;"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">TINDAKAN FIRMA BERHUBUNGAN DENGAN BANK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Firma Sebagai Nasabah<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> Dalam hal Firma membuka rekening, maka tindakan tersebut cukup diwakili oleh salah seorang sekutu sebagai pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang berkenaan dengan kewenangan bertindak pengurusnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Firma Sebagai Peminjam/Penjamin/Pemberi Jaminan<u><o:p></o:p></u></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Persekutuan Perdata sebagaimana tersebut di atas, pada umumnya dalam hal Firma sebagai peminjam/penjamin/pemberi jaminan, maka tergantung pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar apakah diperlukan persetujuan dari Pesero atau pengurus lainnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span lang="SV">DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN FIRMA<span style="color: #ff6600;"><o:p></o:p></span></span></b></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -17.75pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. <o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -17.75pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -17.75pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Nomor Pokok Wajib Pajak Firma dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -17.75pt;"><span lang="IT" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="IT" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Kartu identitas pendiri atau pengurus Firma.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -17.75pt;"><span lang="IT" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="IT" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Firma.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.9pt; text-align: justify;"></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.9pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">B.3. PERSEKUTUAN KOMANDITER/<i>COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP</i> </span></b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(“</span><b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">CV</span></b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">”)<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> PENGERTIAN</span></b><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="NL" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> CV adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. <o:p></o:p></span></div><h6 style="line-height: normal; margin-left: 35.3pt;"><b><span lang="NL" style="text-decoration: none;"><o:p> </o:p></span></b></h6><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV">Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 28.1pt; text-indent: -28.1pt;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">PENDIRIAN<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV">Sama dengan pendirian Firma, pendirian CV tidak memerlukan formalitas. Akta Pendirian harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk dapat memulai usahanya CV harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText2" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><h5 style="margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">ORGAN CV</span></b><span lang="SV"><o:p></o:p></span></h5><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">CV mempunyai dua macam sekutu yakni sekutu kerja/pengurus dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu tersebut dalah sebagai berikut: <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><h2 style="line-height: 150%; margin-left: 53.25pt; text-indent: -17.75pt;"><span style="text-decoration: none;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="text-decoration: none;">sekutu komanditer<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 85.2pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(i)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> wajib menyerahkan pemasukan modal (<i>inbreng</i>) yang berupa uang, barang atau tenaga dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 85.2pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(ii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukan (<i>inbreng</i>) yang telah disanggupi untuk disetor atau yang telah disetor;<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 85.2pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(iii)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja yaitu pengurusan persekutuan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-indent: -21.3pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b. sekutu kerja/pengurus <u><o:p></o:p></u></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 85.2pt; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(i) berhak menyerahkan pemasukan modal (<i>inbreng</i>) yang telah disetor;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.65pt; text-indent: -24.85pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(ii) bertugas mengurus persekutuan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 85.2pt; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(iii) bertanggung jawab secara pribadi dan untuk keseluruhan;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.65pt; text-align: justify; text-indent: -24.85pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">(iv) bila ada beberapa sekutu kerja, maka biasanya ditetapkan tugas dan wewenang masing‑masing termasuk dalam hal larangan untuk bertindak keluar persekutuan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoHeading7"><b><span style="text-decoration: none;">KEWENANGAN BERTINDAK</span></b><span style="text-decoration: none;"> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Yang berwenang bertindak di luar dan di dalam pengadilan adalah sekutu kerja yang sekaligus bertanggung jawab keluar, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya kedalam.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pihak ketiga tidak dapat langsung menuntut kepada sekutu komanditer, karena yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah sekutu kerja dan bagi pihak ketiga hanya ada sekutu kerja.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Sekutu komanditer menanggung kerugian tidak melebihi jumlah pemasukan (inbreng)nya, sedangkan sekutu kerja bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan CV walaupun berdasarkan Surat Kuasa. Bila dilanggar, maka berlaku sanksi Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya sama dengan sekutu kerja.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.4pt; text-align: justify;"> <b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">TINDAKAN CV BERHUBUNGAN DENGAN BANK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">CV Sebagai Nasabah</span></b><u><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> <o:p></o:p></span></u></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dalam hal CV membuka rekening, maka tindakan‑tindakan tersebut diwakili oleh sekutu kerja.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.3pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">CV Sebagai Peminjam/Penjamin/Pemberi Jaminan</span></b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="SV">Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada persekutuan perdata sebagaimana tersebut di atas, dalam hal Persekutuan Perdata sebagai peminjam/penjamin/pemberi jaminan, maka tergantung pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV apakah diperlukan persetujuan dari sekutu lainnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyText2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span lang="SV">DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN CV<span style="color: #ff6600;"><o:p></o:p></span></span></b></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. <o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Nomor Pokok Wajib Pajak CV dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">d.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Kartu identitas pendiri atau pengurus CV.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 56.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">e.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha CV.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><h4 style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-indent: -35.5pt;"><span lang="FI">C. PERUSAHAAN PERORANGAN<o:p></o:p></span></h4><div class="MsoHeader"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> PENGERTIAN</span></b><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="FI">Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan pokok Perusahaan Perseorangan dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Pada persekutuan jumlah pengusaha adalah 2 orang atau lebih. Apabila dalam Perusahaan Perseorangan tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha yang mempunyai suatu hubungan hukum perburuhan dan pemberian kuasa. Salah satu bentuk Perusahaan Perorangan adalah <i>Perusahaan Dagang</i>. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="FI" style="text-decoration: none;">DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Perusahaan Perseorangan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam KUHD.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="FI" style="text-decoration: none;">PENDIRIAN<o:p></o:p></span></b></h6><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="FI">Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Dagang didirikan atas dasar kehendak seorang pengusaha. Belum ada prosedur yang resmi dalam pendiriannya. Dalam praktek, prosedur pendirian yang berlaku apabila seseorang mendirikan Perusahaan Dagang maka orang tersebut mengajukan permohonan surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang atau izin lainnya yang diperlukan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left: 35.3pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><span lang="FI">Disamping itu pemilik bila perlu membuat Akta Pendirian perusahaan dihadapan Notaris. Akta Pendirian Perusahaan Dagang adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dibuat dibawah tangan, kemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Dagang tersebut berkedudukan dan tidak perlu pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<o:p></o:p></span></div><h5 style="margin-left: 35.3pt; text-indent: 0cm;"><b><span lang="FI" style="text-decoration: none;"><o:p> </o:p></span></b></h5><h5 style="margin-left: 35.5pt; text-indent: 0cm;"><b><span lang="FI" style="text-decoration: none;">ORGAN PERUSAHAAN DAGANG</span></b><span lang="FI"><o:p></o:p></span></h5><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="FI">Pada umumnya tidak dikenal organ‑organ dalam bentuk usaha Perusahaan Dagang karena pada hakekatnya segala tindakan dan kewenangan Perusahaan Dagang berada dalam penguasaan pemiliknya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.1pt; text-align: justify;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 35.5pt;"><span lang="FI" style="text-decoration: none;"><b>KEWENANGAN BERTINDAK</b> <o:p></o:p></span></h6><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="FI">Kewenangan bertindak sepenuhnya berada pada pemiliknya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Akta Pendirian Perusahaan Dagang yang bersangkutan (apabila ada). Pemilik dimungkinkan untuk memberikan suatu kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-left: 0cm; text-align: justify;"><br />
</div><div class="OmniPage2" style="line-height: 150%; margin: 0cm -0.75pt 0.0001pt 36pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">TINDAKAN PERUSAHAAN DAGANG BERHUBUNGAN DENGAN BANK<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><br />
</div><h6 style="margin-left: 36pt;"><b><span lang="SV" style="text-decoration: none;">Perusahaan Dagang Sebagai Nasabah</span></b><span lang="SV" style="text-decoration: none;"><o:p></o:p></span></h6><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Dalam hal Perusahaan Dagang membuka rekening, maka tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik atau tergantung dengan Anggaran Dasar apabila Perusahaan Dagang/Usaha Dagang memiliki Anggaran Dasar.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt;"><b><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Perusahaan Dagang Sebagai Peminjam/Penjamin/Pemberi Jaminan<u><o:p></o:p></u></span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV">Dalam hal Perusahaan Dagang sebagai peminjam/penjamin/pemberi jaminan, maka tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik atau tergantung pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar apabila Perusahaan Dagang memiliki Anggaran Dasar.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.5pt; text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Persetujuan istri/suami diperlukan dengan mengingat pertanggung jawaban meliputi harta pribadi dalam rangka melaksanakan suatu tindakan hukum (meminjam/memberikan jaminan pribadi).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span lang="SV">DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN DAGANG<span style="color: #ff6600;"><o:p></o:p></span></span></b></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="SV" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Dagang dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Kartu identitas pemilik Perusahaan Dagang.<o:p></o:p></span></span></div><div class="OmniPage3" style="line-height: 150%; margin-left: 53.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span lang="FI" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Dagang.<o:p></o:p></span></span></div><span lang="FI" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"><br clear="all" style="page-break-before: always;" /> </span> <br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: center;"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Buku<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.4pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Purwosutjipto, H.M.N., S.H., 1999, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang </i></span></span><st1:country-region><st1:place><i><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Indonesia</span></i></st1:place></st1:country-region><i><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;"> II: Bentuk-bentuk Perusahaan</span></i><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">, Cetakan ke-9, Djambatan, </span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Jakarta</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.4pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Rai Widjaya, I.G., S.H., M.A., 2000, <i>Hukum Perusahaan dan Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha</i>, Cetakan ke-I, Kesaint Blanc, </span></span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Jakarta</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.4pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, 2001, <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata</i>, Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 28.4pt; text-align: justify; text-indent: -28.4pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, ke-19, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, </span></span><st1:city><st1:place><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">Jakarta</span></st1:place></st1:city><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 150%;">.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-35980854017956565852010-04-27T12:26:00.000+07:002010-04-27T12:26:57.321+07:00Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Bank<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><o:smarttagtype name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0cm;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:1061832261;
mso-list-template-ids:861175794;}
@list l0:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l1
{mso-list-id:2044749571;
mso-list-template-ids:1903479646;}
@list l1:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <br />
<b><u><span lang="SV">LATAR BELAKANG </span></u></b><span lang="SV"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Suatu BANK telah menyalurkan fasilitas kredit kepada debiturnya dengan menerima barang jaminan kredit yang satu diantaranya adalah pesawat terbang. Pengikatan yang dilakukan oleh BANK terhadap 2 (dua) unit pesawat terbang dimaksud adalah secara Fidusia Notariil.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Hal tersebut selanjutnya menjadi temuan Tim Audit Internal BANK ybs dan berdasarkan hasil audit tersebut, Tim Audit memberikan rekomendasi agar pengikatan terhadap pesawat terbang dimaksud dilakukan secara Fidusia dan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.<o:p></o:p></span><br />
<b><u>DASAR HUKUM</u></b><br />
<ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><span lang="SV">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal">UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;</li>
<li class="MsoNormal">UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia;</li>
</ol><b><u>PEMBAHASAN </u></b><br />
Berdasarkan asas dan prinsip hukum perdata di <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> khususnya dan yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, pesawat terbang digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip hukum ini berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku bagi pesawat terbang sebagai objek jaminan, yaitu antara lain dapat mempunyai hubungan dengan lembaga jaminan berupa Hipotik <i>(Hypotheek)</i>. Dibeberapa negara maju, lembaga jaminan pesawat terbang telah dilaksanakan melalui ketentuan <i>Mortgage</i>.<br />
Ketentuan mengenai lembaga jaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 12 UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengenai pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang serta lembaga jaminan pesawat terbang.<br />
Dalam Pasal 9 UU Penerbangan diatur bahwa pesawat terbang yang akan dioperasikan di <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> wajib mempunyai tanda pendaftaran <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Dalam hal ini, tidak semua pesawat terbang dapat mempunyai tanda pendaftaran <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>, kecuali pesawat terbang Sipil yang tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan dan syarat dibawah ini :<br />
<ul type="disc"><li class="MsoNormal">Dimiliki oleh Warga Negara <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> atau dimiliki oleh Badan Hukum <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>;</li>
<li class="MsoNormal">Dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dan dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaian minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, atau bentuk perjanjian lainnya;</li>
<li class="MsoNormal">Dimiliki oleh instansi pemerintah;</li>
<li class="MsoNormal">Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah.</li>
</ul>Secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran pesawat terbang Angkatan Bersenjata Republik <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> dan pendaftaran pesawat terbang sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<br />
Selain tanda pendaftaran Indonesia , sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang akan dioperasikan di Indonesia wajib pula mempunyai tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> dimaksud hanya akan diberikan kepada pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Persyaratan dan tata cara memperoleh dan mencabut tanda kebangsaan <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> bagi pesawat terbang dan helikopter dan jenis-jenis tertentu dari pesawat terbang dan helikopter yang dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki tanda kebangsaan <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<br />
Dengan diterapkannya pendaftaran terhadap Pesawat Terbang, maka memberikan sifat hak kebendaan yang kuat kepada pemilik dan hak itu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalam praktek, hal ini memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik, karena pemilik dapat mempertahankan haknya terhadap khalayak umum (publik).<br />
Dengan demikian secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :<br />
(1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> dapat dibebani Hipotek.<br />
<span lang="SV">(2) Pembebanan Hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hipotek pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui <u>pembebanan hipotik</u>. Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah tata cara pendaftaran hipotik pesawat terbang dan helikopter ? lembaga manakah yang berwenang mencatat pendaftaran dan menerbitkan Sertipikat Hipotik atas pesawat terbang dan helikopter ?<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Berdasarkan penelitian kami, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan hipotek atas pesawat terbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan sampai saat ini belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan Hipotek atas Pesawat Terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional, yang artinya tidak semua Dinas Perhubungan (yang nantinya diharapkan sebagai badan yang melakukan registrasi terhadap pembebanan Hipotek atas Pesawat Terbang) dapat menerima atau bersedia melakukan pencatatan terhadap pembebanan Hipotek atas pesawat terbang, atau dengan kata lain belum ada badan yang ditunjuk secara resmi sebagai badan yang berwenang melakukan registrasi terhadap pembebanan Hipotek atas pesawat terbang, sebagaimana Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal pembebanan Fidusia, Kantor Pertanahan (BPN) dalam hal pembebanan Hak Tanggungan atau Kantor Syahbandar dalam hal pembebanan Hipotek atas kapal.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Mengingat peraturan pemerintah belum ada, lalu apakah pengikatan pesawat terbang dapat diterobos dengan melakukan pengikatan Fidusia dan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia ? mengingat pengikatan fidusia dapat dilaksanakan terhadap benda-benda jaminan yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan maupun hipotik ?<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Walapun dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 1 ayat 4 menyebutkan, bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah <u>benda yang terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek,</u> namun pasal/klausul tersebut tidak serta merta berlaku bagi pesawat terbang, mengingat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia telah secara tegas menyebutkan bahwa <u>UU Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotek atas pesawat terbang</u>.<o:p></o:p></span><br />
<b><u><span lang="FI">KESIMPULAN, SARAN DAN CATATAN PENULIS</span></u></b><span lang="FI"><o:p></o:p></span><br />
<u><span lang="FI">Kesimpulan</span></u><span lang="FI"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="FI">Pengikatan Jaminan atas pesawat terbang melalui pembebanan Hipotik sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan belum dapat dilaksanakan dan pembebanan melalui Fidusia bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang secara tegas menyebutkan bahwa Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat terbang.<o:p></o:p></span><br />
<u>Saran</u><br />
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai langkah pengamanan bagi BANK, kami memberikan masukan agar terhadap jaminan berupa pesawat terbang diperlakukan sebagai jaminan tambahan dan bukan sebagai jaminan pokok atas suatu hutang (fasilitas kredit). Namun demikian apabila jaminan pesawat terbang tersebut harus diterima oleh BANK, maka kami menyarankan agar BANK memperkirakan dan meyakinkan bahwa tidak ada kreditur lain yang mempunyai hubungan utang piutang dengan pihak debitur yang menyerahkan pesawat terbang sebagai jaminan kredit.<br />
<u>Catatan </u><br />
Pemerintah seyogyanya memperhatikan permasalahan ini, karena kebutuhan akan penggunaan pesawat terbang dalam perkembangannya dewasa ini sudah bukan merupakan hal yang <i>exclusive</i>, namun sudah merupakan kebutuhan primer bagi mobilitas umat manusia, sehingga pembiayaan kredit bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha <i>air traffic carrier</i> sangat terbuka luas dan memberikan tantangan peluang usaha kedepan. <span lang="SV">Sehingga pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang tata cara pengikatan pesawat terbang dan helikopter.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="SV">Demikian pula untuk pelaku usaha perbankan di tanah air, agar segera mendapatkan kepastian dalam mengakomodir tantangan dan peluang kedepan dalam melakukan pembiayaan terhadap usaha <i>air traffic carrier</i> sehingga kedepan tidak ada hambatan regulasi untuk membiayai kredit jasa <i>air traffic carrier </i>tersebut.<o:p></o:p></span><br />
<div align="center" style="text-align: center;"><i>… and justice for all …</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-2726180331764301912010-04-27T12:01:00.000+07:002010-05-19T07:40:47.091+07:00Upaya Meminimalisir Vexatious Litigation di Indonesia<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso" rel="Edit-Time-Data"></link><o:smarttagtype name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:"Cordia New";
panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:"Arial Unicode MS";
panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129279 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;}
@font-face
{font-family:"\@Arial Unicode MS";
panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129279 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style> <br />
<div class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma;">Oleh Hendra Setiawan Boen<br />
<br />
<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><i><span style="font-family: Tahoma;">Harus diakui bahwa saat ini perkembangan hukum di </span></i><st1:country-region><st1:place><i><span style="font-family: Tahoma;">Indonesia</span></i></st1:place></st1:country-region><i><span style="font-family: Tahoma;"> telah berada pada titik yang menggembirakan. </span></i><i><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;">Mengapa penulis mengatakan demikian?<o:p></o:p></span></i></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sebab, dewasa ini masyarakat umum sedikit demi sedikit kian melek hukum. Mereka mulai menyadari bahwa pada kondisi ideal, seharusnya kedudukan setiap warga negara Republik Indonesia adalah sama di hadapan hukum. Mereka juga mengerti tidak ada satu orang pun yang boleh merugikan hak mereka. Manakala hal ini terjadi, maka si korban mempunyai alasan untuk meminta pengadilan melakukan intervensi dan memberikan keadilan yang selayaknya.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Penulis melihat ada beberapa kejadian yang memicu hukum menjadi semakin familiar di mata masyarakat Indonesia. <i>Pertama</i>, pengaruh krisis moneter, di mana para pengusaha yang awalnya tidak mementingkan hukum, menjadi terbuka matanya. Mereka makin tahu bahwa hukum sangat berperan dalam melindungi kepentingan bisnis, sebagaimana terlihat pada penerimaan prinsi-prinsip <i>good corporate governance</i> oleh pelaku bisnis di Indonesia. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Kedua</span></i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bisa juga pengaruh media massa, seperti acara <i>infotainment</i> (acara gosip tentang selebritis) di televisi, yang sering kali menampilkan artis-artis yang saling berseteru dan menggunakan jasa advokat. Bahkan layaknya dagelan tidak lucu, cukup sering para advokat artis tersebut saling bersitegang dengan pengacara lawan dan saling adu <i>press conference</i>. Penulis melihat komedi situasi di dunia nyata versi advokat Indonesia ini sedikit banyak telah membuat masyarakat awam Indonesia menjadi semakin sadar hukum. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketiga</span></i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, beberapa kejadian menghebohkan akhir-akhir ini yang menjadi konsumsi publik juga sangat membantu pembelajaran melek hukum. Misalnya kasus Lumpur Lapindo Brantas yang dilanjutkan dengan pengajuan gugatan oleh WALHI dan YLBHI. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Keempat</span></i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, yang jelas tidak dapat dipungkiri adalah usaha tidak kenal lelah dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, terutama YLBHI, dengan program bantuan hukum strukturalnya yang bertujuan membangkitkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, terutama kaum marjinal dan kaum yang terpinggirkan. Ada banyak lembaga lain sejenis yang memberikan advokasi hukum sehingga masyarakat semakin sadar akan hak-hak dan kewajiban hukumnya.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Penulis mencermati dari tahun ke tahun semakin banyak warga negara yang mendaftarkan gugatan ke pengadilan, posita atau dasar mengajukan gugatan pun bermacam-macam serta bervariasi. Mulai dari gugatan sederhana seperti perceraian biasa hingga yang lebih rumit seperti <i>class action</i> terhadap keputusan publik pemerintah. Pijakan jenis gugatan yang diajukan belum tentu kuat. Memang, ada yang memiliki dasar hukum kuat. Tetapi ada juga terkesan yang hanya ingin menciptakan gangguan (<i>nuisance</i>) semata-mata terhadap pihak lawan tanpa mempedulikan ada atau tidaknya dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Penggugat tidak mempedulikan apakah dia akan menang atau tidak, yang penting tergugat menjadi direpotkan dengan adanya gugatan tersebut.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Senjata andalan yang digunakan oleh orang yang hanya bermaksud menggunakan lembaga peradilan untuk </span><span style="font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 10pt;">�</span><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">mengganggu' pihak lawan adalah Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini mengatur </span><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan belum ada hukumnya. Pengadilan harus senantiasa memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya, terlepas ada tidaknya dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan. Anehnya, dengan pertimbangan hukum yang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat penulis, seringkali majelis hakim yang memeriksa gugatan semacam ini malah menerima dan mengabulkan. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Contohnya, kasus pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai ujian nasional (UN) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu LSM di Indonesia terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Penggugat beralasan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kebijakannya menyelenggarakan ujian nasional. Analisis yang dilakukan oleh pemerhati hukum yang paling awam sekalipun seharusnya sudah mengetahui bahwa Pengadilan Negeri --terutama yang menangani perkara perdata -- tidak berwenang menilai keputusan Pemerintah yang didasarkan pada kewenangannya di ranah hukum publik, dan bukan dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat. Yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun demikian, keputusan pemerintah yang boleh dieksaminasi pun sebenarnya dibatasi oleh undang-undang.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pendapat di atas didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 229 K/Sip/1975 tertanggal 18 Mei 1977 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0159/77 tanggal 25 Februari 1977. Kedua yurisprudensi ini menegaskan bahwa dalam perkara gugatan terhadap pemerintah, pengadilan bawah harus mencermati apakah pemerintah telah bertindak berdasarkan hukum publik atau melakukan perbuatan sebagai badan privat.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Jujur saja, sampai sekarang penulis masih tidak dapat memahami jalan pikiran dari majelis hakim yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan. Mengingat, seperti dikatakan seorang perancang gugatan kepada penulis -- sebelum mereka mendaftarkan gugatan, penggugat sendiri sudah tahu bahwa PN tidak berwenang memeriksa putusan pejabat publik. Dengan kata lain, penggugat sebenarnya sedang melakukan perjudian atau iseng-iseng berhadiah ketika mendaftarkan gugatan, dan tentu saja karena Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka pengadilan harus memeriksa perkara. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Tulisan ini akan difokuskan kepada hukum perdata, karena pada hukum perdata tidak diatur mengenai akibat hukum seseorang yang mengajukan gugatan secara asal-asalan dan dengan itikad buruk, sedang dalam hukum pidana sudah diatur mengenai delik mengajukan laporan palsu.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Belum lagi dengan banyaknya gugatan dengan dasar <i>citizen lawsuit</i> yang berasal dari <i>Common Law. </i></span><span lang="IT-CH" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dalam sistem hukum Indonesia, model gugatan semacam ini mestinya tidak dapat diajukan. Pihak yang mengajukan gugatan <i>citizen lawsuit</i> akan mengatakan bahwa di negara dengan sistem hukum <i>Civil Law</i> ada padanan dari <i>citizen lawsuit</i>, yaitu <i>actio popularis</i>. <i>Citizen lawsuit</i> seolah-olah sama dengan <i>actio popularis</i>. Padahal sesungguhnya selain persamaan gugatan yang diajukan dalam kapasitas sebagai warga negara, menurut penulis, kedua gugatan tersebut tidak dapat disamakan secara hantam kromo dan sembarangan. Untuk sistem hukum di Indonesia lebih tepat, gugatan <i>actio popularis</i> bukan <i>citizen lawsuit</i>. </span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="IT-CH" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Tetapi entah mengapa, lagi-lagi, ada saja gugatan <i>citizen lawsuit</i> yang perkaranya diperiksa pengadilan, dan tentu saja diputus dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perihal alasan kenapa <i>citizen lawsuit</i> tidak dapat diajukan di Indonesia adalah topik untuk hari lain.</span><span lang="IT-CH" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Di Amerika Serikat, gugatan semacam ini dikenal dengan istilah <i>vexatious suit</i> atau istilah <i>vexatious litigation</i>. </span><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Menurut Black's Law Dictionary, <i>vexatious suit</i> berarti </span><span style="font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 10pt;">�</span><i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">a lawsuit instituted maliciously and without good cause'</span></i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">. (Eight Edition, halaman 1596). Salah satu perkara di </span><st1:country-region><st1:place><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"> yang menggunakan <i>defense</i> dengan <i>vexatious litigation</i> adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS). Salah satu bukti yang diajukan tergugat dalam perkara ini adalah putusan High Court HC of Hongkong (Action No. 3360 of 1994) dalam perkara <i>Choi Sai-Yu and Others vs. Widepower ltd and Others </i>dipertimbangkan bahwa salah satu bentuk salah <i>vexatious litigation</i> adalah </span><span style="font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 10pt;">�</span><i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">pure vexation, occurs when the proceedings are so utterly absurd that they cannot possibly succeed</span></i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">.</span><span style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sepanjang pengetahuan penulis, cukup jarang ada pengadilan yang mengabulkan eksepsi <i>doli praesintis</i> sebagaimana diajukan oleh tergugat perkara di atas. </span><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Bahkan perkara dimaksud telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung, dan tergugat dikalahkan. Penulis setuju dengan eksepsi tergugat, karena saat dicermati gugatan dalam perkara yang sempat menghebohkan ini terdapat banyak kejanggalan. Misalnya, ketika berusaha membuktikan bahwa <i>trust</i> tidak diakui di Indonesia, Penggugat menggunakan Undang-Undang Anti Monopoli yang melarang praktek bisnis <i>trust</i>. Padahal jelas yang dimaksud <i>trust</i> dalam perjanjian<i> indenture </i>pada perkara tersebut dengan <i>trust </i>pada Undang-Undang Anti Monopoli adalan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Mungkinkah pengacara penggugat tidak mengerti? Mustahil! Karena penggugat menggunakan jasa pengacara yang pernah bekerja pada salah satu <i>law firm</i> terkemuka dengan fokus di hukum bisnis . Penulis percaya latar belakang demikian tidak memungkinkan ada salah tafsir pengacara dimaksud tentang <i>trust</i>.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Satu-satunya putusan pengadilan yang penulis tahu yang memuat amar putusan serupa dengan semangat pada <i>vexatious litigation</i> adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti-Tommy Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga pengadilan. Lebih lanjut majelis hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad jahat (</span><i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18652&cl=Berita"><span lang="SV">hukumonline</span><span lang="SV" style="font-style: normal;">, 29 Februari 2008</span></a></span></i><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">). </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme meminimalisir <i>vexatious litigation</i>. Penulis berharap, seandainya penggugat dalam perkara tadi melakukan banding, putusan PN Jakarta Selatan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung kelak. Seyogianya Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan ini bisa menjadi yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan di Indonesia dalam menangani perkara tanpa dasar hukum dan beritikad jahat. Walaupun harus disadari pula bahwa dalam memutus suatu perkara hakim di Indonesia bersifat bebas dan tidak terikat oleh yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Harapan ini tentu saja dengan catatan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyimpulkan telah terjadinya gugatan dengan iktikad jahat tersebut sudah tepat.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Namun, patut dicatat, tidak selamanya <i>vexatious litigation</i> diajukan dengan itikad jahat, seperti misalnya gugatan aneh bin ajaib yang diajukan oleh LSM yang penulis. Bisa juga tujuan menggugat untuk membangkitkan <i>awareness</i> masyarakat Indonesia dan memberi peringatan kepada Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan rakyat (sesuai dengan semangat bantuan hukum struktural). Namun pertimbangan hukum majelis hakim perkara Bulog </span><span style="font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 10pt;">�</span><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"> Goro juga harus diperhatikan d</span><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">engan seksama, agar ke depan tatanan hukum nasional tidak menjadi rusak, karena <i>the means cannot justified the end</i>. </span><span lang="IT-CH" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Hanya karena tujuannya mulia, tidak berarti boleh gugatan boleh diajukan secara sembarangan.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="IT-CH" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Selain itu ambisi para hakim untuk menjadi tenar juga harus diredam. Muncul kesan bahwa alasan pengabulan sebagian gugatan <i>vexatious litigation</i> selama ini adalah karena dikatakan hakim harus melakukan penemuan hukum. Ironisnya, ini acapkali disalahartikan seolah-olah hakim berwenang menciptakan hukum sebagaimana layaknya <i>common law</i> (<i>judge made law authority</i>). Spiritnya, seolah-olah semua tatanan hukum dapat diterobos sehingga menghasilkan putusan dari negeri antah berantah yang aneh. </span><span lang="NL" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dengan keberanian membuat putusan yang kontroversial, tentu nama hakim itu akan terangkat dan terpublikasikan. Buktinya salah satu anggota majelis hakim yang putusannya banyak dicerca, saat ini telah diangkat menjadi ketua PN tempatnya bernaung.</span><span lang="NL" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="NL" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Penulis berani menyatakan bahwa hakim di Indonesia telah salah kaprah dalam menerjemahkan kewenangan melakukan penemuan hukum dengan penciptaan hukum. Sebab, Mahkamah Agung sendiri juga salah kaprah dalam hal ini. Lihat <a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18252&cl=Berita">berita <i>hukumonline</i> tentang putusan pilkada di Sulawesi Selatan</a> yang mana majelis hakim memerintahkan pilkada ulang, dan atas putusan ini, salah satu Jubir Mahkamah Agung dengan bangga mengatakan ini adalah salah satu bentuk <i>judge made law</i>. </span><span lang="NL" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sungguh sangat absurd Mahkamah Agung melakukan kesalahan elementer seperti ini. Karena itu rasanya wajar, kalau melihat fenomena saat ini banyak putusan pengadilan di Indonesia yang dicerca, karena tampaknya telah terjadi penurunan kualitas hakim-hakim (bandingkan putusan Mahkamah Agung di masa lalu ketika Subekti, Oemar Senoadji dan lain-lain masih menjabat sebagai hakim agung dengan putusan Mahkamah Agung dewasa ini). </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Untuk meminimalisir <i>vexatious litigation</i>, maka seharusnya dibuat sebuah hukum yang mengatur bahwa pihak yang terbukti melakukan <i>vexatious litigation</i> wajib mengganti kerugian kepada tergugat. Baik berupa kehilangan waktu maupun biaya akibat melayani gugatan tidak berdasar tersebut di pengadilan. Hakekat ganti rugi itu adalah karena penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memanfaatkan pengadilan sebagai <i>accomplishes</i>. Dengan demikian diharapkan tercipta sistem <i>punishment</i> yang ampuh agar semua orang sebelum menggugat yakin dirinya memang memiliki dasar, terlepas dari memang mengajukan gugatan bagi orang yang merasa dirugikan adalah hak yang tidak boleh dicabut dari siapapun.</span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">*) <i>Penulis adalah associate pada sebuah kantor advokat</i>. </span><span lang="SV" style="font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-4515196950700805022010-04-27T05:55:00.001+07:002010-04-27T13:25:14.205+07:00Pengaturan Rahasia Bank<br />
<br />
<br />
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"></meta><meta content="Word.Document" name="ProgId"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Generator"></meta><meta content="Microsoft Word 10" name="Originator"></meta><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CB@g@s%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"Angsana New";
panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;}
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0cm;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Angsana New";
mso-bidi-language:AR-SA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:84377188;
mso-list-template-ids:394564720;}
@list l0:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1
{mso-list-id:313411041;
mso-list-template-ids:330570926;}
@list l1:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:838351997;
mso-list-template-ids:-1583191014;}
@list l2:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l3
{mso-list-id:1399548429;
mso-list-template-ids:2087592722;}
@list l3:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l4
{mso-list-id:1627739929;
mso-list-template-ids:1106544274;}
@list l4:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l5
{mso-list-id:1890803922;
mso-list-template-ids:1547569264;}
@list l5:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style> <span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">oleh Peri Umar Farouk</span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"> </span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998. Dalam kerangka perbaikan dan pengukuhan perekonomian nasional, walaupun Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disingkat ‘UUP/1998′) hanya merupakan revisi, bukan mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undang Perbankan lama, namun dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem Perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Oleh karenanya issue-issue yang ditanggapinya pun cukup luas, yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah perkembangan perbankan nasional.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Di antara issue-issue yang berusaha ditanggapi dalam ketentuan UUP/1998 tersebut adalah kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, lingkungan hidup, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, peningkatan fungsi social control terhadap institusi perbankan, perlindungan nasabah, pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing, liberalisasi serta issue-issue lain sebagai akibat adanya perubahan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan baru bidang ekonomi dan bisnis. </span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Responsi terhadap issue-issue tersebut, telah dikonkritkan dalam UUP/1998 dengan pembentukan pengertian, jenis kegiatan usaha, syarat dan prosedur, serta institusi-institusi baru sebagai penunjang kegiatan usaha perbankan. Sebagai contoh, diantaranya adalah pengertian baru rahasia bank, kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia, serta pembentukan lembaga jaminan simpanan, lembaga penyehatan perbankan.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketentuan Baru Rahasia Bank</span></b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sebagaimana telah disinggung di bagian pendahuluan, salah satu perubahan yang terdapat dalam UUP/1998, adalah ketentuan mengenai rahasia bank. Dilihat dari paragraf ke-8 Penjelasan Umum, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan rahasia bank menurut UUP/1998, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UUP/1998 menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, bilamana dibandingkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 (UUP/1992), perubahan ketentuan rahasia bank meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau izin pengecualian, dan ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank. Pembahasan berikut ini mencoba menjelaskan satu persatu dari perubahan-perubahan tersebut.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pertama</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, UUP/1992 memberi pengertian atas rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, UUP/1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1992 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut UUP/1998, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Kedua</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, sebagaimana menjadi ketetapan dalam UUP/1992, UUP/1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan UUP/1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<ul type="disc"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia. <o:p></o:p></span></li>
</ul><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian ‘Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam’.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketiga</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bagi pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. UUP/1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan UUP/1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 UUP/1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara UUP/1992 dengan UUP/1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Keempat</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam UUP/1992, yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, UUP/1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam UUP/1992. Yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur UUP/1998.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam</span></b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Selain bagi tujuh pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, UUP/1998 juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. </span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UUP/1998, sedangkan bunyi pasalnya sendiri tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UUP/1998, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian bagi kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat? Hal ini penting untuk didiskusikan berkenaan dengan adanya pendapat bahwa Memori Penjelasan suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan di luar (pasal-pasal dari) undang-undang yang dijelaskannya. </span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pendapat seperti ini dianut oleh Sutan Remy Sjahdeini, Pakar Hukum Perbankan, yang juga menambahkan bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Penjelasan suatu Undang-undang tidak mengikat secara hukum, karena suatu undang-undang tetap berlaku dan mengikat sekalipun seandainya dikeluarkan tanpa diikuti Memori Penjelasan. Sebaliknya, suatu Memori penjelasan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa adanya Undang-undang (yang dijelaskan oleh Memori Penjelasan tersebut).<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketidaktegasan mengenai pengecualian bagi BPK dan Bapepam ini, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesempurnaan UUP/1998, karena ternyata UUP/1998 tidak berusaha sepenuhnya memasukkan kemungkinan yang diberikan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pengecualian pengungkapan rahasia bank. Padahal Pasal 101 Undang-undang Pasar Modal memberi kemungkinan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Bapepam dengan permohonan izin dari Menteri Keuangan dapat memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehubungan dengan penunaian tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketidaktegasan tersebut juga dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam, sebagaimana diwajibkan bagi kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN, peradilan perkara pidana (Pasal 42A) dan pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan (Pasal 44A). Sehingga atas kesengajaan tidak memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam tidak ada sanksi yang dapat diancamkan. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 47A UUP/1998, yang menetapkan bahwa kesengajaan tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A dan Pasal 44A merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara serta denda.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Status Kerahasiaan Nasabah Debitur</span></b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Permasalahan lain yang perlu dibahas lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan rahasia bank menurut UUP/1998 adalah bagaimana status kerahasian keterangan mengenai Nasabah Debitur. Apakah secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa karena Pasal 40 UUP/1998 hanya mewajibkan Bank dan Pihak Terafiliasi menjaga kerahasiaan Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, dan ditegaskan dalam Penjelasannya bahwa keterangan mengenai Nasabah selain dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan, menyebabkan keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun?<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Bila diperhatikan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<ul type="disc"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat. <o:p></o:p></span></li>
</ul><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Menurut penggolongan tersebut, UUP/1992 dapat digolongkan yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“… ketentuan atau kewajiban rahasia bank…, di Indonesia ditentukan sebagai ketentuan pidana oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dibandingkan dengan ketentuan UUP/1992, dalam UUP/1998 sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 UUP/1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai Nasabah Debitur, secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 UUP/1998 yang berbunyi sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUP/1992 yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut sebagai Nasabah Penyimpan atau Nasabah Debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Meskipun keterangan mengenai Nasabah Debitur tidak diatur secara tegas dalam UUP/1998 sebagai rahasia bank, sebagaimana ketentuan rahasia bank menurut UUP/1992, namun perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai depenalisasi. Depenalisasi di sini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Artinya bahwa pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur yang dalam UUP/1992 ditentukan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, dengan UUP/1998 ini dihilangkan ancaman pidananya, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan untuk dituntut secara perdata maupun administratif. </span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank dan Pihak Terafiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UUP/1998, bukan menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya keterangan tersebut, namun hanya mengalihkan kewajiban tersebut yang tadinya merupakan kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat perdata.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Alasan penulis mengenai hal tersebut adalah bahwa kewajiban merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata, serta pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dapat dituntut secara perdata adalah:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pertama</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan fiduciary relation dan confidential relation, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan hal tersebut dapat dikutip pernyataan M. Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul ‘Tindak Pidana Perbankan’ sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation).”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Khususnya di bidang kredit, dapat ditambahkan pula di sini pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan (fiduciary relation).”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Kedua</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan Nasabah Debitur. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 18 UUP/1998 sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat (implied term) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketiga</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang secara tegas mengatur:<o:p></o:p></span><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><br />
<i><span style="font-family: Verdana;">“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”</span></i></span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi:<o:p></o:p></span><br />
<ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. <o:p></o:p></span></li>
</ol><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas di muka, maka keterangan mengenai Nasabah Debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur. Dengan demikian karena sifat kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Debitur lahir dari perjanjian (implied term, Pasal 1339 KUHPerdata), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara Nasabah Debitur dan bank.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sedangkan alasan lain yang memperkuat bahwa keterangan mengenai Nasabah Debitur merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan adalah tidak adanya ketentuan UUP/1998 yang secara tegas mewajibkan Bank untuk memberikan keterangan mengenai Nasabah Debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dengan demikian keterangan mengenai Nasabah Debitur bukanlah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun, sehingga terdapat syarat dan kondisi yang membatasi bank untuk memberikan keterangan mengenai Nasabah Debitur dan Pinjamannya. Persoalannya kini adalah syarat dan kondisi apa yang membolehkan pengungkapan tersebut?<o:p></o:p></span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Untuk membahas pertanyaan tersebut, karena sejalan dengan pemikiran sistem hukum Common Law, di mana kewajiban merahasiakan timbul sebagai implied term dari perjanjian (kewajiban yang bersifat perdata), maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan penggunaan kerangka berpikir sistem hukum Common Law dalam hal pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur ini. </span><br />
<br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dalam yurisprudensi Inggris, terdapat satu kasus klasik yang dipakai sebagai standar kualifikasi bagi pengungkapan keterangan mengenai nasabah, bahkan yurisprudensi ini pun pada akhirnya menjadi standar pula bagi hampir semua Negara Persemakmuran (Commonwealth), yakni putusan perkara Tournier v. National Provincial and Union Bank of England, 1924 (yang dikenal juga dengan sebutan Tournier’s Case). Dari putusan Tournier’s Case dapat diklasifikasikan bahwa Bank berhak untuk mengungkapkan keterangan mengenai nasabahnya bilamana memenuhi salah satu dari empat syarat/kondisi sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Where disclosure is under compulsion by law. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Where there is a duty to the public to disclose. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Where the interest of the bank require disclosure. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer. <o:p></o:p></span></li>
</ol><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Penjelasan dari keempat syarat/kondisi tersebut, beserta contohnya adalah:<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pertama</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bilamana pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum, misalnya dalam hal Bank dimintai bukti dalam pemeriksaan pengadilan, atau untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal penyidikan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Bank dapat mengungkapkan keterangan mengenai Nasabah Debitur kepada penyidik sebagai berikut:<o:p></o:p></span><br />
<ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yakni di antaranya: (i) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 44 (1) UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan); (ii)n Pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan (Pasal 112 (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan); (iii) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Bapepam untuk melakukan penyidikan tidak pidana di bidang Pasar Modal (Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).</span></li>
</ol><br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Kedua</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bilamana bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat/publik, misalnya dalam hal dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana Bank mengungkapkan keterangan mengenai Nasabah Debitur tertentu dan pinjamannya untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyelewengan kredit oleh Bank terhadap Nasabah Debitur tertentu.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Ketiga</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bilamana pengungkapan dikehendaki demi kepentingan Bank (Where the interest of the bank require disclosure), misalnya Bank demi kepentingan sendiri dapat mengungkapkan kepada pengadilan dalam pemeriksaan sengketa antara bank dengan seorang penjamin (guarantor) Nasabah Debitur.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Keempat</span></i><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">, bilamana nasabah memberikan persetujuannya (Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer), misalnya dalam hal Nasabah memberikan referensi-referensi bank kepada pihak lain, atau Nasabah memberikan kewenangan kepada bank untuk mengungkapkan urusan-urusannya dalam rangka membantu akuntannya.<o:p></o:p></span><br />
<br />
<b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Simpulan</span></b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Sebagai perwujudan gagasan untuk meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap institusi perbankan, pembentuk undang-undang telah melakukan pembaruan dalam UUP/1998 terhadap ketentuan mengenai rahasia bank. Pembaruan tersebut meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan wewenang pemberian perintah dan izin pengecualian, serta memperberat ancaman pidana dan penambahan delik rahasia bank.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Khusus dalam pengaturan pengecualian ketentuan mengenai rahasia bank menurut UUP/1998, bagi BPK dan Bapepam, dikarenakan terdapat kondisi khusus, maka status pengecualiannya menjadi tidak jelas. Kondisi khusus tersebut adalah bahwa secara redaksional pengecualian bagi BPK dan Bapepam tidak disebutkan dalam pasal-pasal UUP/1998, hanya disebutkan dalam bagian penjelasan. Disamping itu tidak ada ketentuan dalam UUP/1998 yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan kepada BPK dan Bapepam, sedangkan di sisi lain terdapat peraturan perundangan yang memberikan wewenang bagi kedua pihak tersebut untuk mendapatkan keterangan mengenai nasabah bank.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Berkenaan dengan keterangan mengenai Nasabah Debitur, walaupun UUP/1998 tidak memasukkannya sebagai rahasia bank, namun pihak bank maupun pihak terafiliasi tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merahasiakannya. Kewajiban tersebut timbul dari sifat kontraktual antara bank dan nasabah debitur. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, setiap pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur pun tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu.<o:p></o:p></span><br />
<b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Daftar Bacaan:</span></b><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span><br />
<ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, dan Aruan Sakidjo, SH, MH, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dennis Campbell, BA, JD, LL.M (general Editor), Internasional Bank Secrecy, Sweet & maxwell, London, 1992. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Drs. H. As. Mahmoeddin, Analisis Kejahatan perbankan, Rafflesia, Jakarta, 1997. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">M. Sholehuddin, SH, MH, Tindak Pidana Perbankan, rajawali Press, Jakarta, 1997. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, IBI, Jakarta, 1993. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal"><span lang="EN" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 1, YPHB, Jakarta, 1997. <o:p></o:p></span></li>
</ol>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-34914941097484304612010-04-27T05:33:00.000+07:002010-04-27T05:33:02.936+07:00Tindak Pidana Perbankan-Antara Asas Kolegial dan Vicarious Liability<title id="ridTitle">Glacier</title><base href="file://C:%5CProgram%20Files%5CCommon%20Files%5CMicrosoft%20Shared%5CStationery%5C"></base><style>
BODY {
MARGIN-TOP: 20px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; COLOR: #006666; MARGIN-LEFT: 50px; FONT-SIZE: 10pt
}
</style><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"> </span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;"><a href="http://kopidangdut.org/2008/02/12/asas-kolegial/"><span lang="ES" style="color: navy;"><span style="font-size: medium;">Asas Kolegial</span> </span></a></span><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Dalam beberapa kesempatan, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata “kolegial”, tanggung jawab “kolegial”, kebijakan yang diputuskan secara “kolegial” di media massa.</span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Apakah asas kolegial itu? </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Secara mudah dapat dimengerti dengan membaca uraian berikut ini, namun dengan menggunakan permisalan sebuah perseroan terbatas. </span><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kacamata hukum bisnis khususnya mengenai tanggung jawab direksi. <o:p></o:p></span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Direksi adalah lembaga atau organ Perseroan. Sedangkan individunya adalah direktur. Walaupun dalam struktur terbagi dalam direktur utama, direktur 1, direktur 2, direktur keuangan, direktur kepatuhan, tetapi sebagai lembaga yang merupakan organ Perseroan Terbatas [PT] adalah Direksi. Tanggung jawab direksi adalah kolegial yaitu tanggung jawab yang berimbas kepada tanggung jawab tanggung renteng. </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Tanggung jawab tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama antar anggota direksi sampai ke harta pribadi, apabila melakukan penyalahgunaan wewenang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja sebagai penyeimbang, tanggung jawab kolegial diimbangi dengan adanya tanggung jawab residual. </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Tanggung jawab kolegial contohnya adalah sebagai berikut: Dalam satu PT. terdapat organ direksi yang strukturnya terdiri dari Direktur Utama, Direktur 1 dan Direktur 2 dan Direktur Keuangan. </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Bila suatu ketika Dirut melakukan sesuatu dengan pihak ketiga, sedangkan direktur 1 dan direktur 2, dan direktur keuangan tidak melakukan sesuatu [berhubungan hukum dengan pihak ketiga], apapun hubungan hukumnya. Bisa perjanjian kredit, pengadaan barang dan lain sebagainya. Diilustrasikan justru pihak ketiga yang mengalami kerugian. Kemudian pihak ketiga akan menuntut kepada PT. selaku badan hukum, dan berhak bertemu dengan anggota direksi manapun. </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Yang semula berhubungan hukum adalah dengan direktur utama, lalu direktur utama tersebut tidak ada, maka pihak ketiga dapat berhubungan dengan direktur 1 atau direktur 2 dan dalam rangka tanggung jawab kolegial direktur 1 dan direktur 2 tidak boleh menolak pihak ketiga yang datang dan memiliki hubungan hukum dengan PT. tersebut. </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Tanggung jawab residual contohnya adalah: Bahwa apabila direktur 1 yang dahulu tidak setuju atas perbuatan hukum direktur utama yang atas nama PT tadi melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, secara internal direktur 1 dapat melepaskan tanggung jawab. <o:p></o:p></span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="SV" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Namun, secara ekternal dengan pihak ketiga tetap tidak dapat beralasan demikian. <o:p></o:p></span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Bagaimana?</span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;"></span></span> <br />
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;">Antara Asas Kolegial dan Vicarious Liability</span></span></b></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) dalam suatu bank yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), perlu dipahami oleh penegak hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ PT, sehingga batasan tanggung jawab di dalam suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur tipibank dapat dipahami secara tepat dan memudahkan di dalam menentukan para pelaku dugaan tipibank.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Ada perbedaan pandangan para penegak hukum terkait penerapan hukum di dalam penanganan suatu kasus, misalnya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, dengan beberapa direktur di dalamnya, asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya akan kontradiktif dengan <b>asas kolegial</b> dalam hukum perusahaan yang termaktub dalam UU No.40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. </span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Bagi ahli hukum pidana kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum perusahaan, secara jelas dan tegas, setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dimungkinkan bahwa karena kewenangannya, suatu pihak, misalnya direksi, harus bertanggung jawab atas nama PT. dalam suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.</span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Berkembangnya wacana pemberlakuan <b><i>vicarious liability</i></b> yang menjadi perhatian sekaligus kekuatiran praktisi perbankan, merupakan kajian menarik dan penting dalam penanganan kasus tipibank. Doktrin yang diadopsi dari <i>common law</i> tersebut menyatakan bahwa <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: small;"><i>“Korporasi/ perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dialakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol (Prof. Dr. Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya”-2006).</i></span></b> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt; line-height: 150%;">Hal tersebut berarti bahwa pemidanaan tidak selalu didasarkan kepada adanya unsur kesalahan, yang berbeda dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Pandangan sebagian besar penegak hukum mengenai asas “<b><i>Ambelijk bevel</i></b>” atau perintah jabatan yang termaktub dalam Ps. 51 ayat 1 KUHP, sering digunakan untuk mengintepretasikan perbuatan hukum para pegawai bank yang turut melakukan tipibank atas “tekanan dan paksaan” atasan. </span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Walaupun sesungguhnya asas tersebut digunakan dalam “perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan/ <i>wettelijk voorschrift</i>“, bagi pejabat publik. (Prof. Wirjono Prodjodikoro, “<i>Asas-asas hukum pidana di Indonesia”-1967)</i>. Namun, pada umumnya dengan penerapan asas tersebut kurang tepat kiranya di dalam penanganan kasus dugaan tipibank yang dilakukan pada bank umum dan BPR.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES" style="color: navy; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 10pt;">Atas beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut di atas mengenai adanya perbedaan pandangan, kontradiksi antara penerapan lapanagan hukum pidana dan keperdataan merupakan topik bahasan yang menarik dan perlu dikaji, demi kemajuan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-10974935133116510542009-11-08T21:23:00.000+07:002010-05-19T07:28:06.367+07:00Dosa Pemerintah dalam Kasus Century<span class="kotakjudul"></span><br /> <span style="font-style: italic;" class="kotakdescription">Satu-satunya bank yang menikmati Perpu JPSK hanya Bank Century.</span><br /> <p style="text-align: justify;">Bom waktu itu akhirnya meledak juga. Ya, kasus Bank Century meledak di penghujung masa bakti periode Kabinet Indonesia Bersatu. Jelas kasus ini mencoreng citra kabinet yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Ada yang mengatakan kasus ini sebagai BLBI jilid dua, ada juga yang mengatakan mirip dengan kasus cessie Bank Bali.<br /><br />Terlepas dari itu, kasus ini tentu menjadi cobaan berat buat Sri Mulyani Indrawati di kala puasa masih di pertengahan bulan Ramadhan. Menteri Keuangan itu dianggap orang yang paling bertanggung jawab dalam penggelontoran dana triliunan rupiah ke bank yang pernah dimiliki oleh dinasti Tantular lewat sejumlah perusahaan. Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kala itu, Sri Mulyani didaulat sebagai orang terakhir yang menentukan, apakah sebuah bank berdampak sistemik atau tidak, atau apakah bank itu perlu diselamatkan atau dibiarkan kolaps.<br /><br />Akhirnya, lewat rapat KSSK yang melelahkan, Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal yang bisa berdampak sistemik. Opsinya, bank itu harus diselamatkan. Dana pun digelontorkan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditunjuk sebagai pihak yang mengambilalih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direksi dan komisaris Bank Century.<br /><br />Skema penyelamatan pun mulai dirancang. Di sinilah Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) mulai beraksi tepatnya 15 Oktober 2008, selain Peraturan Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum—pelaksana Perpu JPSK, dan UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.<br /><br />Jika ditelusuri Perpu JPSK, ada yang janggal dalam pengambilalihan wewenang RUPS ini. Berdasarkan Pasal 12 a Perpu JPSK, seharusnya yang mengambilalih hak dan kewenangan RUPS adalah Bank Indonesia (BI) sendiri. Namun kenyataannya, LPS lah yang justru bertindak atas arahan Menkeu selaku ketua KSSK. Bisa jadi, BI ingin bermain cantik. Mereka seakan tidak mau disalahkan seperti kasus BLBI, kalau di belakang hari kasus Century meledak. Padahal Perpu JPSK maupun PBI No. 10 memberi ruang aman bagi pejabat bank sentral tersebut untuk bertindak.<br /><br />Namun, apa mau dikata, keterlibatan Bank Indonesia yang ketika itu dipimpin Boediono, tak bisa lepas dari kasus penggelontoran dana ini. BI justru dianggap sebagai pihak yang memberi ’rekomendasi’ kepada Menkeu supaya Bank Century diselamatkan. Lihat saja pernyataan Sri Mulyani berikut ini. BI mengatakan kondisi Bank Century kritis. "Ada banyak saksi mata. Saya tidak tahu tentang Bank Century, makanya saya minta dikirimi empat lembar, kemudian ada diskusi," kata Sri Mulyani.<br /><br />Pada tanggal 13 November 2008 Sri Mulyani memang sedang berada di Amerika untuk pertemuan G-20 mendampingi Presiden. Makanya, korespondensi dilakukan lewat teleconference dengan Boediono. Hasil teleconference itu dilaporkan ke Presiden. "Laporan ke Presiden ada satu bank yang bleeding, dan Gubernur BI sudah konsultasi dengan kami, sudah dijelaskan ke dewan," katanya. Usai pertemuan, Sri Mulyani langsung bergegas kembali ke Indonesia, sedangkan Presiden melanjutkan lawatannya ke Brazil.<br /><br />Lantas, kemana Menkeu harus melapor jika kondisi perbankan makin memburuk sementara Presiden sedang tidak ada di Indonesia? ”Tentu saja ada wakil Presiden,” ujar Sri Mulyani. Pernyataan itu membuat kebingungan di masyarakat. Sebab Wapres Jusuf Kalla mengaku tidak tahu-menahu soal bailout ke Bank Century. Pasal 9 Perpu JPSK tegas mengingatkan, KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden. Seharusnya, jika Presiden tidak ada di tempat, tugas kepresidenan dikendalikan oleh wakil presiden lewat Keputusan Presiden.<br /><br />Entah, apakah ini dosa Bu Ani—Sri Mulyani begitu dia disapa—Bank Indonesia atau hanya masalah miskoordinasi atau transparansi belaka. Yang jelas, Sri Mulyani cukup dilindungi peraturan dalam menyelamatkan Century. Bahkan dia berkeras bahwa dirinya sudah diamanatkan untuk menyelamatkan kondisi Bank Century.<br /><br />Ya, Century memang ketiban rezeki dari krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk dampaknya yang dirasakan oleh Negeri ini. Soalnya, bank hasil peleburan dua bank yang pernah kolaps di tahun 2003—PT Bank Danpac dan PT Bank Pikko ke dalam PT Bank CIC Internasional Tbk—ini, satu-satunya bank yang ’menikmati’ Perpu JPSK. Kabar miring pun berhembus di sejumlah anggota dewan. Perpu ini dianggap sengaja dibuat untuk Bank Century. Kabar itu tentu jangan dipercaya seratus bahkan seribu persen, perlu dibuktikan kebenarannya.<br /><br /><strong>Century Begitu Istimewa<br /></strong>Tapi, lagi-lagi pertanyaannya adalah, mengapa Century begitu istimewa sehingga harus diselamatkan dua kali—saat ini dan masalah surat berharga tahun 2003? Bahkan, walaupun surat pernyataan sanggup (letter of commitment) beberapa kali dilanggar oleh pemegang saham—ketika bank itu mulai mengalami kesulitan likuiditas—Bank Indonesia tetap saja memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek buat bank yang berkantor pusat di kawasan Plaza Senayan tersebut.<br /><br />Buktinya, lihat saja kronologis dakwaan lapis ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pidana perbankan Robert Tantular. Dakwaan ini juga yang dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjerat Robert Tantular ke bui. Diceritakan Jaksa, Robert bersama dengan Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq (pemegang saham pengendali Bank Century yang statusnya buron) melanggar surat pernyataan kesanggupan tanggal 15 Oktober 2008 dan 16 November 2008.<br /><br />Letter of commitment 15 Oktober 2008 dibuat lantaran BI menilai surat berharga Bank Century senilai AS$203,4 juta bermasalah. Surat itu dikeluarkan dari perusahaan penerbit di luar negeri, di antaranya JP Morgan Luxembourg Banking Amerika Serikat, Nomura Bank Int'l Plc, London dan First Gulf Asia Holding. BI menilai surat berharga itu tergolong macet karena tidak memiliki rating. BI berkali-kali mengirimkan surat teguran ke Bank Century agar menjual surat berharga itu.<br /><br />Berdasarkan letter of commitment itu, Bank Century berjanji untuk membayar surat berharga yang jatuh tempo dan menambah modal bank atau mencari investor baru untuk menyelesaikan permasalahan bank paling lambat 31 Maret 2009. Namun Robert, Hesyam dan Rafat tak bisa menepati janjinya sehingga Bank Century tidak bisa memenuhi kewajibannya pada nasabah. Selain itu prosentase giro wajib minimum (GWM) Bank Century berada di bawah yang ditetapkan BI. Dalam Peraturan BI tentang GWM, bank harus memenuhi GWM minimal lima persen dari jumlah dana pihak ketiga (nasabah).<br /><br />Century makin kesulitan likuiditas. BI lantas memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar Rp502 miliar pada 14 November 2008. BI lalu meminta Robert, Hesyam dan Rafat menepati komitmennya yang dituangkan dalam letter of commitment pada 16 November 2008. Surat itu antara lain berisi komitmen untuk memindahkan surat berharga Bank Century ke bank kustodian di Indonesia, mengembalikan hasil pembayaran surat berharga yang jatuh tempo dan tidak akan menjaminkan surat berharga ke pihak lain.<br /><br />Parahnya, letter of commitment lagi-lagi tak ditepati. BI kembali mengucurkan fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar Rp187 miliar pada 18 November 2008. Kondisi Bank Century makin memburuk. Pada 21 November 2008 penanganan Bank Century diserahkan ke LPS. Dana lalu mengalir deras ke Century. Empat kali dana dikucurkan oleh LPS. Yakni pada 23 Nov 2008 sebesar Rp2,776 triliun, 5 Desember 2008 (Rp2,201 triliun), 3 Februari 2009 (Rp1,155 triliun), dan 21 Juli 2009 (Rp630 miliar). Yang menjadi permasalahan adalah dua pengucuran dana terakhir dilakukan setelah Perpu JPSK ditolak menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 18 Desember 2008. Artinya, legalitas terhadap pengucuran dana yang totalnya mencapai Rp1,785 triliun, patut dipertanyakan.<br /> <br />Apalagi, pemerintah mengucurkan dana itu tanpa permisi ke anggota dewan. Jikapun diamini, jumlah yang disepakati cuma Rp1,3 triliun, nyatanya membengkak menjadi Rp6,7 triliun. Kalau saja pemerintah, sowan lebih dulu DPR, mungkin ceritanya lain. Memang, di Perpu JPSK, pemerintah tak perlu meminta izin ke DPR ketika ingin mem-bailout ke sebuah bank. Tapi, ini bukan uang kecil, Bu Ani! Jumlah Rp6,7 triliun tentu bisa membangun ribuan rumah masyarakat yang tidur beratapkan langit berlasakan tikar. Atau paling tidak menyekolahkan ribuan anak-anak jalanan.<br /><br />Lagi-lagi, Negeri ini dianggap sebagai surganya para deposan besar yang jumlahnya minoritas di Negeri ini. Rumor ini juga yang menyeruak di kalangan media. Diduga, penyelamatan Bank Century ada kaitannya dengan simpanan nasabah dalam jumlah besar di beberapa bank, termasuk di Bank Century. Ingat kasus BLBI? Ratusan triliun uang negara ludes entah kemana? Pejabat BI waktu itu bilang, jika BLBI tidak dikucurkan, mungkin saat ini sudah tidak ada lagi bank di Indonesia. Alasan itu kini kembali menyeruak. BI mengungkapkan biaya penyelamatan perbankan akan jauh lebih besar jika Bank Century ditutup pada saat krisis. Diperkirakan negara harus menanggung beban Rp30 triliun.<br /><br />Sri Mulyani bahkan menegaskan bailout terhadap Century adalah langkah yang tepat untuk mengamankan kondisi perbankan dan perekonomian nasional. Dia mencontohkan, kasus Lehman Brother yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika Lehman Brothers terpuruk, dalam sehari semuanya runtuh. ”Harga saham anjlok, pasar uang rontok, siapa yang tahu? Dan begitu kejadian, semua baru menyesali, coba kalau waktu itu (Lehman Brother) di-bailout," bela Sri Mulyani.<br /><br />Namun, benarkah pembelaan Menkeu dan BI itu? Walahu'alam bishawa. Sebab seperti dikatakan pengamat ekonomi Aviliani, tak ada satu orang pun yang tahu kondisi sistemik akan berdampak seperti apa.<br />(hukumonline)<br /></p>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-9943721957682116352009-04-21T04:51:00.000+07:002010-05-19T07:27:03.437+07:00Perbedaan Akta Otentik dengan Surat Di bawah tangan<h1><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB"><br /><o:p></o:p></span></h1> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB">Dalam beberapa kesempatan, saya diminta untuk menjelaskan, apa yang dimaksud dengan akta otentik dan mengapa akta notaris dianggap sebagai akta otentik. Sejak jaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:<o:p></o:p></span></p> <p><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB">“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”</span></em><i><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB"><br /></span></i><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB"><br />Jadi, apabila di ambil point2nya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi criteria sebagai berikut:<br />1. Bentuknya sesuai UU<br />Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.<br />2.Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang<br />3.Kekuatan pembuktian yang sempurna<br />4.Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan<br />mengenai ketidak benarannya<o:p></o:p></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB">Apakah yang berhak untuk membuat akta otentik hanyalah Notaris? Tentu saja tidak, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.<o:p></o:p></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="EN-GB">Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:<br />1.Bentuknya yang bebas<br />2.Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum<br />3.Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya<br />4.Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.<o:p></o:p></span></p>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-8297078661701042832009-04-16T20:46:00.003+07:002009-04-16T20:52:37.518+07:00Kelembagaan, Operasional & Pengembangan Produk Bank Syariah<div style="text-align: center;"><strong><span style="" lang="SV">Perspektif Hukum Positif</span></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></div> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><i><span style="" lang="SV">(Esei Hukum Peri Umar Farouk)</span></i></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">lenyapkan dirimu di hadapan Sang Wujud<br />agar ribuan dunia berlompatan darimu<br />dan wujud murnimu memancar dari dirinya sendiri<br />terus dan terus melahirkan bentuk-bentuk berlainan<br />…<br />berbahagialah ia yang menyerahkan hidupnya demi mengetahui itu!<br />dia meninggalkan rumah ini demi rumah selanjutnya; yang jauh lebih bercahaya<br />…<br />jika kau tak merasakan sakit, kau takkan mencari kesembuhan<br />jiwa yang tak hidup dalam Tuhan, tidaklah hidup</p> <p style="text-align: center;" align="center">(Sultan Walad, mistikus Islam)</p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional. Yang dikritik dari bank yang fenomenal di abad modern kapitalis ini oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan di dalam karakteristik-karakteristiknya yang lain.<br />Tulisan ini akan membahas berbagai karakter pokok perbankan syariah, terutama melihatnya dengan perspektif kajian hukum (positif), yang di berbagai isu mungkin berbeda dengan yang berlaku bagi perbankan konvensional. Pembahasan akan terfokus di kelembagaan, operasional serta pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pengaturan Kelembagaan & Operasional</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sejak UU 7/1992 <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> telah menganut dual banking system, yang singkatnya berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara co-existance. Di masa UU 7/1992 dua sistem perbankan itu adalah Bank Umum dan Bank Berdasarkan Bagi Hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam). Baru melalui perubahan dengan UU 10/1998 secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> ini adalah: Konvensional dan Syariah.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Praktek perbankan konvensional dapat dilakukan melalui Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional). Keduanya diberi pengertian sbb:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Bank Umum (Konvensional) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;<br />Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Sedangkan Bank Syariah dapat dilakukan melalui:<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Bank Umum Syariah</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">BPRS</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Islamic Windows</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Office Channeling</li></ul> <p style="text-align: justify;"><em><b>Bank Umum Syariah</b></em></p> <p style="text-align: justify;">Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004 ); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu trilyun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005 )</p> <p style="text-align: justify;"><em><b>Bank Perkreditan Rakyat Syariah</b></em></p> <p style="text-align: justify;">Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI 6/17/PBI/2004 ). Modal disetor BPRS ditetapkan sbb:</p> <table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Rp 2 milyar</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="SV">Wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Rp 1 milyar</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Wilayah ibukota propinsi di luar Wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Tangerang, <st1:city><st1:place>Bogor</st1:place></st1:City>, Depok dan Bekasi</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Rp 500 juta</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Wilayah lain</p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="text-align: justify;"><strong>Islamic Windows</strong></p> <p style="text-align: justify;">Perubahan Pasal 6 huruf m oleh UU 10/1998 terhadap UU 7/1992 menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Ketentuan terbaru, yakni Pasal 13 (1) PBI 8/3/PBI/2006 menetapkan pembukaan tersebut bisa dilakukan dengan cara:</p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Meningkatkan status Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan/atau<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada.<o:p></o:p></span></li></ul> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Adapun syarat-syarat pembukaan Islamic Windows dapat ditarik dari Pasal 14-16 PBI 8/3/PBI/2006 yakni:<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal, antara lain: biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan overhead cost;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">memenuhi rasio Kewajiban Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="FI">menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">memasukkan laporan keuangan di atas dalam laporan keuangan gabungan;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.<o:p></o:p></span></li></ul> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="" lang="SV">Office Channelling</span></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Office Channelling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional. Sebelumnya berdasarkan prinsip Islamic Windows versi PBI 4/1/PBI/2002 , praktek demikian tidak dimungkinkan. Praktek perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktek konvensional.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Pasal 38 (2) PBI 8/3/PBI/2006 memberi kesempatan Layanan Syariah dibuka:<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu; dan<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri bank konvensional yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah.<o:p></o:p></span></li></ul> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Alasan bagi dimungkinkannya office channelling, dapat dilihat di Bagian Umum Penjelasan PBI 8/3/PBI/2006, yakni: mendorong percepatan pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Sekaligus dengan ini, lanjut Penjelasan tersebut memungkinkan Kantor Cabang yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri berperan serta dalam perbankan syariah.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Praktek perbankan syariah diatur lebih leluasa, karena dimungkinkannya untuk melakukan kegiatannya di Bank Umum Konvensional. Kesempatan demikian tidak diberikan peraturan perundang-undangan kepada Bank Umum Syariah untuk melakukan kegiatan usaha konvensional. Pasal 39 PBI 6/24/PBI/2004 dengan tegas melarang Bank Syariah melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional; atau mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional. Sehingga beberapa kalangan menyebut bahwa ideal perbankan Indonesia adalah Perbankan Syariah.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="IT">Gambar 1: Skema Operasional Bank Syariah di Indonesia<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="" lang="IT">Kegitan Usaha</span></strong><span style="" lang="IT"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="IT">Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36 – 37 PBI 6/24/PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi 9 fungsi:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="IT">(1) penghimpunan dana</span></em><span style="" lang="IT"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="IT">Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasar prinsip Wadi’ah) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasar prinsip Mudharabah).<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="SV">(2) penyaluran dana (langsung dan tidak langsung)</span></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Pembiayaan langsung (berdasar prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam) serta tidak langsung/indirect finance (Bank Garansi, Letter of Credit).<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="SV">(3) jasa pelayanan perbankan</span></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Jasa pelayanan perbankan berdasarkan wakalah, hawalah, kafalah dan rahn.<br />Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah (Safe Deposit Box).<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kustodian).<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="SV">(4) berkaitan surat berharga</span></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah.<br />Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syraih yang diterbitkan Pemerintah dan/atau BI (SWBI).<br />Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="SV">(5) lalu lintas keuangan dan pembayaran</span></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;">Money transfer, inkaso, kartu debet/charge card, valuta asing (Sharf).</p> <p style="text-align: justify;"><em>(6) berkaitan pasar modal</em></p> <p style="text-align: justify;">Wali amanat (wakalah).</p> <p style="text-align: justify;"><em>(7) investasi</em></p> <p style="text-align: justify;">Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti: sewa guna usaha, modal <st1:city><st1:place>ventura</st1:place></st1:City>, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.</p> <p style="text-align: justify;">Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI.</p> <p style="text-align: justify;"><em>(8) dana pensiun</em></p> <p style="text-align: justify;">Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.</p> <p style="text-align: justify;"><em>(9) sosial</em></p> <p style="text-align: justify;">Penerima dan penyalur dana sosial (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf, Hibah).</p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Gambar 2: Kegiatan Usaha Bank Syariah<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="" lang="SV">Pengembangan Produk</span></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Di bawah merupakan lingkungan isu pengembangan produk perbankan syariah yang erat kaitannya dengan dengan berbagai aspek hukum, terutama hukum ekonomi bisnis di Indonesia:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><b><span style="" lang="SV">…akad wajib dibuat sesuai ketentuan PBI 7/46/PBI/2005;</span></b></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">PBI 7/46/PBI/2005 telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah, baik berupa penghimpunan maupun penyaluran dana. Di bidang penghimpunan dana, telah diatur simpanan yang bersifat titipan, yakni: Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah. Juga simpanan yang bersifat investasi, yakni: Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Di bidang penyaluran dana, PBI dimaksud telah mengatur di Bagian Kedua – Penyaluran Dana (Pasal 6 – 18 PBI 7/46/PBI/2005): Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, dan Qardh.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="" lang="SV">Ganti Rugi</span></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Penting dikemukakan dalam PBI 7/46/PBI/2005 berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (ta’widh) dalam Pembiayaan. Hal ini mengingat bahwa secara tradisional setiap bentuk penambahan apapun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk Riba’. Namun PBI dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan syarat-syarat sbb:<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta`widh) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah);<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna’ serta Murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan Bank sebagai shahibul maal apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan dipahami oleh nasabah; dan<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah.<o:p></o:p></span></li></ul> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="" lang="SV">Agunan/Jaminan</span></strong><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Hal penting lainnya yang perlu disinggung adalah berkenaan dengan jaminan. Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank –dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-undang untuk diperjanjikan antara Bank dengan Nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan. Prinsip Rahn, dalam prakteknya biasa dipergunakan baik sebagai perjanjian untuk menggadaikan barang atau sebagai jaminan. Secara tradisional, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni: Mudharabah dan Musyarakah. Artinya untuk Mudharabah dan Musyarakah, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak sah. Namun perkembangan di dalam praktek perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan perundangan-undangan, jaminan bagi Mudharabah dan Musyarakah pun diperkenankan. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan Pembiayaan butir 7:<br />Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Kemudian di Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk Mudharabah dan Pasal 8 huruf o untuk Musyarakah, menetapkan:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah Bank dalam memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana Nasabah:<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad;<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">lalai; dan/atau</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">curang.</li></ul> <p style="text-align: justify;">Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, jaminan tidak berfungsi sebagai Second Way-Out, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan Bank di usaha/proyek Nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan Nasabah. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan Mudharabah/Musyarakah dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (Murabahah, Salam, Istishna’) atau Kredit. Murabahah atau Kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan.</p> <p style="text-align: justify;">Selebihnya berkenaan dengan penjaminan, terutama permasalahan administrasi pendaftaran serta pencatatan (security attachment), adalah sama sebagaimana penjaminan pada umumnya.</p> <p style="text-align: justify;">Gambar 3: Benda & Jaminan</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Penyelesaian Sengketa</strong></p> <p style="text-align: justify;">Pasal 20 ayat (2) PBI 7/46/PBI/2005 menyatakan bilamana musyawarah demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya ‘dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah’. Frasa PBI tersebut, hemat penulis lebih baik, lebih adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian sengketa saat ini dan ke depan, dibanding dengan yang digunakan dalam fatwa-fatwa DSN. Hampir di semua fatwa DSN yang mengandung ketentuan penyelesaian sengketa, kalimat yang dipergunakan adalah sbb:</p> <p style="text-align: justify;">Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p> <p style="text-align: justify;">Kalimat dimaksud cenderung menutup peluang penggunaan forum lain yang telah dan mungkin akan tersedia untuk diakses masyarakat dalam memproses keadilannya di bidang ekonomi syariah.<br />Saat ini yang erat dihubungkan sebagai potensi forum untuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, disamping Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang secara implisit ditunjuk sebagai Badan Arbitrase Syariah dalam fatwa-fawta DSN, juga ada Peradilan Agama. Melalui perubahan UU 3/2006 terhadap Pasal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa:</p> <p style="text-align: justify;">Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah .</p> <p style="text-align: justify;">Dengan Pasal tersebut, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut sebagai forum litigasi menyelesaikan perkara bidang ekonomi syariah, yang termasuk di dalamnya isu-isu perbankan syariah.</p> <p style="text-align: justify;">Disamping itu, terdapat lingkungan lain penyelesaian sengketa yang terus berkembang di <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region> yang potensial lebih diakses masyarakat ekonomi bisnis, yakni melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). Sebagai contoh adalah adanya pengaturan ‘Mediasi Perbankan’ sebagai inisiatif BI melalui PBI 8/5/PBI/2006 . Mediasi model ini rencananya akan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Pembentukannya diharapkan selesai sebelum 31 Desember 2007. Selama belum terbentuk, BI menyediakan fasilitas bagi Bank dan/atau Nasabah untuk melakukan mediasi, hanya terbatas pada ‘upaya membantu Nasabah dan Bank mengkaji ulang sengketanya secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan’.</p> <p style="text-align: justify;"><em><b><span style="" lang="FI">…wajib menegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan;</span></b></em><span style="" lang="FI"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="FI">Tidak seperti jenis-jenis simpanan di bank konvensional, yang disepakati dalam formulir pembukaan rekeningnya bersifat titipan namun dijanjikan keuntungan bunga; atau kredit, yang semuanya bisa ditampung dalam bentuk perjanjian yang serupa: Perjanjian Kredit, transaksi perbankan Syariah karena berbasis pada transaksi-transaksi tradisional yang diperkenankan Islam, setiap kebutuhan dana atau pembiayaan membawa pilihan terhadap jenis transaksi syariah tertentu. Secara umum jenis-jenis transaksi itu dinamakan Prinsip Syariah. Dengan pilihan itu kemudian akan dipahami posisi para pihak dalam perjanjian, apa peruntukannya, manfaat apa yang boleh diambil, resiko apa yang mungkin dihadapi, serta penanganan ganti rugi dan jaminan.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="FI">Agar lebih tergambar konsekuensi hukumnya, secara pokok Syariah membagi akad menjadi yang bersifat komersil (Tijarah) dan non komersil (Tabarru’). Tijarah pada hakekatnya memang diperuntukkan untuk mengambil keuntungan, sedangkan Tabarru’ lebih sebagai media mempermudah pelayanan/kebaikan antar manusia. Pendapat dominan para terpelajar bidang keuangan syariah berpendirian bahwa akad Tijarah hanyalah akad-akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Salam, Istishna); bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah); dan sewa menyewa (Ijarah, IMBT). Selebihnya: qardh, wadiah, rahn, kafalah, hawalah, wakalah, sharf merupakan akad-akad yang Tabarru’.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="FI">Gambar 4: Prinsip Syariah<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><b><span style="" lang="FI">…tidak boleh mengandung unsur Gharar, Maysir, Riba, Zalim, Riswah, serta Barang Haram & Maksiat;</span></b></em><span style="" lang="FI"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Aspek pertama yang mendapat kritikan keras dari konsep perbankan syariah adalah konsep bunga sebagai dasar manfaat transaksi bank. Bunga dipandang tidak adil, mengingat ia menghilangkan keterkaitan antara untung rugi dengan resiko. Dalam konsep konvensional, Bank harus menanggung keuntungan Nasabah Penyimpan apapun yang terjadi dengan kinerja usahanya. Resiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi misalnya tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga Simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Dan sebaliknya Nasabah Debitur dengan kebutuhan apapun yang telah difasilitasi dengan Kredit harus tetap membayar kewajiban bunga kepada Bank, tanpa dapat mengemukakakan alasan apapun berkenaan dengan resiko untung rugi bisnisnya.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Perbankan syariah berkehendak mengembalikan transaksi-transaksi tersebut pada hakikatnya. Niat menyimpan akan dijawab oleh transaksi yang sifatnya non komersial. Niat pemilikan/konsumtif akan dilayani dengan transaksi komersial jual beli. Dan investasi akan diupayakan dalam fasilitas-fasilitas yang diproyeksikan menguntungkan. Dengan demikian para pihak akan terdidik dengan pilihan transaksinya, yang dengan itu juga sadar mengenai ada tidaknya manfaat serta macam resiko yang dihadapinya.<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Pertanyaannya kemudian: bilamana bunga merupakan model manfaat yang tidak diperkenankan secara syariah, maka manfaat apakah yang bisa diambil para pihak dalam transaksi perbankan?<br />Peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang perbankan memang tidak sekaligus mengatur mengenai penghapusan bunga, melainkan telah memberi tempat tumbuhnya alternatif selain bunga. Butir 12 Pasal 1 UU 10/1998 eksplisit menyatakan adanya frasa ‘imbalan atau bagi hasil’ sebagai manfaat yang bisa diambil Bank dari skema Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Frasa tersebut seperti menggantikan manfaat yang biasa diambil Bank dari skema Kredit sebagaimana diatur di butir sebelumnya Pasal bersangkutan. Lengkapnya sbb:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Butir 11 UU 10/1998:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Butir 12 UU 10/1998:<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Imbalan atau bagi hasil sendiri bila dijelaskan kemudian adalah merupakan frasa yang mewakili berbagai bentuk manfaat tradisional dari jenis-jenis perjanjian yang dibolehkan secara Islam (Mu’amalat). </span>Bila dibandingkan lengkap dengan kredit, maka tampak sbb:</p> <table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">PRINSIP</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">MANFAAT</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">PERHITUNGAN</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Kredit/Simpanan</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Bunga</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Persentase dari pokok</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Jual Beli (Murabahah, Salam. Istishna)</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Marjin</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="IT">Mark-up/Persentase dari pokok<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah)</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Nisbah Bagi Hasil</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Persentase dari keuntungan</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Sewa menyewa (Ijarah, IMBT)</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Sewa/Ujrah</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">x</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Pinjam Meminjam (Qardh)</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Biaya Adminsitrasi</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">x</p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Wadi’ah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Sharf</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">Biaya Administrasi</p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"> <p class="MsoNormal">x</p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="text-align: justify;">Perkembangan kemudian di <st1:country-region><st1:place>Indonesia</st1:place></st1:country-region>, hukum positif sebagaimana berdasarkan Pasal 2 (3) PBI 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa bukan saja sistem bunga (yang sering secara umum dipersamakan dengan Riba’) yang tidak boleh ada dalam transaksi syariah, melainkan juga:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Gharar</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;">Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Maysir</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;">Transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Riba</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;">Transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Zalim</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;">Tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Risywah</em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;">Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em><span style="" lang="SV">Barang Haram & Maksiat</span></em><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="" lang="SV">Barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-56813372362196992742009-04-16T20:45:00.001+07:002009-04-16T20:45:36.093+07:00MENGENAL LEGAL DUE DILIGENCE<div class="post-body entry-content"><strong></strong><strong>PENDAHULUAN<br /></strong><br />Legal Due Diliegence atau Uji Tuntas Dari Segi Hukum merupakan pemeriksaan atau audit menyeluruh terhadap suatu badan hukum dilihat dari sisi legalitas badan hukum tersebut. Dalam keseharian, kita lebih mengenal audit dari segi keuangan yang biasa dilakukan oleh akuntan untuk membuat laporan keuangan pada akhir tahun buku suatu badan hukum.<br /><br />Menurut Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tertanggal 18 Februari 2005, Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) untuk selanjutnya disebut Uji Tuntas adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.<br /><br />Dalam kenyataannya Uji Tuntas tidak hanya berguna untuk kegiatan transaksi di Pasar Modal saja, akan tetapi juga untuk transaksi di luar pasar modal, seperti akuisisi suatu perusahaan oleh investor, pemberian kredit oleh kreditur maupun bagi internal perusahaan sendiri.<br /><br /><br /><strong>MANFAAT UJI TUNTAS<br /></strong><br />Secara singkat, manfaat uji tuntas adalah :<br /><br />1. secara umum adalah untuk mengetahui riwayat perusahaan dari segi hukum atas perusahaan dari mulai pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan tersebut, terutama dari segi riwayat permodalan, riwayat pemegang saham, izin-izin yang dimiliki, aset-aset yang dimiliki perusahaan, hutang-hutang perusahaan beserta pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada perusahaan karena adanya hutang, aset yang dijaminkan amuapun perkara yang sedang dihadapai oleh perusahaan.<br /><br />2. Bagi investor adalah untuk mengetahui riwayat perusahaan dari segi hukum atas perusahaan target dari mulai pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan target tersebut.<br /><br />3. Bagi kreditur adalah untuk mengetahui kondisi legalitas perusahaan yang akan menjadi debiturnya, termasuk aset-aset yang dimiliki baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan aset yang telah dijaminkan kepada kreditur lainnya, kondisi perjanjian hutang dengan kreditur lainnya.<br /><br />4. Bagi internal perusahaan adalah sebagai kontrol atas jangka waktu izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan, jangka waktu sertifikat kepemilikan aset seperti sertifikat tanah atau asuransi, tindakan-tinbdakan yang harus mendapat izin kreditur jika perusahaan mempunyai perjanjian kredit serta koreksi atas hal-hal yang masih harus dilengkapi oleh perusahaan.<br /><br />5. Bagi Konsultan hukum adalah sebagai dasar untuk membuat legal opini atas perusahaan yang di uji tuntas tersebut, sesuai dengan tujuan dan keperluan dibuatnya uji tuntas.<br /><br />6. Bagi masyarakat umum, adalah sebagai bahan informasi tentang perusahaan (tentunya perusahaan publik saja) dan bahan pertimbangan untuk membeli saham atau produk lainnya jika ingin berinvestasi di pasar modal.<br /><br /><br />MATERI UJI TUNTAS<br /><br />Sesuai dengan Standar yang dikeluarkan oleh HKHPM, secara umum materi Uji Tuntas secara menyeluruh adalah sebagai berikut:<br /><br />a. Anggaran dasar Perusahaan<br />a.1. Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:<br />i. akta pendirian Perusahaan;<br />ii. seluruh perubahan anggaran dasar.<br /><br />a.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:<br />iii. kegiatan usaha Perusahaan;<br />iv. ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan<br />v. pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.<br /><br />b. Notulen rapat<br />b.1. Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:<br />i. notulen Rapat Direksi;<br />ii. notulen Rapat Komisaris; dan<br />iii. notulen Rapat Umum Pemegang Saham.<br /><br />b.2. Notulen rapat sebagaimana tersebut pada huruf b.1. adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam lima tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />b.3. Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham, diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.<br /><br /><br />c. Saham dan permodalan<br />c.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:<br />i. jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut.<br />ii. sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />c.2. Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah:<br />iii. sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas,<br />iv. apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />c.3. Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.<br /><br /><br />d. Direksi dan dewan komisaris<br />d.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:<br />i. susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat;<br />ii. identitas diri.<br /><br />d.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya.<br /><br />e. Ijin dan persetujuan<br />e.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:<br />i. jenis;<br />ii. jangka waktu;<br />iii. instansi yang menerbitkan;<br />iv. pemegang ijin;<br />v. hak, kewajiban, dan larangan;<br />vi. sanksi; dan<br />vii. pentaatan.<br /> <br />e.2. Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan yang harus dilihat disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan.<br /><br /><br />f. Aset<br /><br />f.1. Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.<br />f.2 Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:<br />i. status kepemilikan atau penguasaan atas aset;<br />ii. sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada; dan<br />iii. pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.<br /><br />g. Asuransi<br />g.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:<br />i. penanggung;<br />ii. jenis asuransi;<br />iii. resiko yang ditanggung;<br />iv. obyek yang diasuransikan;<br />v. jumlah pertanggungan;<br />vi. jangka waktu asuransi; dan<br />vii. klausula bank, bila ada.<br /><br />g.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.<br /><br />h. KetenagakerjaanHal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:<br />i. bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;<br />ii. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan;<br />iii. penggunaan tenaga kerja asing;<br />iv. jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);<br />v. program dana pensiun untuk karyawan;<br />vi. pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR); dan<br />vii. izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).<br /><br />i. Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.<br />Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah:<br />i. pihak dalam perjanjian;<br />ii. obyek perjanjian;<br />iii. nilai perjanjian;<br />iv. hak dan kewajiban para pihak;<br />v. pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;<br />vi. klausula pengakhiran<br />vii. kalusula cidera janji<br />viii. pentaatan.<br /><br /><br />j. Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan<br /><br />j.1. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.<br /><br />j.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya.<br /><br />j.3. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.<br /><br />k. Laporan keuangan dan management letter. Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta management letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir. </div> <span class="post-author vcard"></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-27535718613009834032009-04-16T20:41:00.000+07:002010-05-19T07:27:53.823+07:00RESTRUKTURISASI HUTANG<div class="post-body entry-content"> <p align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><strong>Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum.<br /></strong><br />Restrukturisasi hutang merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi. Program Restrukturisasi hutang biasanya diberikan kepada Debitur yang kreditnya macet bukan karena Debitur tersebut nakal atau sengaja tidak mau membayar Hutangnya tersebut. Biasanya ada dua syarat yang dilihat oleh kreditur untuk merestrukturisasi hutang Debitur. Yang pertama Debitur tersebut adalah Debitur Bonafide artinya Debitur tersebut adalah orang yang dikenal dalam dunia usaha dan kredibilitasnya dapat dipercaya. Syarat yang kedua adalah adanya penilaian dari kreditur bahwa Usaha Debitur termasuk usaha yang "Going Concern" atau usaha tersebut masih dianggap berprospek dan menguntungkan untuk tetap dilanjutkan.<br />Dalam rangka proses restrukturisasi hutang, biasanya Kreditur akan memberikan konsesi atau keringanan kepada Debitur yang diberikan secara bertahap. Adapun bentuk-bentuk konsesi tersebut antara lain :<br /><br />1. Perubahan isi perjanjian kredit asal. Biasanya perubahan ini dalam bentuk perubahan jenis mata uang yang digunakan. Jika digunakan klausula single curency loan maka biasany dirubah menjadi multi curency loans . Fasilitas ini diberikan untuk memberikan keringanan jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur dalam bentuk mata uang asing lainya yang mempunyai kurs lebih menguntungkan jika di bandingkan dengan nilai mara uang rupiah.<br />2. Penurunan tingkat suku bunga dalam hal Interest basis atau Bunga pokok. Misalnya dari 10% diturunkan menjadi 7,5%.<br />3. Penurunan tingkat suku bunga dalam hal Cost basis, yaitu suku bunga yang ada dalam SIBOR atau LIBOR. Contoh : Bunga LIBOR/SIBOR + Margin 2%,. Dalam hal ini margin sebesar 2% di hapus.<br />4. Klausula Default Interest besarnya dikurangi sebagian.<br />5. Klausula Default Interest besarnya dikurangi seluruhnya.<br />6. Bunga yang telah jatuh tempo di hapus sebagian.<br />7. Bunga yang telah jatuh tempo di hapus seluruhnya<br />8. Bunga yang belum jatuh tempo di hapus sebagian.<br />9. Bunga yang belum jatuh tempo di hapus seluruhnya<br />10. Hutang pokok dihapus sebagian (hair cut).<br />11. Resechedulling atas grace periode, yaitu Debitur tidak wajib membayar hutang pokok terlebih dahulu.<br />12. Resechedulling Installment yaitu penjadwalan kembali pembayaran hutang pokok.<br />13. Refinancing atau pengalihan hutang, dari satu bank ke bank yang lainya.<br /><br />Restrukturisasi Hutang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian restrukturisasi itulah akan diatur pola-pola restrukturisi hutang Debitur, beserta tata cara pembayarannya. Dalam perjanjian restrukturisasi biasanya akan dicantumkan klausula pengaman yang bertujuan untuk mencegah Debitur kembali wansprestasi atas Perjanjian Restrukturisai. Klausula pengaman tersebut dinamakan "Recapture Clause". Klausula ini berisi pernyataan bahwa konsesi-konsesei yang telah diberikan oleh Kreditur kepada Debitur akan dicabut jika ternyata Debitur melakukan Wanprestasi lagi atas Perjanjian Restrukturisasi tersebut, dan terhadap Debitur akan diberlakukan kembali klausula-klausula seperti yang tertera pada perjanjian kredit awal sebelum restrukturisasi.<br /><br />Dalam hal setelah dilakukan restrukturisasi hutang, debitur tetap tidak mampu membayar hutangnya, dan ketidak mampuan tersebut bukan karena I’tikad yang buruk, maka biasanya hutang tersebut akan dikonversikan menjadi asset tertentu seperti saham ataupun asset berupa barang lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dikenal tiga pola penukaran asset yaitu :<br /><br />1. Debt to Asset Swap (hutang ditukar dengan asset), pola ini berupa pembayaran hutang dengan cara debitur menyerahkan asset-aset yang dimilikinya, diluar asset jaminan kepada kreditur. Dimana nantinya saet-saet tersebut biasanya akan di lelang oleh Kreditur untuk mendapat pelunasan.<br /><br />2. Debt to Equity Swap (hutang ditukar dengan saham milik perusahaan yang berhutang). Pola ini berupa konversi hutang menjadi saham Debitur, sehingga setelah konversi kreditur akan menjadi pemegang saham debitur.<br /><br />3. Debt to Quasy Equity Swap (hutang ditukar dengan saham perusahaan lain yang dipunyai oleh Debitur). Pola ini berupa konversi hutang menjadi saham-saham di anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi Debitur, sehingga setelah konversi kreditur akan menjadi pemegang saham di anak perusahaan atau perusahaan afiliasi debitur<br /></span></p> </div> <span class="post-author vcard"></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-27638678643372800702009-04-05T15:40:00.000+07:002009-04-05T15:44:36.480+07:00Komparasi Risiko Bank Syariah versus Bank Konvensional<table style="width: 681px; height: 1990px;" class="contentpaneopen"><tbody><tr><td colspan="2" align="left" valign="top" width="70%"><span class="small"></span> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> Bisnis adalah suatu aktifitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan return. Bank syari’ah dan bank konvensional adalah salah satu unit bisnis. Oleh karena itu, bank syari’ah dan bank konvensional juga menghadapi risiko yang ada dalam industri perbankan yaitu risiko pasar, kredit, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi dan ekuitas. Komponen risiko pasar dapat di kelompokkan sebagai risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko harga. Namun, karena karakteristik yang spesifik dari transaksi bank syari’ah yang kontrak transaksinya tidak didasarkan tingkat suku bunga, maka risiko perubahan tingkat suku bunga bukan merupakan komponen risiko pasar yang dihadapi bank syari’ah. Oleh karena itu artikel ini akan membahas perbandingan risiko pada bank syariah dengan bank konvensional.<br /><br />Pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 disebutkan bahwa risiko-risiko yang terdapat pada perbankan, antara lain :<br /><br />a. Risiko Kredit (credit risk)<br /><br />Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional.<br /><br />Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah.<br /><br />Mekanisme seperti itu, akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank syariah, karakter nasabah (personal garansi) lebih dinomorsatukan, ketimbang cover guarantee berupa aset (Karim, 2003).<br /><br />Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa.<br /><br />b. Risiko Pasar<br /><br />Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar.<br /><br />c. Risiko Likuiditas<br /><br />Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat- surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.<br /><br />Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. (Zaenal Arifin, :66)<br /><br />Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.<br /><br />Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.<br /><br />d. Resiko Operasional (operational risk)<br /><br />Menurut definisi Basle Committe, resiko operasional adalah resiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini lebih dekat dengan keasalahan manusiawi (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional .<br /><br />e. Risiko Hukum<br /><br />Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.<br /><br />f. Risiko Reputasi<br /><br />Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.<br /><br />g. Risiko Stratejik<br /><br />Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko stratejik.<br /><br />h. Risiko Kepatuhan<br /><br />Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.</td></tr></tbody></table>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-69896968975916638202009-02-01T08:01:00.002+07:002010-05-19T07:27:03.437+07:00Hakim Akui Inkonsistensi UU Hak TanggunganHakim Akui Inkonsistensi UU Hak Tanggungan<br /><br />Pada umumnya hakim berpendapat bahwa eksekusi hak tanggungan harus melalui pengadilan.<br />Keluhan atas materi <a href="http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+96&f=uu4-1996.htm">Undang-Undang No. 4 Tahun 1996</a> tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) ternyata bukan hanya datang dari akademisi dan perbankan, tetapi juga hakim. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Elang Prakoso, mengakui inkonsistensi tersebut, dan dalam praktik menimbulkan masalah. “(Inkonsistensi) inilah yang menimbulkan persoalan di lapangan,” ujarnya.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan Elang Prakoso saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Nasional “Quo Vadis Eksekusi Hak Tanggungan” di Jakarta, 20 Januari lalu. Seminar ini merupakan kerjasama Pengkajian dan Studi Hukum (LPSH/HILC) dan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, dengan hukumonline. Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid, St. Laksanto Utomo mengatakan bahwa prosedur eksekusi hak tanggungan menyulitkan.<br /><br />Kesulitan seperti dilansir Laksanto diamini Prakoso. Salah satu penyebabnya karena materi UU Hak Tanggungan sendiri terkesan saling bertentangan. Berdasarkan pasal 20 UU Hak Tanggungan, pada prinsipnya ada tiga cara eksekusi hak tanggungan. Pertama, eksekusi berdasarkan janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Kedua, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Ketiga, eksekusi melalui penjualan objek hak tanggungan dilaksanakan di bawah tangan berdasarkan ksepakatan yang dibuat antara pembeli dan pemegang hak tanggungan. Dari ketiga cara eksekusi itu, cara pertama yang relatif menimbulkan masalah.<br /><br />Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan, jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang lazim disebut parate eksekusi. Rumusan ini berasal dari pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata.<br /><br />Merujuk rumusan pasal 6, proses eksekusi dilakukan tanpa campur tangan atau melalui pengadilan. Dengan kata lain, tak perlu meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Mengapa? “Hak dari pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri adalah hak berdasarkan Undang-Undang”. Jadi, tanpa perjanjian pun, hak itu sudah lahir.<br /><br />Coba bandingkan dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan. Berdasarkan aturan ini, akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji-janji. Misalnya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan jika debitur cedera janji. Suatu janji belum ada jika kedua belah pihak belum bersepakat.<br /><br />Inilah yang dimaksud Elang Prakoso inkonsisten dan dalam praktik bisa membingungkan. Memang, Prakoso yakin sebagian besar ketua pengadilan menganut prinsip eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan –yang berarti mengesampingkan rumusan pasal 6. Tetapi, tetap saja sering timbul hambatan dan persoalan hukum di lapangan. Salah satu penyebab adalah putusan MA No. 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan meminta persetujuan ketua pengadilan negeri meskipun didasarkan pasal pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan menjadi batal.<br /><br />Apabila rasio pertimbangan MA dalam putusan tadi diikuti, kata Prakoso, maka fungsi dari janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri ---yang menyangkut hak tanggungan eks pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan—menjadi kehilangan makna. Sebab, ciri pokok dari parate eksekusi berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri adalah eksekusi dilakukan tanpa fiat ketua pengadilan. Kalau tetap harus ada fiat, parate eksekusi sama saja dengan eksekusi pada grosse akte hipotik dan surat utang yang mempunya titel eksekutorial.<br /><br />Untuk menyiasati hal itu, Prakoso memberi solusi. Sebaiknya ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan tidak ditujukan kepada pemegang hak tanggungan pertama karena dia sudah diberikan hak oleh Undang-Undang. “Sebaiknya diberikan kepada pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya,” pungkas hak tinggi itu.<br /><br />Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun mengakui telah terjadi pergeseran pengertian parate eksekusi menurut doktrin. Namun pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan yang masih memerlukan fiat ketua pengadilan bukanlah merujuk pada putusan MA tadi, melainkan tersirat dari pasal 26 UU Hak Tanggungan dan penjelasannya. Untuk memberikan kepastian hukum, kata Gayus, pembuat undang-undang tetap harus memperhatikan kepentingan semua pihak. “Asas parate eksekusi yang praktis dan sederhana seperti yang diharapkan oleh kreditor perlu mendapat perhatian. Namun tidak mengabaikan perlindungan hukum terhadap debitor dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.<br /><a href="http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+96&f=uu4-1996.htm">UU No.4/1996 Tentang Hak Tanggungan</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-85961081717002788342009-01-30T08:41:00.000+07:002009-01-30T08:42:28.763+07:00Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir<p class="MsoNormal"><b><br /></b><b><span style="font-size: 10pt;">Oleh: Frans Hendra Winarta *)</span></b><br />[<st1:date year="2009" day="29" month="1">29/1/09</st1:date>]</p> <p><i><span style="font-size: 10pt;">Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan <i>(equal treatment)</i> bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (<i>audi et alteram partem</i>). </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan<i> </i>(<i>access to justice</i>) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum <i>(access to legal counsel)</i> adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang <i>(justice for all)</i>. Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum <i>(public defender)</i> sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (<i>legal aid institute)</i> untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa <i>(fee)</i> seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan di hadapan hukum, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: <i>“</i>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<i>”</i>. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, dimana baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Hak untuk dibela advokat atau pembela umum dikatakan sebagai hak konstitusional mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), sipil, dan politik dari fakir miskin. Dengan melihat kembali pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945, negara berkewajiban menjamin fakir miskin memperoleh pembelaan baik dari advokat maupun pembela umum melalui suatu program bantuan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus dijamin perolehannya oleh negara.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Data statistik fakir miskin tersebut di atas membuktikan bahwa kehadiran organisasi bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa bantuan hukum bagi fakir miskin sangat penting, agar fakir miskin memperoleh akses yang tepat untuk memperoleh keadilan. Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial (<i>social upheaval</i>) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai berikut:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">“<i>Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to</i> <i>respect.”</i></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Keadaan ini tentunya tidak nyaman bagi semua orang karena masih melihat fakir miskin di sekitarnya yang masih frustrasi. Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah diundangkan. Undang-Undang Advokat ini memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban advokat, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut <i>fee,</i> yang menyimpang dari konsep <i>pro bono publico </i>yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat.<i> </i>Selain kantor advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut <i>fee</i> untuk pemberian jasa kepada kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara <i>pro bono publico</i>. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut maka perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai apa fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, siapa yang memberikan, siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum, dan kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional. Keberadaan undang-undang bantuan hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat <i>c.q.</i> fakir miskin agar mengetahui hak-haknya dan mengetahui cara memperoleh bantuan hukum. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">Sedangkan pengetahuan fakir miskin akan hak-haknya, khususnya hak asasi manusianya, baru akan diperoleh kalau ada diseminasi dan penyuluhan tentang hak-hak mereka secara masif yang merupakan gerakan nasional yang didanai oleh negara dan masyarakat. Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum yaitu salah satunya dengan memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, dan jelas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">Sebelum era reformasi konsep bantuan hukum ditekankan pada konteks perlawanan fakir miskin terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang menindas. Hal ini tampak dari beberapa kasus yang ditangani oleh YLBHI seperti kasus Kedung Ombo, Marsinah, Tanjung Priok, dan Talangsari. Namun demikian dalam pemerintahan era reformasi yang lebih menghargai hak asasi manusia dan demokrasi, gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">Pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat diberikan secara parsial dan sporadis tetapi harus diberikan secara masif dan mengajak negara c.q. pemerintah serta semua unsur masyarakat untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum kepada fakir miskin baik yang berada di kota-kota maupun desa-desa. Bantuan hukum responsif memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin dalam semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia secara cuma-cuma dengan mengajak peran serta masyarakat dan pemerintah sebagai mitra kerja. Peran serta pemerintah ini dapat terwujud dengan memasukkan program bantuan hukum ke dalam </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">program pengentasan kemiskinan melalui </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">pembentukan undang-undang bantuan hukum, dan penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Selain itu dalam pemberian bantuan hukum, walaupun pembelaan dilakukan untuk semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia, akan tetapi dalam praktik sehari-hari terjadi seleksi alam dimana pembelaan dilakukan menurut bidang keahlian dari masing-masing organisasi bantuan hukum, misalnya organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata usaha negara, atau bidang hukum lainnya. Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu dan kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan atau bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang lain. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV">Ini disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat <i>non derogable</i> atau <i>inalienable</i>. Sebagaimana hak politik tidaklah lebih penting dari hak ekonomi, karena dalam konsep hak asasi manusia apabila salah satu hak asasi manusia diabaikan maka semua hak asasi manusia secara keseluruhan diabaikan. Dalam pembelaan hak terhadap fakir miskin tidak boleh dibedakan apakah yang dilanggar itu hak kolektif atau hak individu dari fakir miskin, karena kedua hak tersebut sama pentingnya. Namun demikian secara operasional dimungkinkan suatu organisasi bantuan hukum memfokuskan pelayanan pada suatu bidang tertentu karena kapasitas. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="SV"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Kalau ada organisasi bantuan hukum bergerak dalam bidang hukum dan hak asasi manusia tertentu, itu adalah karena kompetensi dan prioritas, selain karena adanya kebutuhan setempat. Sebagai contoh, organisasi bantuan hukum Jawa Tengah akan memprioritaskan kepada pembelaan tenaga kerja di Jawa Tengah yang tidak memperoleh perlindungan pembelaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia berupa perlakuan yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang tidak layak, organisasi bantuan hukum di Jawa Barat lebih memprioritaskan kepada pembelaan dalam bidang hukum agraria khususnya hukum tanah adat dan pelanggaran dalam bidang hak asasi manusia berupa hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Diharapkan konsep bantuan hukum responsif ini dapat memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan menjadikannya sebagai gerakan nasional agar fakir miskin mengetahui dan dapat menuntut hak-haknya. Dalam melaksanakan gerakan nasional bantuan hukum yang diprakarsai oleh federasi bantuan hukum, perlu dimasukkan suatu program pendidikan dan pencerahan tentang apa itu bantuan hukum, mengapa ada bantuan hukum, untuk siapa bantuan hukum itu disediakan, dan bagaimana memperoleh bantuan hukum. Tanpa dilakukan secara masif program bantuan hukum tidak akan mencapai sasaran. </span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">Program bantuan hukum yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat dijadikan suatu gerakan nasional. Pemberdayaan fakir miskin ini yang dilakukan secara masif diharapkan dapat mencapai sasarannya agar fakir miskin tahu akan hak-haknya, dan diharapkan akan mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya. Oleh karena itu paradigma bantuan hukum sekarang harus menyesuaikan diri atau banting setir agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Pada gilirannya keadilan itu akan berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan asal usul dan latar belakangnya.</span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">--------</span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN"> </span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IN">*) <i>Jakarta, 23 Januari 2009. Penulis adalah Advokat pada Kantor Hukum Frans Winarta & Partners dan Ketua Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia</i>.</span></p> <p><i>()</i></p> <p class="MsoNormal"><b>Pemerintah Terbitkan PP Bantuan Hukum Cuma-Cuma</b><br />[<st1:date year="2009" day="19" month="1">19/1/09</st1:date>]</p> <p><i><span style="font-size: 10pt;">Mekanisme untuk menentukan pencari keadilan yang berhak harus jelas. Jika tidak, orang berpunya pun bisa memanfaatkan bantuan hukum cuma-cuma.</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Ini kabar baik bagi para pencari keadilan. Mereka yang tidak punya uang untuk membayar advokat, kini bisa mengurus perkaranya dengan didampingi seorang advokat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. PP ini malah sudah diberi nomor 83 Tahun 2008. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">PP ini merupakan amanat dari pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum itu bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Lingkup bantuan hukum cuma-cuma bukan hanya yang diberikan pada setiap tingkat persidangan. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP, bantuan hukum bisa juga meliputi pemberian jasa hukum di luar pengadilan. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Pencari keadilan bisa berupa perseorangan, bisa juga beramai-ramai . Pasal 5 PP menyebutkan: “<i>Permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan”</i>. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Denny Kailimang menyambut antusias PP ini. “Kita akan segera kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan dan perguruan tinggi,” ujarnya.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah tempat pencari keadilan mengajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma. Permohonan disampaikan secara tertulis berisi identitas dan uraian singkat pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Kalau pencari keadilan tidak bisa menulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Keterangan lisan tersebut lalu dituangkan ke dalam bentuk tertulis oleh advokat atau petugas organisasi advokat atau LBH. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Selain menegaskan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum probono, PP ini mengharuskan organisasi advokat/LBH menyediakan atau membentuk unit kerja khusus yang menangani bantuan hukum cuma-cuma. Menurut Denny, keharusan itu tidak menyulitkan karena pada dasarnya sudah ada kewajiban probono bagi seorang advokat sesuai amanat UU No. 18/2003. Perhimpunan Advokat Indonesia siap melaksanakan amanat itu hingga ke daerah-daerah. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Dalam catatan akhir tahun 2008, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai peradilan yang fair dan tidak memihak sudah mengalami kemajuan tetapi dalam beberapa masih terkendala. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Salah satu faktor karena masih belum cukup terimplementasinya kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai mandat dari UU Advokat.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Berdasarkan penilaian YLBHI, organisasi advokat yang ada saat ini pun belum menunjukkan menciptakan program-program yang konkrit untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Kini, PP yang mengatur tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma sudah lahir. Tinggal bagaimana organisasi advokat, LBH dan pencari keadilan mengimplementasikannya.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Direktur LBH Jakarta Asfinawati mengatakan bahwa selama ini LBH sudah berada pada tugas bantuan hukum cuma-cuma. Ia justru mengkritik PP ini karena seolah memperkecil lingkup bantuan hukum. Idealnya, bantuan hukum dibentuk lewat undang-undang, dan dimasukkan ke dalam bagian undang-undang peradilan semisal KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">“Bantuan hukum harusnya menjadi spirit dalam peraturan perundang-undangan bidang peradilan,” ujarnya.</span></p> <p><i>(Mys)</i></p> <p class="MsoNormal"><b>Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Hukum Probono Harus Jelas</b><br />[<st1:date year="2009" day="20" month="1">20/1/09</st1:date>]</p> <p><i><span style="font-size: 10pt;">Berdasarkan PP, pencari keadilan yang berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis. Praktiknya, LBH menerima klien yang tidak mampu secara politik atau miskin akses terhadap peradilan.</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Pemerintah telah <a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20955&cl=Berita">menerbitkan</a> Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. <i>Beleid</i> yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada penghujung tahun 2008 itu mendorong advokat, organisasi advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Namun, anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winarta berpendapat PP No. 83/2008 mestinya tidak melupakan esensi dasar pemberian bantuan hukum cuma-cuma atau probono, yaitu orang miskin atau kaum dhuafa. Mestinya, mekanisme penentuan penerima bantuan hukum probono, misalnya siapa yang masuk kategori tidak miskin, diperjelas. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">PP 83 menggunakan istilah Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Yang masuk kategori ini adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Frans Hendra Winarta pernah menulis disertasi tentang “<i>Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional</i>” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2007). Dalam disertasinya, Frans antara lain menyimpulkan bahwa implementasi hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan selama ini belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum, bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di kota maupun di kawasan pedesaan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Menurut Frans, bantuan hukum probono harus tepat sasaran. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Karena itu perlu ada mekanisme untuk memastikan seseorang ‘tidak mampu’ sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Jangan sampai terjadi penyelundupan, dimana orang mampu pura-pura menjadi orang tak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. “Harus dipastikan untuk orang yang dhuafa, orang yang miskin. <i>Nggak</i> boleh untuk orang yang tidak miskin. Itu harus dipastikan dulu,” tandas Frans. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Direktur LBH Jakarta Asfinawati sepakat bahwa bantuan hukum probono diberikan kepada orang tak mampu. Namun, dalam praktiknya selama ini, LBH tak melulu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin secara ekonomi. Ada kalanya bantuan hukum diberikan kepada orang yang ‘miskin’ akses politik seperti yang pernah dialami Sri Bintang Pamungkas. Bisa juga bantuan hukum diberikan mereka yang miskin akses terhadap keadilan dan peradilan seperti para pedagang pasar yang digusur Pemda DKI Jakarta. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Advokat senior Denny Kailimang meyakini bahwa organisasi advokat akan mampu menjalankan amanat PP untuk memberikan bantuan hukum probono kepada kalangan tidak mampu. Organisasi advokat segera menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Sebaliknya, Frans Hendra Winarta masih meragukan kemampuan organisasi advokat dan LBH untuk memverifikasi dan memastikan seorang atau beberapa pencari keadilan masuk kategori tidak mampu atau bukan. Ia menyarankan sebaiknya ada peran RT, RW, Lurah atau Camat setempat. “Karena mereka yang lebih dekat dan tahu (tentang pencari keadilan –<i>red</i>),” ujarnya. </span></p> <p><i>(Mys)</i></p> <p class="MsoNormal"><b>Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Hukum Probono Harus Jelas</b><br />[<st1:date year="2009" day="20" month="1">20/1/09</st1:date>]</p> <p><i><span style="font-size: 10pt;">Berdasarkan PP, pencari keadilan yang berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis. Praktiknya, LBH menerima klien yang tidak mampu secara politik atau miskin akses terhadap peradilan.</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Pemerintah telah <a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20955&cl=Berita">menerbitkan</a> Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. <i>Beleid</i> yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada penghujung tahun 2008 itu mendorong advokat, organisasi advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Namun, anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winarta berpendapat PP No. 83/2008 mestinya tidak melupakan esensi dasar pemberian bantuan hukum cuma-cuma atau probono, yaitu orang miskin atau kaum dhuafa. Mestinya, mekanisme penentuan penerima bantuan hukum probono, misalnya siapa yang masuk kategori tidak miskin, diperjelas. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">PP 83 menggunakan istilah Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Yang masuk kategori ini adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Frans Hendra Winarta pernah menulis disertasi tentang “<i>Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional</i>” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2007). Dalam disertasinya, Frans antara lain menyimpulkan bahwa implementasi hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan selama ini belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum, bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di kota maupun di kawasan pedesaan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Menurut Frans, bantuan hukum probono harus tepat sasaran. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Karena itu perlu ada mekanisme untuk memastikan seseorang ‘tidak mampu’ sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Jangan sampai terjadi penyelundupan, dimana orang mampu pura-pura menjadi orang tak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. “Harus dipastikan untuk orang yang dhuafa, orang yang miskin. <i>Nggak</i> boleh untuk orang yang tidak miskin. Itu harus dipastikan dulu,” tandas Frans. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Direktur LBH Jakarta Asfinawati sepakat bahwa bantuan hukum probono diberikan kepada orang tak mampu. Namun, dalam praktiknya selama ini, LBH tak melulu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin secara ekonomi. Ada kalanya bantuan hukum diberikan kepada orang yang ‘miskin’ akses politik seperti yang pernah dialami Sri Bintang Pamungkas. Bisa juga bantuan hukum diberikan mereka yang miskin akses terhadap keadilan dan peradilan seperti para pedagang pasar yang digusur Pemda DKI Jakarta. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Advokat senior Denny Kailimang meyakini bahwa organisasi advokat akan mampu menjalankan amanat PP untuk memberikan bantuan hukum probono kepada kalangan tidak mampu. Organisasi advokat segera menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="IT-CH">Sebaliknya, Frans Hendra Winarta masih meragukan kemampuan organisasi advokat dan LBH untuk memverifikasi dan memastikan seorang atau beberapa pencari keadilan masuk kategori tidak mampu atau bukan. Ia menyarankan sebaiknya ada peran RT, RW, Lurah atau Camat setempat. “Karena mereka yang lebih dekat dan tahu (tentang pencari keadilan –<i>red</i>),” ujarnya. </span></p> <p><i>(Mys)</i></p> <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8150144834736373798.post-17181096704404670282009-01-29T09:50:00.000+07:002010-05-19T07:27:40.229+07:00Budaya Korporat Lokal - Kisah Robby Membangun Bank Niaga<h4 style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Budaya Korporat Lokal - Kisah Robby Membangun Bank Niaga<o:p></o:p></span></h4> <p class="majalahhcm-edisi" style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;" lang="SV"><br /></span></strong><span style="font-size: 11pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Robby Djohan adalah figur yang tak terlepaskan dari serangkaian keberhasilan Bank Niaga, termasuk sebagai bank dengan kualitas manajemen dan budaya korporat yang cukup tangguh.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Setelah 8 tahun malang-melintang di Citibank dan berkontribusi besar dalam meletakkan fondasi bisnis Citibank di Indonesia, menjelang usia 40 tahun ia memutuskan untuk meninggalkan Citibank. Ada dua pilihan yang tersedia baginya saat meninggalkan Citibank, yaitu bekerja sebagai agen (semacam manajer) di BDN dan direktur Bank Niaga. Waktu itu, BDN sebagai bank pemerintah sudah menjadi organisasi yang besar sementara Bank Niaga hanya sebuah bank kecil yang berdiri 26 September 1955.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">"Kalau saya pilih BDN dengan sendirinya terbuka peluang bagi saya menjadi orang besar karena saya bekerja pada suatu organisasi besar. Tapi, saya mengkhawatirkan birokrasi di BDN. Akhirnya saya memilih Bank Niaga, sebuah bank pribumi yang kecil dan apabila menjadi besar andil saya akan sangat menonjol," tulisnya dalam buku Robby Djohan, the Art of Turnaround.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Masuk sebagai GM cabang Jakarta</span><span style="font-size: 11pt;">�</span><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">- selevel direktur</span><span style="font-size: 11pt;">�</span><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">- Bank Niaga tahun 1976, Robby dipercaya menjadi Presiden Direktur 1 Januari 1984 menggantikan Idham. Sejak awal, Bank Niaga memang ingin menjadi bank profesional seperti Citibank. Tatkala masuk Bank Niaga, bank ini sudah menjalin kerjasama dengan Citibank di bidang retail banking. Hanya saja, Citibank bermaksud menghentikan kerjasama itu sejalan dengan strategi global Citibank yang waktu itu lebih fokus di bidang perbankan korporasi. Robby berhasil meyakinkan Citibank Indonesia untuk tidak menghentikan kerjasama itu serta merta. Kebetulan, beberapa orang Citibank yang ditempatkan di Bank Niaga masih mau berkarir di Bank Niaga.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Sebagai eks Citibanker dan latar belakang kerjasama Bank Niaga dengan Citibank, maka wajar bila Bank Niaga dianggap sebagai Citibank mini atau Citibanknya Indonesia. Toh tidak semua hal yang diterapkan di Bank Niaga adalah konsep Citibank. "Kami hanya mengambil mana yang baik saja," ujarnya. Salah satunya, bagaimana Citibank mempersiapkan orang-orangnya. Seperti rekrutmen, pendidikan, pengembangan karir, deskripsi pekerjaan, tujuan, program dan evaluasi kinerja. Juga kebiasaan rapat yang tidak berlama-lama dan selalu disiplin dengan waktu.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Ketika berdiri hingga awal 70-an, belum terpikir oleh manajemen pembentukan budaya korporat Bank Niaga. Saat itu, ujar Robby, orang belum mengenal apalagi memahami budaya korporat. Kalau pun ada, perilaku pemilik Bank Niaga bisa dianggap sebagai budaya korporat. Sehingga yang terjadi saat itu, para bawahan meniru apa yang dilakukan atasan. Oleh sebab itu, budaya korporat Bank Niaga banyak sekali dipengaruhi oleh contoh yang kuat dari para komisaris dan CEO Bank Niaga, khususnya oleh Soedarpo Sastrosatomo, Julius Tahija, M. Idham, dan Robby. Kebetulan, menurut Robby, keempatnya memiliki cara yang sama.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Sifat yang menonjol adalah, pertama sikap konservatif dan mengutamakan kualitas. Kedua, manusia adalah asset utama. Ketiga, citra dan integritas. Sifat-sifat ini ada pada keempat orang itu karena latar belakang pendidikan Belanda, keluarga yang intelektual, lingkungan pergaulan, dan pekerjaan.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Keseragaman sifat itu memang tidak melahirkan dinamika, tetapi menjamin munculnya satu fondasi yang kokoh untuk mengembangkan Bank Niaga. Karakter Soedarpo, Tahija, dan Idham yang sangat konservatif dan Robby sebagai CEO yang cukup agresif menghasilkan sinergi yang sangat baik.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Dengan sinergi ini, lanjut Robby, esensi budaya yang berkembang di Bank Niaga adalah mengutamakan stakeholders. Selalu berorientasi pada pasar, manusia menjadi asset utama, dan senantiasa mementingkan kualitas dalam semua hal yang dikerjakan. Setiap penyimpangan tidak bisa ditoleransi dan secara otomatis dikoreksi oleh budaya perusahaan yang berkembang. Robby juga tergolong sangat keras</span><span style="font-size: 11pt;">�</span><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">- namun tanpan dendam</span><span style="font-size: 11pt;">�</span><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">- terhadap anak buahnya yang melakukan penyimpangan.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Pernah seorang staf Bank Niaga cabang Medan melakukan manipulasi. Waktu berkunjung ke Medan, meski marah Robby mengatakan kepada orang itu untuk mencari pekerjaan di luar bank. Ia menilai, orang itu tidak cocok bekerja di bank karena tidak tahan godaan uang. Akhirnya, orang itu mundur dari Bank Niaga dan sesuai saran Robby mencari pekerjaan di bidang lain.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Mereka yang ingin maju di Bank Niaga harus patuh kepada budaya korporat agar dia tidak menjadi orang asing di Bank Niaga. Penentuan dan pengangkatan eksekutif sangat ditentukan oleh rank and file, sehingga sulit bagi yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya korporat itu untuk berkembang. "Oleh sebab itu, rekrutmen kader dari luar sangat dibatasi," katanya.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Robby mengakui, visi dan strategi usaha yang terpikir waktu itu sangat sederhana. Ia ingin Bank Niaga menjadi bank yang berkualitas, menguntungkan, dan masuk lima besar di antara bank swasta. Keinginan itu jelas sangat ambisius karena Bank Niaga saat itu merupakan bank terkecil di antara sekitar 65 bank swasta. Yang berkembang justru bank milik WNI keturunan karena praktis sudah menguasai seluruh perdagangan. Sedangkan Bank Niaga adalah bank milik pengusaha pribumi yang sangat konservatif.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Untuk mewujudkan keinginan itu, tahun 1976 Bank Niaga menyusun lima tahapan sebagai strategi untuk mencapai visi itu. Pertama, memiliki manajemen yang professional, terdiri dari sedikitnya 10 orang yang kompeten dan siap ditempatkan di pusat dan di cabang. Kedua, mengembangkan program rekrutmen dan pendidikan yang akan menghasilkan kader-kader Bank Niaga. Ketiga, memiliki prasarana, baik berupa kantor yang modern dan jasa perbankan serta sistem operasi seperti Citibank. </span><span style="font-size: 11pt;">Keempat, fokus pada retail banking dan commercial banking dalam pemasaran. Kelima, menjadi bank yang menguntungkan sehingga lebih mudah mendapatkan modal dari investor maupun dari laba ditahan. <o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;">Impelementasi dari strategi itu diakui Robby sangat sederhana. "Namun, karena kami konsisten dan penuh komitmen menjalankannya, ia berjalan mirip bola salju. Hasilnya bisa dilihat dalam waktu yang cukup singkat." Tahun 1988, Bank Niaga sudah menjadi bank swasta kedua terbesar di bawah BCA, yang dimiliki Liem Sioe Liong kerabat Presiden Soeharto dan dipimpin oleh Mochtar Riyadi. Bank lain yang menjadi saingan adalah Bank Duta, yang banyak dibantu Bulog; Bank Umum Nasional milik Bob Hasan yang disebut Robby sebagai "Anak Raja Republik" BDNI dan BII</span><span style="font-size: 11pt;">�</span><span style="font-size: 11pt;">- milik dua konglomerat.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;">Robby menilai, cepatnya perkembangan Bank Niaga karena faktor citra yang secara cepat dapat diciptakan karena bank ini memiliki orang-orang yang selalu ingin melakukan hal-hal terbaik untuk nasabah dan Bank Niaga, di samping memiliki integritas. Semua orang di Bank Niaga ingin menjadikan bank ini sebagai bank modern dan mempunyai sistem perbankan yang lebih baik dibandingkan bank lain.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;">Kalau datang ke cabang, maka laporan pemimpin cabang bukanlah apa yang sudah dikerjakan tetapi apa yang menjadi masalah dan berapa besar kontribusi profit yang mereka capai. Budaya Citibank terasa sekali di sini. Tidaklah populer di Bank Niaga apabila pemimpin cabang melaporkan apa yang sudah ia lakukan ataupun keberhasilannya. Karena Robby dengan ketus akan menjawab: "Anda sudah dibayar untuk itu. Laporkan kepada saya apa yang menjadi masalah ataupun tantangan, dan bagaimana Anda akan menghadapinya."<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;">Sikap Robby ini merupakan cerminan budaya yang berkembang di kalangan eksekutif Bank Niaga, yang selalu tertantang untuk memecahkan masalah. Mereka sadar bahwa Bank Niaga berdiri sendiri dan tidak dibantu oleh fasilitas maupun kemudahan dari pasar karena bank ini bank pribumi. Kunci keberhasilan Bank Niaga di mata Robby karena menciptakan dan memiliki professional yang baik. Mereka memiliki keahlian, jiwa kepemimpinan, dan motivasi bekerja yang tinggi. "Kalau di seluruh dunia orang-orang Citibank ada di mana-mana, di Indonesia juga dapat dikatakan orang-orang Bank Niaga ada di mana-mana," gumamnya bangga.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; font-family: verdana; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;">Sebagian besar direksi Bank Niaga saat ini adalah lulusan Program Pengembangan Eksekutif yang dulu dikembangkan oleh Robby Djohan. Program ini meniru program serupa di Citibank. Kendati ikut dirundung masalah karena krisis ekonomi, Bank Niaga tetap memiliki nilai berharga untuk dipertahankan dari kemungkinan ditutup dan diminati oleh investor. Sebuah bukti bahwa Robby memang hebat.<o:p></o:p></span></p>Unknownnoreply@blogger.com0